Investasi pada modernisasi pertanian, infrastruktur perikanan, sistem irigasi, energi terbarukan, dan industri berbasis desa menjadi sangat penting. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energinya sendiri akan lebih tahan terhadap fluktuasi mata uang global.
Oleh Muhammad Burhanuddin, Ketua Umum DPP Garuda Asta Cita Nusantara
PELAKITA.ID — Menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah Indonesia, kembali menjadi tantangan serius bagi perekonomian nasional.
Di tengah ketidakpastian global, ketegangan geopolitik, tingginya suku bunga di Amerika Serikat, dan melemahnya permintaan dunia, dolar AS sering menjadi “safe haven” atau tempat berlindung utama bagi investor global.
Akibatnya, banyak negara berkembang mengalami arus keluar modal, kenaikan biaya impor, tekanan inflasi, dan ketidakstabilan fiskal.
Indonesia tidak kebal terhadap gejolak ini. Penguatan dolar berdampak langsung pada impor bahan bakar, harga pangan, bahan baku industri, kewajiban utang luar negeri, hingga daya beli masyarakat.
Sejarah dan teori ekonomi menunjukkan bahwa krisis juga dapat menjadi titik balik bagi transformasi struktural. Pertanyaannya bukan sekadar bagaimana Indonesia bertahan menghadapi krisis dolar, tetapi bagaimana Indonesia membangun kedaulatan ekonomi jangka panjang.
Menurut ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, negara berkembang tidak boleh terlalu bergantung pada arus keuangan global yang sangat fluktuatif karena modal spekulatif dapat mengguncang stabilitas ekonomi domestik.
Stiglitz menekankan pentingnya memperkuat produksi dalam negeri, melindungi sektor strategis, dan membangun institusi nasional yang tangguh. Nasihat ini sangat relevan bagi Indonesia saat ini.
Jalan Keluar
Jalan keluar pertama adalah memperkuat produksi domestik dan mengurangi ketergantungan impor. Indonesia masih mengimpor banyak komoditas strategis, termasuk bahan bakar minyak, kedelai, gandum, bahan baku farmasi, dan mesin industri.
Ketika dolar naik, biaya impor langsung melonjak dan mendorong inflasi.
Karena itu, Indonesia harus mempercepat hilirisasi industri dan penguatan manufaktur nasional.
Strategi hilirisasi yang dimulai beberapa tahun terakhir merupakan langkah awal yang baik, terutama pada sektor nikel dan pengolahan mineral. Namun kebijakan ini tidak boleh berhenti pada sektor pertambangan semata.
Indonesia juga harus fokus dan terus mengembangkan industri pengolahan pangan, perikanan, pertanian, teknologi energi terbarukan, dan manufaktur farmasi.
Ekonom Harvard University, Dani Rodrik, menegaskan bahwa pertumbuhan berkelanjutan di negara berkembang tidak mungkin tercapai tanpa industrialisasi dan diversifikasi produktif.
Artinya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah sambil mengimpor barang jadi.
Kedua, Indonesia harus memperkuat kedaulatan pangan dan energi.
Mantan Kepala Ekonom Bank Dunia, Justin Yifu Lin, menjelaskan bahwa negara dengan kapasitas produksi domestik yang kuat akan lebih tahan menghadapi guncangan eksternal. Kenaikan dolar menjadi sangat berbahaya ketika suatu negara terlalu bergantung pada kebutuhan impor.
Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa: lahan pertanian subur, laut yang luas, cadangan panas bumi, dan sinar matahari sepanjang tahun.
Namun sumber daya tersebut belum dioptimalkan secara sistematis.
Investasi pada modernisasi pertanian, infrastruktur perikanan, sistem irigasi, energi terbarukan, dan industri berbasis desa menjadi sangat penting. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energinya sendiri akan lebih tahan terhadap fluktuasi mata uang global.
Ketiga, Bank Indonesia dan pemerintah harus menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan makroekonomi yang hati-hati.
Pikiran ekonom John Maynard Keynes masih relevan dalam menekankan bahwa ekspektasi dan kepercayaan psikologis memainkan peran besar dalam stabilitas ekonomi. Kepanikan dapat memperburuk pelemahan mata uang lebih cepat dibanding kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya.
Karena itu, menjaga cadangan devisa, mengendalikan inflasi, dan memastikan disiplin fiskal tetap menjadi hal yang sangat penting.
Intervensi Bank Indonesia di pasar valuta asing memang penting, tetapi harus disertai komunikasi yang jelas kepada pasar dan masyarakat. Transparansi membangun kepercayaan, dan kepercayaan menciptakan stabilitas ekonomi.
Pada saat yang sama, Indonesia perlu terus memperluas kerja sama Local Currency Settlement (LCS) dengan mitra dagang seperti China, Jepang, Malaysia, Thailand, dan negara-negara ASEAN lainnya.
Mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap dolar AS dalam perdagangan internasional dapat memperkuat ketahanan keuangan regional secara bertahap.
Keempat, Indonesia harus memberdayakan ekonomi domestik melalui UMKM dan pembangunan yang berpusat pada rakyat.
Peraih Nobel Muhammad Yunus berulang kali menegaskan bahwa ekonomi akar rumput menciptakan ketahanan nyata karena terhubung langsung dengan masyarakat, bukan pada pasar spekulatif global.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dalam berbagai krisis sebelumnya, UMKM terbukti lebih tahan dibanding perusahaan besar.
Dukungan melalui digitalisasi, kredit terjangkau, insentif pajak, dan akses pasar menjadi sangat penting.
Pasar domestik yang kuat dapat menjadi tameng Indonesia ketika pasar global melemah.
Kelima, Indonesia harus memperkuat penegakan hukum dan menutup kebocoran ekonomi. Aspek ini sering diabaikan, padahal menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam menjaga kekuatan rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
Ekonom Hernando de Soto berpendapat bahwa sistem hukum yang lemah menciptakan “dead capital” atau modal mati, di mana potensi ekonomi tidak mampu memberikan manfaat maksimal karena korupsi, praktik ilegal, dan lemahnya institusi merusak produktivitas nasional.
Di Indonesia, ekspor ilegal, penyelundupan, penghindaran pajak, korupsi, pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan aliran modal gelap masih terus menguras kekayaan negara.
Indonesia di bawah kepemimpinan visioner Prabowo Subianto dan masih kuatnya persatuan nasional pasti bisa menghadapi situasi sulit ini.
Yang pasti, krisis ekonomi tidak pernah bisa diselesaikan hanya dengan instrumen moneter semata. Krisis membutuhkan kepercayaan kolektif, solidaritas sosial, dan stabilitas politik.
Ekonom Amartya Sen menjelaskan bahwa pembangunan pada akhirnya adalah tentang memperluas kapasitas manusia dan kebebasan sosial. Artinya, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kepercayaan publik merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi.
Di masa sulit, pemerintah harus konsisten menghindari kebijakan yang membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak proporsional.
Jaring pengaman sosial, program lapangan kerja, dan layanan publik yang terjangkau sangat penting untuk menjaga persatuan nasional. Masyarakat yang terpecah akan memperlemah pemulihan ekonomi, sedangkan masyarakat yang bersatu akan mempercepat kebangkitan nasional.
Indonesia telah menghadapi berbagai krisis besar sebelumnya — mulai dari Krisis Finansial Asia 1998 hingga pandemi global. Setiap kali menghadapi badai, bangsa ini mampu bertahan karena ketangguhan sosial, kekuatan masyarakat, dan kekayaan sumber daya yang dimiliki.
Kenaikan dolar saat ini tidak boleh hanya dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai alarm untuk membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri.
Solusi sejati bukan terletak pada ketakutan terhadap dolar, melainkan pada upaya memperkuat Indonesia sendiri: meningkatkan produksi dalam negeri, memberdayakan industri lokal, menjaga ketahanan pangan dan energi, mendukung UMKM, serta membangun kepercayaan nasional jangka panjang.
Jika Indonesia mampu mengubah masa sulit ini menjadi momentum reformasi, maka bangsa ini tidak hanya akan bertahan menghadapi badai, tetapi juga akan muncul sebagai negara yang lebih kuat, lebih berdaulat, dan lebih dihormati dalam tatanan ekonomi global.
Jakarta, 26 Mei 2026
