Orang masuk politik dengan logika dagang. Mereka berpikir, keluar uang Rp10 miliar saat pemilu, nanti setelah duduk harus dikembalikan. Di situlah akar masalah politik uang dan korupsi yang terus berulang.
Jacobus K. Mayong Padang
PELAKITA.ID – Bagi Jacobus K. Mayong Padang, persoalan korupsi di Indonesia tidak lagi sekadar masalah hukum atau tata kelola pemerintahan.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika korupsi telah menjadi bagian dari cara berpikir masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang biasa.
Dalam perbincangan bersama Pelakita.ID, mantan anggota DPR RI itu mengaku beberapa malam terakhir sulit tidur setelah mengikuti berbagai diskusi dengan akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat mengenai kondisi bangsa saat ini.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul belakangan menunjukkan adanya krisis yang lebih mendasar dibanding sekadar pergantian rezim atau perubahan sistem politik.
“Saya melihat bangsa ini sedang berada dalam kondisi yang sakit. Bukan hanya institusinya, tetapi juga cara berpikir kita sebagai masyarakat,” ujarnya.
Pelakita.ID, memulai dengan menyatakan, salah satu persoalan utama terletak pada proses penempatan orang-orang dalam jabatan publik.
Ia menilai pemimpin negara seharusnya mampu membaca potensi konflik kepentingan dan risiko korupsi sejak awal, sehingga tidak seluruh ruang kekuasaan dikuasai oleh kelompok politik tertentu.
Menurut pria yang akrab disapa Bung Kobu itu, kalau semua lini dikuasai, potensi destruktifnya juga besar. Akhirnya semua serba salah.
”Kita pernah mengkritik Orde Baru karena dianggap terlalu sentralistik dan otoriter. Reformasi datang membawa kebebasan. Tetapi sekarang partai-partai politik juga sangat dominan dan sering menawarkan kader yang tidak selalu kapabel atau kompeten,” katanya.
Ia menilai banyak kader politik yang didorong masuk ke jabatan publik bukan semata untuk melayani masyarakat, melainkan sebagai bagian dari mekanisme mempertahankan dan membiayai organisasi politik.
Akibatnya, politik semakin dipandang sebagai investasi ekonomi yang harus memberikan keuntungan.
“Orang masuk politik dengan logika dagang. Mereka berpikir, keluar uang Rp10 miliar saat pemilu, nanti setelah duduk harus dikembalikan. Di situlah akar masalah politik uang dan korupsi yang terus berulang,” ujarnya.
Karena itu, Jacobus mengaku selama ini berupaya melakukan pendidikan politik melalui tindakan-tindakan sederhana yang menunjukkan pentingnya integritas.
Ia mencontohkan pengalaman ketika mengembalikan sejumlah uang yang secara formal bisa saja diterimanya. Keputusan tersebut diambil justru ketika dirinya sedang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah.
“Waktu itu saya sangat membutuhkan uang. Saya harus pulang ke Makassar bersama keluarga untuk menikahkan adik saya. Kami bahkan naik kapal laut kelas ekonomi. Jumlah uang itu sangat berarti bagi saya. Tetapi justru di situlah pertaruhan batinnya,” tuturnya.
Menurut Jacobus, kebutuhan manusia tidak pernah benar-benar selesai.
Karena itu, kata dia, benteng utama melawan korupsi bukanlah jabatan, aturan, atau pengawasan semata, melainkan kemampuan seseorang membatasi dirinya sendiri.
Ia mengutip pernyataan mantan Ketua KPK pertama, Taufiequrachman Ruki, yang pernah mengatakan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar selesai dengan dirinya.
“Setiap hari selalu ada kebutuhan baru. Yang bisa dilakukan adalah berani mengatakan ‘enough is enough’—sudah cukup. Itu yang paling penting,” katanya.
Dalam pandangannya, konsistensi mempertahankan prinsip merupakan sesuatu yang mahal. Sebaliknya, pragmatisme selalu memiliki alasan untuk membenarkan penyimpangan.
“Konsistensi memang mahal. Pragmatisme selalu menemukan alasan,” ujarnya.
Jacobus juga menyoroti bagaimana persepsi publik sering kali ikut memperkuat budaya korupsi. Banyak praktik yang secara substantif merupakan penyimpangan justru dianggap wajar karena dibungkus dengan bantuan sosial, sumbangan ke rumah ibadah, atau kegiatan amal.
“Orang melihat uang yang datang lalu menganggapnya rezeki. Padahal mereka tidak bertanya uang itu berasal dari mana. Lama-lama korupsi menjadi sesuatu yang biasa dan diterima,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyakit bangsa ini tidak hanya berada di lingkungan birokrasi atau elit politik, tetapi juga telah merembet ke ranah sosial dan budaya.
Benteng-benteng moral yang dahulu diharapkan menjadi penjaga etika publik—mulai dari kaum intelektual, tokoh agama, hingga lembaga pendidikan—ikut mengalami erosi.
“Masyarakat kita sebenarnya memiliki banyak benteng moral. Ada cendekiawan, ulama, lembaga pendidikan, dan tokoh agama. Tetapi sebagian benteng itu ikut tergerus. Ketika semuanya ikut hanyut, pengawasan sosial menjadi lemah,” katanya.
Meski demikian, Jacobus tetap percaya bahwa perubahan harus dimulai dari keberanian individu untuk mempertahankan integritas.
Dikatakan, perjuangan melawan korupsi tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar, tetapi bisa dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari.
“Yang paling sulit bukan melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Karena kebutuhan tidak pernah berhenti. Yang menentukan adalah keberanian kita mengatakan: cukup,” pungkasnya.
_
Pewawancara Kamaruddin Azis
Tamarunang, 6 Juni 2026
