PELAKITA.ID – Forum Nasional 08 atau forum sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan pendukung Presiden Prabowo Subianto atau FORNAS 08 baru saja menyampaikan pernyataan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi sistem hukum.
Forum itu saat ini dikomandoi pengacara Jakarta asal Makassar, Muhammad Burhanuddin.
Sosok yang ada di balik Garuda Astacita Nusantara atau GAN, sebuah organisasi yang telah berdiri di hampir semua provinsi di Indonesia.
Pelakita.ID mendapat kesempatan untuk mewawancarai sosok yang akrab disapa Boer Lawyer ini dan pernah wara-wiri sebagai pembela pada Kasus Sambo beberapa waktu lalu.
Sebagai Koordinator Kornas 08, menurut Anda, apa yang melatarbelakangi sikap dukungan Fornas 08 tersebut?
FORNAS 08 melihat bahwa penegakan hukum merupakan fondasi utama bagi terwujudnya negara yang adil. Ketika masih ada penyalahgunaan wewenang, suap, intervensi, hingga praktik mafia hukum, maka kepercayaan publik akan terus tergerus.
Karena itu, kami menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan sistem hukum secara menyeluruh.
Kami percaya hukum harus menjadi panglima, bukan alat kepentingan segelintir orang. Pernyataan ini juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi praktik yang mencederai keadilan di institusi penegak hukum.
Apa yang dimaksud FORNAS 08 dengan pembenahan sistem hukum?
Kami mendukung langkah Presiden untuk menertibkan setiap oknum di lembaga penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, KPK maupun BPK RI.
Semua institusi harus bekerja berdasarkan undang-undang, bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi.
Negara membutuhkan aparat penegak hukum yang profesional, independen, dan berpihak kepada kepentingan bangsa. Itu sebabnya FORNAS 08 mengajak masyarakat ikut mengawal proses pembenahan tersebut agar berjalan konsisten.
Sejumlah kalangan menyebut langkah Presiden Prabowo cukup berani karena menyentuh kelompok-kelompok yang selama ini dianggap “untouchable”. Bagaimana pandangan Anda?
Publik tentu mencatat bagaimana Presiden Prabowo dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan komitmen untuk menindak berbagai praktik mafia yang selama ini seolah kebal hukum.
Mulai dari mafia migas, mafia pangan, mafia tanah, mafia impor hingga mafia hukum menjadi perhatian pemerintah.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.
Tentu prosesnya tidak mudah karena menyangkut jaringan kepentingan yang sudah lama mengakar, tetapi keberanian politik seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia.
Sekali lagi, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik mafia tidak lagi berhenti pada retorika politik. Pemerintah dinilai mulai menyasar sedikitnya lima kelompok yang selama ini dianggap sulit disentuh atau untouchable, yakni mafia hukum yang memperjualbelikan keadilan melalui suap dan intervensi perkara.
Juga mafia migas yang diduga mengendalikan tata niaga energi dan merugikan negara, mafia pangan yang memainkan distribusi serta harga kebutuhan pokok sehingga membebani masyarakat, mafia tanah yang kerap memanfaatkan celah hukum untuk menguasai lahan secara melawan hukum.
Mafia impor yang memonopoli perizinan dan rantai pasok komoditas strategis.
Kami menilai keberanian pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo membongkar jaringan-jaringan tersebut menjadi indikator penting bahwa reformasi hukum dan tata kelola negara mulai diarahkan untuk melindungi kepentingan rakyat, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara dan supremasi hukum.
Apakah FORNAS 08 melihat upaya tersebut cukup hanya dilakukan pemerintah?
Tidak. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat sipil.
Karena itu FORNAS 08 hadir bukan sekadar memberikan pernyataan politik, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mengawal agenda pemberantasan mafia hukum.
Kami ingin memastikan bahwa reformasi hukum tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan publik dan kepastian hukum.
Dalam pernyataan resmi, FORNAS 08 juga menyebut landasan konstitusional. Mengapa hal itu penting?
Karena seluruh sikap kami berpijak pada konstitusi. Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak memperoleh kepastian hukum yang adil. Oleh sebab itu, pemberantasan mafia hukum bukan hanya agenda pemerintah, melainkan amanat konstitusi yang harus dijalankan bersama.
Apa pesan FORNAS 08 kepada masyarakat?
Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal langkah Presiden Prabowo dalam membenahi sistem hukum nasional.
Jangan ada lagi ruang bagi mafia yang merusak keadilan dan menghambat kemajuan bangsa.
Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, investasi akan tumbuh, ekonomi menjadi lebih sehat, dan masyarakat memperoleh rasa keadilan yang selama ini mereka harapkan.
FORNAS 08 akan terus berada di garis depan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas demi Indonesia yang lebih maju.
Redaksi
