YKAN dan BLUD UPTD KKP Raja Ampat Perkuat Pengelolaan Perikanan Berbasis Bukti Melalui Metode CODRS
PELAKITA.ID – Waisai, Papua Barat Daya, 17 Juni 2026 – Hasil satu tahun pendataan perikanan melalui metode Crew Operated Data Recording System (CODRS) di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat Area V Kofiau-Boo kini resmi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan perikanan dan pengembangan kemitraan berbasis masyarakat di wilayah tersebut.
Kesimpulan tersebut mengemuka dalam kegiatan diseminasi hasil CODRS dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Teknis Daerah (BLUD UPTD) KKP Kepulauan Raja Ampat yang berlangsung di Waisai, Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 9–10 Juni 2026.
Selama satu tahun terakhir, metode CODRS telah melibatkan nelayan secara langsung untuk mendata hasil tangkapan, ukuran ikan, lokasi penangkapan, hingga aktivitas perikanan lainnya.
Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis guna memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perikanan di Kofiau-Boo.
Hasil analisis ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi pengelolaan yang adaptif dan berbasis data (evidence-based), tanpa mengesampingkan kearifan lokal masyarakat setempat.
Melalui rangkaian diseminasi di tingkat kampung, data tersebut didiskusikan bersama pemerintah kampung, tokoh adat, kelompok perempuan, kelompok nelayan, pemerintah distrik, BLUD, dan pemerintah daerah.
Kolaborasi multi-pihak ini berhasil melahirkan sejumlah komitmen yang dituangkan dalam Kesepakatan Rekomendasi Pengelolaan Perikanan sebagai wujud sinergi menjaga keberlanjutan sumber daya laut di kawasan konservasi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solossa, menegaskan bahwa pendekatan berbasis data yang dipadukan dengan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama pengelolaan perikanan berkelanjutan.
“Pengelolaan perikanan yang efektif harus dibangun dari kondisi nyata di lapangan. Data CODRS memberikan informasi akurat yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, sementara keterlibatan masyarakat memastikan bahwa keputusan tersebut dapat dijalankan dan diawasi bersama secara bertanggung jawab,” ujar Absalom.
Dalam pertemuan ini, para pihak juga menyepakati bahwa pembentukan dan penguatan kelompok nelayan sebagai wadah utama pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di Kofiau-Boo untuk segera direalisasikan.
Kelompok ini akan bertindak sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan pendataan perikanan, implementasi kesepakatan di tingkat kampung, serta penegakan pengawasan sumber daya bersama Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
Kepala BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat, Hasan Makasar, menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat peran masyarakat melalui skema kemitraan yang lebih formal dan berkelanjutan.
“Ke depan, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama atau mitra pengelola kawasan konservasi. Karena itu, BLUD mendukung penuh penguatan kelompok nelayan dan kelompok sasi sebagai bagian dari sistem pengelolaan berbasis masyarakat,” kata Hasan.
Komitmen penguatan ini menjadi salah satu agenda utama dalam perpanjangan kerja sama antara BLUD dan YKAN untuk periode 2026–2028.
Dalam evaluasi PKS, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pendataan CODRS di Kofiau-Boo selama satu tahun ke depan dengan transisi pendekatan baru: menempatkan kelompok nelayan langsung sebagai penerima manfaat sekaligus pelaksana kegiatan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan lokal dan menjamin keberlanjutan program secara mandiri. Selain itu, implementasi CODRS juga direncanakan akan diperluas ke Kawasan Konservasi Daerah Area I Perairan Kepulauan Ayau-Asia.
YKAN Dorong Pengelolaan Perikanan Berbasis Data dan Kemitraan
Sejak menjalin kemitraan pada tahun 2024, YKAN konsisten mendukung BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat dalam menerapkan CODRS sebagai instrumen pengumpulan data perikanan partisipatif.
Metode ini terbukti efektif membantu pengelola kawasan dalam memperoleh informasi rinci mengenai tren tangkapan dan dinamika pemanfaatan komoditas perikanan, sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kelestarian laut.
Manajer Senior Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan YKAN, Glaudy Perdanahardja, menambahkan bahwa nilai penting dari program CODRS tidak hanya terletak pada ketersediaan data, melainkan pada terciptanya ruang dialog yang sehat antara masyarakat dan pengelola kawasan.
“Data yang dikumpulkan secara mandiri oleh nelayan telah sukses menjadi jembatan dialog untuk membangun kesepakatan bersama di Kofiau-Boo. Langkah krusial berikutnya adalah menerjemahkan kesepakatan ini menjadi kemitraan formal yang kokoh agar pemanfaatan potensi perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan,” imbuh Glaudy.
Ke depan, perluasan kerja sama BLUD dan YKAN akan mencakup spektrum yang lebih luas, mulai dari penguatan kelembagaan kelompok sasi dan nelayan, peningkatan kapasitas pengawasan kawasan, peningkatan ekonomi lokal berbasis konservasi, hingga pembentukan penggerak lokal (local champions) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi dan perubahan iklim.
Seluruh implementasi program ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui indikator data perikanan, perkembangan kelembagaan kelompok masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan komitmen untuk terus menyempurnakan model pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di Raja Ampat.
Tentang CODRS
CODRS (Crew Operated Data Recording System) merupakan metode pendataan perikanan partisipatif yang melibatkan nelayan secara langsung dalam mendokumentasikan hasil tangkapan, ukuran ikan, lokasi penangkapan, dan aktivitas penangkapan selama melaut.
Data perikanan dari nelayan dianalisis untuk menghasilkan informasi mengenai kondisi sumber daya perikanan dan pola pemanfaatannya. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan perikanan yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis data, sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
