PELAKITA.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjadi sorotan tajam di media sosial setelah beredarnya dokumen perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat, yang mencantumkan nama istri dan anaknya dalam daftar delegasi.
Rujakan netizen semakin meluas karena waktu kunjungan bertepatan dengan pelaksanaan Final Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara.
Meski Kementerian PU telah memberikan klarifikasi, perdebatan di ruang publik terus bergulir.
Berikut empat alasan yang membuat Dody Hanggodo menjadi sasaran kritik warganet.
1. Nama Istri dan Anak Masuk dalam Dokumen Perjalanan Dinas
Polemik bermula setelah dokumen perjalanan dinas yang beredar di media sosial memperlihatkan nama istri dan anak Menteri PU tercantum dalam daftar rombongan.
Banyak warganet mempertanyakan alasan anggota keluarga masuk dalam dokumen resmi pemerintah.
Kementerian PU kemudian menjelaskan bahwa pencantuman tersebut merupakan bagian dari kebutuhan administrasi perjalanan, termasuk pengurusan visa, dan bukan berarti biaya perjalanan keluarga ditanggung negara.
2. Bertepatan dengan Final Piala Dunia 2026
Sorotan publik semakin tajam karena agenda kunjungan ke New York berlangsung pada periode yang sama dengan Final Piala Dunia FIFA 2026.
Kebetulan tersebut memunculkan spekulasi bahwa perjalanan dinas dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, khususnya menyaksikan pertandingan final. Hingga kini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa agenda resmi pemerintah digunakan sebagai kedok untuk kepentingan pribadi.
3. Muncul Dugaan Menggunakan APBN
Di media sosial berkembang narasi bahwa perjalanan keluarga Menteri PU dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tuduhan tersebut kemudian dibantah oleh Kementerian PU. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan istri dan anak Menteri Dody Hanggodo ditanggung secara pribadi, sedangkan dokumen yang beredar hanya berkaitan dengan administrasi perjalanan dan tidak menunjukkan adanya pembiayaan negara.
4. Isu Mutasi Pegawai Setelah Dokumen Bocor
Kontroversi berlanjut ketika muncul kabar adanya mutasi sejumlah pegawai Kementerian PU yang dikaitkan dengan kebocoran dokumen perjalanan dinas tersebut.
Dugaan ini semakin memicu kritik publik. Namun, Dody Hanggodo membantah bahwa mutasi dilakukan sebagai bentuk sanksi atas kebocoran dokumen. Ia menegaskan bahwa rotasi pegawai merupakan hal yang lazim dalam organisasi besar seperti Kementerian PU dan tidak berkaitan dengan polemik yang berkembang.
Belum Ada Bukti Pelanggaran
Hingga saat ini, kritik yang diarahkan kepada Dody Hanggodo lebih banyak dipicu oleh persepsi publik terhadap rangkaian peristiwa tersebut, bukan karena adanya putusan atau temuan resmi yang menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan anggaran negara.
Kementerian PU tetap mempertahankan penjelasan bahwa perjalanan keluarga tidak menggunakan APBN, sementara polemik terus menjadi perbincangan luas di media sosial.
