Penulis adalah alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas angkatan 1994
PELAKITA.ID – Setiap kali mahasiswa turun ke jalan, ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul dan berulang dari waktu ke waktu: siapa yang menunggangi?
Pertanyaan ini seolah menjadi respons otomatis terhadap setiap aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Di ruang publik, di media sosial, bahkan dalam berbagai diskusi politik, perhatian sering kali lebih tertuju pada dugaan aktor di balik gerakan daripada substansi persoalan yang sedang diprotes.
Cara pandang seperti ini sesungguhnya menyimpan asumsi bahwa mahasiswa tidak mungkin bergerak atas kesadaran politik dan kegelisahan sosialnya sendiri.
Mahasiswa dianggap sekadar pion yang digerakkan oleh kepentingan tertentu, bukan kelompok warga negara yang memiliki kemampuan berpikir kritis, membaca situasi, dan mengambil sikap terhadap berbagai persoalan publik.
Padahal, pertanyaan mengenai siapa yang berada di belakang sebuah gerakan sering kali menjadi jalan pintas untuk menghindari pertanyaan yang jauh lebih mendasar.
Mengapa mahasiswa merasa perlu turun ke jalan? Apa yang sedang tidak beres sehingga protes muncul di berbagai tempat?
Mengapa isu yang mereka angkat mampu memperoleh perhatian dan resonansi di tengah masyarakat?
Dalam sejarah Indonesia, gerakan mahasiswa hampir selalu hadir ketika terdapat jarak yang semakin lebar antara janji kekuasaan dan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, sebelum sibuk mencari siapa yang menggerakkan mahasiswa, mungkin lebih bijak jika kita terlebih dahulu mencoba memahami apa yang sedang mendorong mereka untuk bergerak.
Perlawanan terhadap Ketidakadilan sebagai Akar Gerakan
Pada hakikatnya, gerakan mahasiswa lahir dari sensitivitas terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia muncul ketika sebagian masyarakat merasa bahwa saluran-saluran formal tidak lagi cukup mampu menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka.
Mereka yang dibela oleh gerakan mahasiswa sering kali bukan kelompok yang memiliki akses besar terhadap kekuasaan. Mereka adalah masyarakat yang merasa tertinggal oleh pembangunan, hidup dalam ketidakpastian ekonomi, menghadapi biaya hidup yang terus meningkat, atau kehilangan kepercayaan karena korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang terus berulang.
Di belakang mereka terdapat kegelisahan para pekerja, kecemasan kelas menengah, kekecewaan masyarakat kecil, serta ketidakpastian generasi muda yang sedang memikirkan masa depannya.
Karena itulah dukungan moral yang sering muncul dari masyarakat tidak semata-mata ditujukan kepada para demonstran. Dukungan tersebut sesungguhnya merupakan ekspresi harapan bahwa masih ada kelompok yang berani menyuarakan persoalan publik ketika banyak pihak memilih diam. Dalam konteks inilah slogan “Hidup Mahasiswa Indonesia!” memperoleh makna simboliknya sebagai penghormatan terhadap peran mahasiswa sebagai salah satu kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa.
Dari Kampus Menuju Kesadaran Publik
Gerakan mahasiswa yang memiliki pengaruh besar tidak pernah berhenti di lingkungan kampus. Sebuah gerakan menjadi relevan ketika isu yang diperjuangkannya mampu menyentuh pengalaman hidup masyarakat yang lebih luas.
Buruh, pedagang kecil, pekerja kantoran, pengemudi transportasi daring, masyarakat miskin kota, kalangan profesional, hingga berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya dapat merasa terhubung dengan sebuah gerakan apabila mereka melihat bahwa persoalan yang diangkat merupakan persoalan yang juga mereka alami.
Namun memperluas lingkar pengaruh bukan berarti memperluas permusuhan atau menyebarkan kebencian. Yang perlu dibangun justru adalah kesadaran kritis, solidaritas sosial, kepedulian terhadap keadilan, dan keberanian untuk membicarakan persoalan publik secara terbuka.
Sebuah gerakan akan memperoleh legitimasi ketika masyarakat mulai merasa bahwa apa yang diperjuangkan mahasiswa adalah juga bagian dari kegelisahan mereka sendiri. Pada titik itulah sebuah gerakan melampaui batas kampus dan menjadi bagian dari percakapan publik yang lebih luas.
Gerakan Besar Tidak Pernah Terjadi Secara Tiba-Tiba
Banyak orang hanya melihat demonstrasi pada hari pelaksanaannya. Padahal setiap gerakan sosial memiliki proses yang panjang sebelum akhirnya muncul ke permukaan.
Sebuah gerakan biasanya berawal dari fase keresahan, ketika masyarakat mulai merasakan adanya ketidakadilan yang terus berulang tanpa penyelesaian yang memadai. Dari keresahan tersebut lahir fase konsolidasi, yaitu ketika berbagai keluhan mulai menemukan bahasa bersama dan memperoleh resonansi di berbagai kelompok.
Tahap berikutnya adalah mobilisasi, ketika dukungan semakin meluas dan isu yang diperjuangkan mulai memperoleh perhatian publik. Jika berbagai persoalan yang menjadi sumber ketidakpuasan tidak mendapatkan respons yang memadai, maka gerakan dapat mencapai fase kulminasi, yaitu titik ketika tekanan sosial dan politik berada pada tingkat tertinggi.
Karena itu, pertanyaan yang seharusnya lebih sering diajukan bukanlah siapa yang menggerakkan mahasiswa, melainkan mengapa isu tersebut mendapatkan dukungan yang luas. Mengapa ketidakpuasan terus bertambah? Mengapa kepercayaan publik mengalami erosi? Mengapa semakin banyak orang merasa bahwa suara mereka tidak cukup didengar?
Gerakan yang mampu bertahan biasanya ditopang oleh kepemimpinan yang jelas, kapasitas intelektual yang memadai, disiplin organisasi, kemampuan merumuskan tuntutan secara konkret, serta kemampuan membangun legitimasi di mata publik.
Di era media sosial, demonstrasi tidak lagi hanya berlangsung di jalanan. Pertarungan yang tidak kalah penting terjadi di ruang digital, tempat berbagai narasi saling bersaing untuk mempengaruhi opini publik.
Yang diperebutkan hari ini bukan sekadar jumlah massa yang hadir dalam aksi, melainkan kepercayaan publik, legitimasi moral, dan kemampuan menjelaskan persoalan secara masuk akal. Dalam konteks ini, kekuatan sebuah gerakan tidak hanya diukur dari seberapa besar mobilisasi yang mampu dilakukan, tetapi juga dari kualitas argumentasi yang dibangun.
Karena itu, gerakan mahasiswa dituntut untuk menyampaikan informasi secara akurat, menghindari disinformasi, membangun argumentasi yang berbasis data, serta melakukan edukasi publik secara rasional. Di tengah banjir informasi dan polarisasi yang semakin kuat, kemampuan menjelaskan masalah secara jernih sering kali jauh lebih efektif daripada sekadar mengulang slogan.
Perang terbesar saat ini bukan lagi perang fisik, melainkan perang makna dan persepsi.
Ketika Keresahan Menjadi Fenomena Nasional
Jakarta memang sering menjadi pusat perhatian nasional, tetapi sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar di Indonesia tidak pernah ditentukan oleh satu kota saja. Ketika keresahan yang sama mulai muncul di berbagai daerah dengan bentuk dan ekspresi yang berbeda-beda, maka persoalan tersebut telah berubah menjadi fenomena nasional.
Kondisi seperti ini sesungguhnya dapat dibaca sebagai indikator kesehatan demokrasi. Semakin banyak daerah yang menyuarakan kegelisahan yang serupa, semakin kuat pula sinyal bahwa terdapat persoalan yang memerlukan perhatian serius dari para pengambil kebijakan.
Gerakan mahasiswa dalam konteks ini bukan sekadar aktor politik, melainkan juga penanda bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi dalam hubungan antara negara dan masyarakat.
Setiap gerakan sosial memiliki dinamika dan risiko. Ketika ketegangan politik meningkat, kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang emosional juga menjadi lebih besar. Namun sejarah menunjukkan bahwa kekuatan utama gerakan mahasiswa tidak terletak pada tingkat ketegangannya, melainkan pada kemampuannya menjaga legitimasi moral.
Legitimasi tersebut dibangun melalui disiplin, konsistensi, fokus terhadap substansi tuntutan, dan kemampuan mempertahankan kepercayaan publik. Sebuah gerakan dapat kehilangan dukungan apabila pesan utamanya tertutup oleh tindakan-tindakan yang justru mengaburkan tujuan perjuangan.
Karena itu, menjaga fokus pada isu yang diperjuangkan sering kali jauh lebih penting daripada memenangkan perhatian sesaat.
Merangkul Dukungan tanpa Kehilangan Independensi
Perubahan sosial yang besar tidak pernah dihasilkan oleh satu kelompok saja. Dalam berbagai periode sejarah, perubahan selalu melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, media, profesional, pelaku usaha, birokrasi, hingga berbagai organisasi masyarakat sipil.
Dalam konteks tertentu, dialog dengan institusi negara, termasuk TNI dan Polri, juga merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Mahasiswa tidak perlu alergi terhadap dukungan maupun komunikasi dengan berbagai pihak. Namun terdapat satu prinsip yang harus tetap dijaga, yaitu jangan sampai arah perjuangan ditentukan oleh kepentingan pihak lain.
Pada akhirnya, setiap kali mahasiswa turun ke jalan, mungkin kita perlu berhenti sejenak sebelum buru-buru bertanya siapa yang menunggangi. Pertanyaan yang lebih relevan justru adalah mengapa masyarakat marah, mengapa kepercayaan publik melemah, mengapa mahasiswa merasa perlu bergerak, dan apa yang sedang tidak beres dalam relasi antara negara dan masyarakat.
Dalam banyak peristiwa sejarah Indonesia, mahasiswa jarang menjadi penyebab utama krisis. Mereka lebih sering menjadi gejala bahwa sebuah krisis sedang berlangsung.
Kehadiran mereka di ruang publik merupakan sinyal bahwa terdapat persoalan yang belum terselesaikan dan membutuhkan perhatian yang lebih serius.
Karena itu, ketika alarm berbunyi, fokus kita seharusnya tidak hanya tertuju pada siapa yang membunyikannya. Yang jauh lebih penting adalah memeriksa apa yang menyebabkan alarm tersebut berbunyi sejak awal. Sebab sering kali, suara mahasiswa bukan sekadar suara kampus, melainkan gema dari kegelisahan publik yang selama ini mencari saluran untuk didengar.
Artikel ini sudah lebih mengalir sebagai esai opini, dengan transisi antarbagian yang lebih halus dan nuansa reflektif yang lebih kuat dibandingkan format poin-poin awal.
