PELAKKITA.ID – Ada informasi menarik yang disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada pertemuan sosialisasi dan koordinasi penataan dan pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau yang digelar pada Selasa, 22/11/2022.
“Kontribusi sektor kelautaan perikanan Sulsel sangat signifikan pada PDRB, sekitar 15 persen,” kata Muhammad Ilyas, Kadis DKP Sulsel. Meski demikian, Kadis Ilyas menyebut masih ada gap kapasitas dan kendala untuk beberapa kawasan kaya potensi seperti Kepulauan Selayar, Pangkep hingga Sinjai.
“Masih banyak keluhan nelayan terkait ketersediaan BBM subsisdi untuk nelayan kecil kita yang jumlahnya mencapai 90 persen ini,” tambahnya.
Dia menyebut baru saja menerima laporan kalau ketersediaan BBM untuk nelayan di Selayar terutama di pulau-pulau dalam kawasan Taka Bonerate yang sulit diakses nelayan kecil.
Pengalaman Selayar
“Betul, memang ada beberapa kendala, karena juga ada kesulitan memperoleh BBM non-subsidi, akibatnya beimbas pada pendistirbusian BBM subisid,” kata Zul Janwar, Kabid Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Selayar saat dihubungi Pelakita.ID
Menurut Zul, selama ini sebenarnya jaminan ketersediaan BBM subsiidi untuk nelayan sesuai permintaan atau rekomendasi dari Pemda ke BP Migas sudah lebih dari cukup.
“Selama ini pola pendistirbusian ke nelayan itu ditangani penyalur yang ditunjuk Pemda Selayar. Setahu saya ada beberapa penyalur untuk pulau-pulau, kurang lebih 14 unit setahuku. Di daerah daratan utama Selayar juga ada,” jelasnya.
Meenurut alumni Ilmu Kelautan Unhas ini, jatah untuk pulau ini kadang terganggu kalau terjadi kelanggkaan BBM di Kota Benteng, BBM non-subsidi langka, dan berdampaak ke keegiatan proyek atau peruntukan perusahaan.
“Alasannya kalau BBM non-subsidi tidak ada, kita bisa apa di Selayar? Untuk usaha, untuk kegiatan kontraktior bangunan fisik misalnya,” katanya.
Zul yang sedang mendampingi tim ESDM yang mempromosikan energi alternatif untuk pulau-pulau ini menyebut masih ada beberapa potensi ‘loss’ antara apakah sub penyalur ini membawa ke pulau atau tidak sebab bsia saja diambil oleh oknum di daratan utama Selayar.
“Subpenyalur ini ni ada beberapa seperti di Pulau Jampea, Pulau Kayuadi,” ungkapnya. Proseduurnya mereka ambil di Benteng. Mereka datang ambil sendiri di tangki atau kontainer Pertamina. Kapal pengangkut datang sekali tidak tiga minggu.
“Memang kerap juga ada laporan kalau BBM subsidi untuk nelayan jatuh ke pihak yang memang sangat butuh BBM, misalnya pemilik kapal bobot 30 GT atau pengusaha atau kontraktor yang harus mengerjakan poryek pembangunan daerah,” ucap Zul.
Pendistruibusiaan BBM ke Selayar selama ini dilakikan oleh kapal atas nama Pertamnina. Menurutnya, memang diperlukan koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan pasokan untuk BBM tersedia dan terserap oleh nelayan kecil itu.
Usulan Kadis lyas
Terkait pengalaman Selayar itu, Kadis Muhammad Ilyas menyebut sudah sering dilakukan pertemuan koordinasi tetap implikasinya seperti yang disampaikan Kabid Perikanan Tangkap Selayar itu masih terjadi.
“Kita memang sangat concern dengan isu BBM bagi nelayan ini. Hak nelayan kecil kita sangat besar untuk bisa dilayani kebutuhan BBM-nya,” ucapnya.
“Tanpa BBM yang tersedia setiap saat maka kita tidak bisa berharap lebih pada produktivitas nelayan kita. Bagaimana kita berharap ada produksi perikanan tangkap kalau BBM saja mereka sulit dapat?” tanggapnya terkait urgensi ketrsediaan BBM subsidi di pulau-pulau.
“Saya kira perlu memang keterlibatan dan partiisipasi semua pihak untuk membantu pendistruibusian BBM dengan tepat,. Selain kepastian pendistribusian, jaminan ketersediaan, juga perlu protokol atau tools, memantau proses di lapangan,” ucapnya.
“Kami tidak bisa sepenuhnya mengawasi sampai hulu hilir pendistribusian, teman-teman di kabupaten kota yang menyusulkan stok ek BP Migas, lalu Pertamina penuhi, dikirimkan, nah di situ yang perlu dipastikan, apakah memang sesuai peruntukan atau tidak,” jelasnya.
“Ada beberapa ide, apakah perlu aplikasi online? Atau menggunakan kartu Kusuku saja milik KKP sebagai bukti penerimaan. Yang pastik kita harus menjamin BBM untuk nelayan ini pada koridor yang benar,” tegasnya.
Menurut Ilyas, selama ini pihaknya juha menyampaikan jartah untuk nelayan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Tapi yang pasti, setiap kabupaten ada jatahnya, ada rekomendasi, lalu KKP akan otomatis ke BP Migas dan pertamina, dan dikasih,” ucapnya.
“Setelah masuk, kita ndak bisa lagi, arahnya ke mana saja. Yang kedua , harus didorong beroperasinya SPBU untuk nelayan., kalau perlu semakin banyak SPBUN untuk daerah kepualaun seperti Pangkep, Selayah hingga Sinjai,” harapnya.
Dia juga menyebut selama ini banyak SPDN Solar Package Dealer Nelayan tidak optimal karena pengelola tak memiliki kapasitas dan gaji yang cukup. “Koperasipun kadang sulit karena marginnnya kecil, atau tipis,” ucapnya.
“Jadi saran kita Pemda harus menyiapkan SPBU Nelayan dan menyiapkan personil, disiapkan orang yang bisa digajdi dan menjamin bahwa nelayan kita dapat BBM subsidi,” harapnya.
“Saya kira ini pilihan terbaik bagi Pemda di Kabupaten-Kota untuk bisa memastikan BBM tepat sasaran. Profit mungkin tdiak seberapa tapik kalau BBM sudah jatuh ke tangan yang tepat itu sudah lebih dari cukup,” tandasnya.
“Maksud saya, sekali lagi, BBM ini tanggung jawa b Pemda kesleuruhan juga untuk membantu memastikan pendistribusian BBM bagi nelayan,. Kita tidak bisa hanya minta jatah tapi tidak memastikan ketepatan sarsarannya,” ucapnya lagi.
Terkait pengalaman Selayar dan masukan Kadis DKP Sulsel itu, Zul Janwar menyebut sangat bagus hanya saja tetap perlu meengecek juga jangan sampai alokasi dari provinsi sudah tepat tetapib tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan nelayan di pulau-pulau.
“Banyak nelayan tidak melaut saat musim ombak atau barat di Selayar. Kita harus cek, jangan sampai BBM untuk Sulsel setiap bulan sama jumlahhnya tetapi tidak ddigunakan oleh nelayan ini,” sebutnya.
“Perlu dicati tahu, misalnya jika jatah untuk Sulsel, termasuk Selayaar itu ada, tetapi karena musim barat atau nelayan tak melaut, maka jatah itu jatuh ke mana?” tanyanya.
Editor:K . Azis
