Mohammad Zamrud, Kepala Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kendari yang baru saja dilantik membagikan pengalamannya bertemu Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir.Hugua kepada Pelakita.ID. Mari simak.
PELAKITA.ID – Pagi baru saja merekah ketika pesawat mendarat di Bandara Halu Oleo, Kendari. Tanpa banyak jeda, langkah pertama yang saya tuju bukanlah kantor atau tempat singgah, melainkan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Ada tugas baru yang menanti. Sebagai pimpinan Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kendari yang baru, saya merasa perlu segera membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.
Kesempatan itu terwujud melalui pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua.
Saya menyebut pertemuan tersebut sebagai “silaturaksi”—silaturahmi yang tidak berhenti pada basa-basi, tetapi berlanjut pada penyusunan rencana aksi bersama.
Dalam kunjungan itu, saya didampingi Kasrida, yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Mutu KKP Sorong, Papua Barat Daya. Suasana pertemuan berlangsung hangat, cair, dan penuh semangat kolaborasi.
Bagi saya, bertemu Hugua bukanlah perkenalan baru. Saya mengenalnya sejak menjabat Bupati Wakatobi selama dua periode.
Pada masa itu, Wakatobi menjadi salah satu laboratorium penting pengelolaan kawasan pesisir dan laut berbasis konservasi.
Program Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) yang dijalankan di Wakatobi kala itu kerap disebut sebagai salah satu contoh keberhasilan konservasi berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Tidak mengherankan jika dalam perbincangan kami, memori tentang program-program tersebut kembali mengemuka.
Menariknya, Hugua masih mengingat sejumlah tokoh yang pernah terlibat dalam berbagai inisiatif pengelolaan sumber daya pesisir di Sulawesi Tenggara.
Salah satu nama yang beliau sebut adalah Kamaruddin Azis, yang dikenal aktif dalam berbagai program pembangunan masyarakat dan konservasi wilayah pesisir.
Namun, nostalgia bukanlah tema utama pertemuan pagi itu.
Fokus pembicaraan bergeser pada masa depan sektor perikanan Sulawesi Tenggara, khususnya bagaimana meningkatkan daya saing produk perikanan melalui penguatan mutu dan jaminan kualitas.
Menurut Hugua, mutu merupakan faktor kunci bagi keberhasilan ekspor produk perikanan. Di tengah persaingan pasar global yang semakin ketat, kualitas produk menjadi penentu apakah hasil perikanan daerah mampu menembus pasar internasional atau tidak.
Sebagai provinsi maritim dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, Sulawesi Tenggara memiliki peluang besar untuk mengembangkan apa yang kini dikenal sebagai blue food atau pangan biru—produk pangan yang berasal dari laut dan perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
“Pangan biru memiliki nilai strategis yang harus terus ditingkatkan,” demikian salah satu pesan yang mengemuka dalam diskusi tersebut.
Saat ini, Kendari telah memiliki Klinik Ekspor yang dibentuk untuk membantu mempercepat proses bisnis dan akses pasar bagi pelaku usaha perikanan yang ingin menembus pasar luar negeri. Kehadiran fasilitas tersebut merupakan langkah positif dalam mendukung ekspor daerah.
Namun bagi saya, upaya tersebut masih perlu diperkuat.
Mendorong ekspor bukan hanya soal membuka akses pasar, tetapi juga menyiapkan pelaku usaha agar benar-benar siap bersaing. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan yang memiliki produk berkualitas, tetapi belum memahami standar mutu, sertifikasi, ketentuan ekspor, hingga tata kelola bisnis yang dibutuhkan pasar internasional.
Karena itu, diperlukan intervensi yang lebih sistematis dari pemerintah, termasuk program pendampingan dan kelas-kelas asistensi yang memungkinkan UMKM berkembang dari sekadar produsen lokal menjadi eksportir yang tangguh.
Tantangan tersebut menjadi semakin relevan di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
Gejolak geopolitik, konflik di berbagai kawasan dunia, serta gangguan rantai pasok internasional telah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk perikanan. Kenaikan biaya logistik, fluktuasi harga energi, hingga perubahan pola perdagangan internasional menjadi risiko yang harus diantisipasi oleh para pelaku usaha.
Sektor perikanan, yang sangat bergantung pada akses pasar dan distribusi global, termasuk salah satu sektor yang rentan terhadap dinamika tersebut.
Karena itu, penguatan mutu tidak lagi sekadar menjadi kewajiban administratif untuk memenuhi persyaratan ekspor. Mutu kini menjadi instrumen strategis untuk menjaga daya saing, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Banyak hal sebenarnya yang masih perlu dibahas lebih rinci. Mulai dari penguatan laboratorium mutu, sertifikasi produk, peningkatan kapasitas nelayan dan UMKM, hingga pengembangan rantai pasok yang lebih efisien.
Namun seperti biasa, waktu sering kali menjadi batas yang tidak bisa ditawar.
Pertemuan pagi itu berakhir dengan optimisme bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Mutu KKP dapat menjadi fondasi penting bagi pengembangan sektor perikanan Sulawesi Tenggara yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.
Panjang umur, kita bersua kembali.
Salam sehat, Pak Wakil Gubernur.
___
Kendari, 17 Juni 2026
