Sinergi Memperkuat Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Perairan Kofiau-Boo

  • Whatsapp
Erikson, nelayan setempat dengan hasil tangkapannya (dok: Nugroho Arif Prabowo/YKAN)

Pendataan partisipatif melalui pendekatan CODRS memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kofiau–Boo, Kabupaten Raja Ampat

PELAKITA.ID – Sorong, 4 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Perairan (BLUD UPTD KKP) Kepulauan Raja Ampat, masyarakat, nelayan, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memperkuat kolaborasi pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Kerjasama itu melalui kegiatan Diseminasi Pendataan Crew Operated Data Recording System (CODRS) di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Area V Perairan Kofiau–Boo, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Read More

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 21–22 Mei 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, aparat kampung, tokoh masyarakat, dan nelayan.

CODRS adalah sistem pendataan hasil tangkapan yang dikembangkan oleh YKAN dengan melibatkan nelayan secara langsung melalui dokumentasi dan pencatatan hasil tangkapan di lapangan.

Pendekatan ini membantu menyediakan data perikanan yang lebih akurat sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut.

Data yang terkumpul mencakup jenis ikan, ukuran tangkapan, lokasi penangkapan, hingga tren pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan konservasi Kofiau–Boo. Program ini dijalankan melalui kerja sama BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat dan YKAN bersama nelayan lokal di wilayah Kofiau–Boo.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya Absalom Solossa menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan harus didukung data yang kuat dan keterlibatan masyarakat.

“Pengelolaan perikanan yang baik harus berbasis data dan melibatkan masyarakat. Hasil CODRS memberikan gambaran nyata tentang kondisi sumber daya ikan di Kofiau–Boo. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh penguatan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat agar keberlanjutan sumber daya laut tetap terjaga untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Kofiau–Boo merupakan salah satu kawasan penting di Raja Ampat dengan luas mencapai 148.979 hektare dan mencakup 44 pulau kecil.

Kawasan ini memiliki tutupan terumbu karang sekitar 13.800 hektare dan hutan bakau seluas 3.413 hektare yang menjadi habitat berbagai spesies penting.

Perairan Kofiau–Boo dikenal sebagai salah satu koridor penting perlintasan mamalia laut di wilayah Bentang Laut Kepala Burung, sehingga memiliki peran strategis dalam menjaga konektivitas ekosistem laut Raja Ampat dan sekitarnya.

Kawasan ini juga merupakan wilayah penting bagi perikanan. Perairannya menjadi sumber penghidupan nelayan lokal sekaligus habitat penting berbagai jenis ikan pelagis dan ikan karang bernilai ekonomi.

Kepala BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat Hasan Makasar mengatakan kegiatan diseminasi menjadi ruang penting untuk membangun kesepahaman antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi.

“Melalui forum ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi hasil pendataan, tetapi juga terlibat langsung dalam menyusun rekomendasi pengelolaan bersama. Pendekatan partisipatif seperti ini sangat penting untuk memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat,” katanya.

Mendorong Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Data yang dikumpulkan YKAN bersama mitra menunjukkan bahwa perikanan di Kofiau–Boo didominasi nelayan skala kecil yang menggunakan perahu sederhana dan alat tangkap pancing ulur. Aktivitas penangkapan umumnya dilakukan di wilayah dekat pantai pada sub-zona sasi dan pemanfaatan tradisional.

Pendataan terhadap 15 nelayan mitra sejak Maret 2025 menunjukkan Kampung Balal memiliki aktivitas penangkapan paling tinggi dan konsisten, disusul Kampung Deer yang cenderung fluktuatif.

Sementara itu, aktivitas penangkapan di Kampung Mikiran dan Tolobi relatif lebih rendah. Musim tangkap tertinggi terjadi pada bulan Maret–Mei dan bulan Oktober–November.

Selama periode pendataan, tercatat 24 famili dan 198 spesies ikan. Jumlah tangkapan didominasi ikan pelagis kecil seperti selar bentong (Selar crumenophthalmus) dan layang biru (Decapterus macarellus), sedangkan berdasarkan bobot didominasi cakalang (Katsuwonus pelamis) dan tuna sirip kuning (Thunnus albacares).

Hasil sementara analisis CODRS menunjukkan kondisi stok ikan yang berbeda antar kelompok. Pelagis besar seperti tuna dan cakalang mengalami tekanan penangkapan, ikan karang berada pada tingkat tekanan sedang, sementara pelagis kecil relatif masih dalam kondisi sehat.

Berdasarkan temuan tersebut, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta pemerintah kampung dan distrik sepakat memperkuat pengelolaan perikanan berbasis masyarakat sesuai sistem zonasi kawasan konservasi Raja Ampat. Kesepakatan ini mengutamakan perlindungan wilayah tangkap nelayan lokal serta pengaturan lebih ketat terhadap aktivitas nelayan dari luar wilayah Kofiau–Boo.

Kesepakatan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat guna memperkuat keberlanjutan sumber daya laut di Kofiau–Boo.

Masyarakat bersama para pihak juga menyepakati sejumlah rekomendasi pengelolaan perikanan, antara lain pengaturan ukuran mata kail, pelarangan alat tangkap merusak seperti bom, potasium, dan kompresor, penguatan kembali praktik sasi, serta pengaturan aktivitas nelayan luar di wilayah Kofiau–Boo.

Yusuf Mayor, salah satu nelayan setempat, mengatakan keterlibatan masyarakat dalam pendataan membuat mereka lebih memahami kondisi sumber daya ikan di wilayah mereka.

“Lewat kegiatan ini kami jadi tahu pentingnya menjaga kawasan agar hasil tangkapan tetap ada untuk anak cucu nanti,” ujarnya.

Manajer Senior Perikanan Berkelanjutan YKAN, Glaudy Perdanahardja, menegaskan bahwa pengelolaan perikanan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi semua pihak.

“CODRS bukan hanya pengumpulan data, tetapi juga membangun kesadaran bersama untuk mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab. Harapannya, data dan kesepakatan yang dibangun bersama masyarakat ini dapat menjadi dasar pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.

***

Tentang YKAN
Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014. YKAN memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan non konfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.ykan.or.id.

Narahubung
Nugroho Arif Prabowo
nprabowo@ykan.or.id

 

Related posts