Tulisan ini disusun setelah membaca artikel berjudul Indonesia’s Slow-Motion Loss of Macro Credibility karya Arianto A. Patunru.
Dalam artikelnya, Patunru mengingatkan bahwa gejolak ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini tidak tepat dipahami sebagai krisis seperti yang terjadi pada 1997–1998. Menurutnya, persoalan yang lebih mengkhawatirkan justru terletak pada tumbuhnya rasa puas diri (complacency) dalam pengelolaan ekonomi, yang secara perlahan mengikis arah kebijakan, ketahanan institusi, serta disiplin tata kelola fiskal yang selama ini menjadi fondasi kepercayaan pasar.
PELAKITA.ID – Setiap kali nilai tukar rupiah merosot tajam atau pasar saham Jakarta dilanda gelombang keluarnya dana asing, bayang-bayang yang sama selalu kembali menghantui pemberitaan: Krisis Keuangan Asia 1997–1998.
Bagi banyak investor, kenangan tentang masa itu—yang ditandai runtuhnya perbankan dan melonjaknya utang—masih menjadi lensa utama dalam memandang ketidakstabilan Indonesia.
Gejolak pasar belakangan ini kembali memunculkan perbandingan tersebut. Rupiah menyentuh titik terendahnya, sementara arus keluar modal asing mengguncang pasar domestik.
Pengamat yang berpengalaman memahami bahwa kecemasan saat ini tidak bersumber dari kerusakan struktural seperti yang terjadi tiga dekade lalu. Perbankan Indonesia kini jauh lebih kuat, utang pemerintah relatif terkendali, dan cadangan devisa jauh lebih besar dibandingkan akhir 1990-an.
Bahaya sesungguhnya yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah krisis besar akibat rapuhnya fondasi ekonomi, melainkan hilangnya kredibilitas makroekonomi secara perlahan.
Ancaman ini lahir dari rasa puas diri dalam kebijakan publik—erosi bertahap terhadap pagar institusional dan disiplin fiskal yang selama dua dekade menjadi fondasi stabilitas nasional.
Dalam panggung keuangan global, kredibilitas adalah aset paling berharga yang dimiliki Indonesia. Namun kini, aset tersebut dipertaruhkan demi ambisi jangka pendek dan semakin tampaknya ketidaksabaran terhadap aturan yang telah mapan.
Ini Bukan Krisis, Melainkan Penyesuaian Harga atas Kepercayaan
Reaksi pasar saat ini lebih tepat dipahami bukan sebagai kepanikan terhadap kelemahan ekonomi, melainkan sebagai proses “penyesuaian harga” terhadap kerangka kebijakan Indonesia.
Selama dua dekade, keunggulan utama Indonesia di antara negara berkembang bukanlah pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, melainkan kredibilitas makroekonominya.
Reputasi yang dibangun dengan susah payah ini memungkinkan Indonesia mengatasi berbagai kelemahan struktural—seperti basis pajak yang sempit dan hambatan regulasi—karena investor percaya pada konsistensi pengelolaannya.
Kini pasar menghukum Indonesia lebih keras dibandingkan banyak negara sekelasnya.
Meski faktor eksternal seperti kuatnya dolar AS memengaruhi semua negara, perbedaan kinerja Indonesia menunjukkan bahwa investor sedang menyoroti krisis arah kebijakan, bukan krisis angka-angka ekonomi.
“Indonesia tidak sedang dihukum karena rapuh seperti dahulu. Indonesia sedang dinilai ulang karena pasar mulai mempertanyakan keandalan kerangka kebijakan makroekonominya.”
Penilaian ulang ini mencerminkan meningkatnya keraguan apakah pemerintah masih memandang disiplin fiskal dan moneter sebagai batasan yang wajib dipatuhi, atau sekadar pedoman yang dapat diabaikan ketika dianggap menghambat agenda tertentu.
Pelonggaran Fiskal dan Bahaya Bayangan Anggaran di Luar Buku
Tata kelola fiskal menjadi area pertama yang menunjukkan gejala melemahnya kredibilitas. Gelombang komitmen belanja besar—mulai dari subsidi energi, program pangan, hingga target pertumbuhan yang ambisius—memunculkan pertanyaan serius mengenai keberlanjutannya.
Salah satu fokus perhatian adalah inisiatif Danantara Sumberdaya Indonesia. Dengan memusatkan ekspor komoditas strategis melalui entitas yang terhubung dengan negara, pemerintah berisiko memberi sinyal bahwa kontrak bisnis swasta dapat berada di bawah arahan negara.
Tanpa aturan yang jelas, langkah seperti ini memperkuat persepsi bahwa kebijakan dapat berubah secara mendadak, sehingga meningkatkan premi risiko bagi pelaku usaha.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah godaan menggunakan pembiayaan kuasi-fiskal atau mekanisme “off-budget” (di luar anggaran resmi).
Karena basis penerimaan negara masih terbatas, selalu ada ketegangan antara ambisi belanja besar dan realitas fiskal. Upaya menyembunyikan beban fiskal melalui mekanisme di luar APBN merupakan taruhan berisiko tinggi.
Meskipun langkah semacam ini dapat sementara waktu menyamarkan biaya program pemerintah, pasar pada akhirnya akan menemukan kewajiban tersembunyi tersebut, yang dapat memicu hilangnya kepercayaan secara tajam dan menyakitkan.
Melemahnya Independensi Bank Sentral
Sinyal kedua yang menunjukkan erosi kredibilitas terletak pada perubahan institusional yang melibatkan Bank Indonesia (BI).
Sejumlah perubahan regulasi sektor keuangan telah memperluas mandat BI, dari yang semula berfokus pada stabilitas harga dan nilai tukar menjadi juga mencakup pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Namun, tanda bahaya terbesar bagi para analis kelembagaan adalah meningkatnya kewenangan parlemen dalam mengevaluasi bank sentral serta perubahan mekanisme pemberhentian anggota dewan gubernur.
Intervensi politik semacam ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan moneter dapat semakin ditarik ke arah kepentingan politik jangka pendek.
“Di negara berkembang yang memiliki sejarah ketidakstabilan mata uang, kredibilitas moneter sangat sulit dibangun tetapi sangat mudah hilang. Begitu pasar percaya bahwa bank sentral dapat ditekan untuk mendukung ekspansi fiskal, premi risiko terhadap mata uang akan meningkat.”
Ketika independensi bank sentral—salah satu pilar utama stabilitas pasca-1998—dipersepsikan berada di bawah tekanan, jangkar yang selama ini menjaga stabilitas ekonomi Indonesia mulai kehilangan kekuatannya.
Bahaya Membandingkan dengan Standar yang Rendah
Sering kali pembuat kebijakan di Indonesia merespons tekanan pasar dengan mengatakan bahwa kondisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Cara berpikir seperti ini berbahaya karena menetapkan standar yang terlalu rendah.
Indonesia memang bukan Thailand pada 1997, bukan pula Turki atau Argentina. Namun, sekadar “tidak mengalami gagal bayar” bukanlah ukuran yang layak bagi negara yang bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi global.
Tolok ukur sesungguhnya bagi Indonesia adalah reputasi yang telah dibangun sendiri melalui pengelolaan ekonomi yang disiplin dan ortodoks.
Ketika menjauh dari prinsip-prinsip tersebut, pemerintah dianggap mengabaikan pelajaran penting dari krisis yang dulu justru sering dijadikan rujukan:
- Melindungi independensi bank sentral dengan menjaga batas yang jelas antara politik dan kebijakan moneter.
- Mengendalikan defisit agar belanja tetap berada dalam batas kemampuan pendapatan negara.
- Mengelola utang secara hati-hati dengan menghindari skema pembiayaan yang tidak transparan dan eksperimen mendadak.
- Mengutamakan kepastian aturan dibandingkan kebijakan intervensionis yang berubah-ubah.
Pertumbuhan Membutuhkan Produktivitas, Bukan Tekanan
Keinginan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dipahami. Namun target tersebut tidak bisa dicapai hanya dengan kemauan politik atau dengan memaksa anggaran negara hingga melampaui batas kemampuannya.
Ketidaksabaran terhadap batasan fiskal dan kelembagaan justru berisiko mengalihkan perhatian dari pekerjaan besar yang sebenarnya, yakni reformasi struktural.
Pertumbuhan yang berkelanjutan lahir dari peningkatan produktivitas, bukan dari tekanan politik terhadap lembaga keuangan.
Untuk mencapai target yang diinginkan, pemerintah perlu melakukan koreksi arah kebijakan melalui:
- Reformasi sistem perpajakan untuk memperluas basis penerimaan negara dan membiayai program sosial secara berkelanjutan.
- Mendorong persaingan yang lebih sehat agar efisiensi dan inovasi meningkat.
- Menciptakan kepastian regulasi guna menarik investasi swasta jangka panjang.
- Memperkuat investasi pada sumber daya manusia demi meningkatkan kualitas tenaga kerja di masa depan.
Mahal Menjaga Kepercayaan, Lebih Mahal Kehilangannya
Indonesia tidak perlu panik, tetapi harus segera mengatasi rasa puas diri yang mulai mengakar. Sinyal yang diberikan pasar saat ini merupakan peringatan bahwa keunggulan utama Indonesia—yakni kredibilitas—sedang terkikis.
Padahal, kredibilitas bukanlah penghalang pertumbuhan; ia adalah fondasi utama bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen yang berkelanjutan.
Untuk memulihkan kepercayaan, pemerintah perlu menegaskan kembali komitmennya terhadap aturan fiskal, menyajikan rencana pembiayaan yang transparan, serta menjaga independensi operasional Bank Indonesia dari intervensi politik.
Biaya mempertahankan reputasi yang baik memang tidak murah. Ia menuntut disiplin bahkan ketika secara politik terasa tidak nyaman.
Sejarah berulang kali menunjukkan bahwa biaya kehilangan reputasi jauh lebih mahal. Jika kepercayaan terus terkikis, Indonesia akan menyadari bahwa membangun kembali reputasi yang hilang membutuhkan ongkos yang jauh lebih besar dibandingkan menjaganya sejak awal.
Sumber dari sini
