PELAKITA.ID – JAKARTA, 8 November 2025 — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku melalui berbagai program strategis nasional, antara lain Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan, kedua program tersebut merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan timur Indonesia.
“PIT dirancang untuk menciptakan tata kelola perikanan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui sistem kuota dan zonasi, Maluku menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi sumber daya ikan yang besar di WPP 714, 715, dan 718,” ujar Lotharia Latif dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (8/11).
Selain PIT, KKP juga mendorong pemerataan pembangunan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Di Maluku, program ini tengah memasuki tahap percepatan pembangunan infrastruktur dasar berupa fasilitas nelayan yang akan menjadi sentra ekonomi perikanan.
“Di Maluku terdapat dua lokasi KNMP, yakni di Desa Waelihang, Kabupaten Buru, dan Desa Labetawi, Kota Tual. Pembangunannya terus kami percepat agar dapat rampung pada akhir tahun ini. Untuk tahun depan, kami juga telah membuka usulan lokasi baru sebagai tahap lanjutan,” jelasnya.
Lotharia menambahkan, KKP terbuka terhadap berbagai masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat nelayan, terutama terkait percepatan pembangunan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan dan sarana pendukung lainnya di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.
“Belum lama ini kami berdialog dengan Komisi II DPRD Provinsi Maluku dan mencatat sejumlah saran serta masukan. Pertemuan ini menjadi wadah konstruktif untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Maluku,” ujarnya.
Ia menegaskan, KKP terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap berbagai permasalahan di lapangan, termasuk melalui kajian bersama akademisi dan mitra pembangunan guna memperkuat efektivitas implementasi kebijakan di daerah.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa transformasi tata kelola perikanan tangkap melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur merupakan strategi utama KKP untuk menopang ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, sekaligus menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi.
HUMAS DITJEN PERIKANAN TANGKAP