Pembangunan bukan sekadar proses teknis; ia sangat politis. Setiap keputusan kebijakan melibatkan kepentingan yang saling bersaing, tekanan ekonomi, rivalitas kelembagaan, kalkulasi elektoral, dan negosiasi birokrasi.
PELAKITA.ID – Sebulan ini, saya membaca sejumlah peristiwa di Takalar, Gowa hingga Makassar. Tidak berkaitan semakin tingginya tingkat kriminalitas tetapi bagaimana kebijakan dipilih dan dijalankan.
Di Takalar, Bupati Daeng Manye, kerap kali berdiskusi dengan penulis mulai dari isu penanganan sampah, koordinasi pemerintah desa dan kecamatan, literasi sanitasi warga pesisir hingga desain agenda perubahan substansial di tingkat desa.
Daeng Manye, di pandangan penulis amat akomodatif mendengar masukan mesti saat ini sedang sibuk-sibuknya memimpin OPD-nya menata dan merealisasikan pembangunan daerahnya.
Poin yang saya ingin pertegas, adalah suatu modal baik bagi suatu daerah jika pemimpin mau mendengar dan terlibat dalam diskursus pembangunan daerah.
Inilah momen di mana perencana dan aktivis pembangunan komunitas tampil dan membawa agendanya.
Di Kabupaten Gowa, tempat di mana penulis, pernah bertemu Bupati Husniah Talenrang di Kampus Unhas. Bupati Husniah mengaku telah berjuang mengkoordinasikan perbaikan jalan Poros Malino kepada Pemprov Sulsel termasuk ke anggota DPR RI.
“Tahun ini akan dikerjami itu,” kata dia saat penulis menanyakan perihal mengapa Jalan Poros Malino seperti dibiarkan tetap rusak mulai dari perempat Sungguminasa arah Takalar hingga ke arah Poros Malino.
Husniah tentu punya agenda prioritas, atau janji politik, sehingga yang dibutuhkan adalah bagiamana mengkoordinasi solusi ke pihak terkait untuk penyelesaian masalah pembangunan.
Komunikasi politik penting, koordinasi antar level pemerintah penting dan di situ perlu asupan informasi yang faktual, analisis isu yang tepat dan solusi yang dinegosiasikan.
Di Makassar, saya antara gamang dan berdecak kagum. Tingginya tingkat kriminalitas, begal hingga perundungan seksual membuat penulis berpikir kota ini sedang diuji. Wali Kota sedang menghadapi situasi berat di tengah tekanan ekonomi yang semakin melemahkan sendi para pihak. Ini butuh solusi cermat, terukur dan kolaboratif dari seorang Appi.
Tapi ada yang menarik, Wali Kota Appi sangat konsisten untuk melaksanakan janji-janjinya,seperti, penataan PKL, yang kerap bikin macet, penimbunan sampah, hingga pengelolaan sampah dengan sentuhan teknologi moderen. Kisah relokasi PKL di Jalan Veteran itu contoh baik dan perlu diapresiasi.
Jika relokasi pedagang kaki lima kerap kali bikin ricuh, bikin masalah, di Makassar, relokasi berlangsung damai dan win-win solutions.
Pesan moralnya, selama masih bisa berkomunikasi, solusi pasti ada. Kira-kira begitu.
Jika kepala daerah mau diajak berkomunikasi, jika elite pemerintahan terbuka menerima keluh kesah warga, maka di situlah negosiasi bisa ditentukan. Mau ke mana, ke kiri, ke kanan, atau bemana?
Kolaborasi dan komunikasi
Di berbagai desa, komunitas pesisir, permukiman perkotaan, dan program pembangunan di seluruh dunia, terdapat banyak perencana, peneliti, aktivis, dan fasilitator komunitas yang bekerja tanpa lelah untuk memperbaiki masyarakat.
Mereka mengorganisasi pertemuan, memberdayakan warga, merancang program berkelanjutan, memetakan persoalan sosial, dan menginspirasi komunitas dengan gagasan-gagasan baru.
Banyak di antara mereka memiliki semangat luar biasa, pengetahuan teknis, dan komitmen kuat terhadap perubahan sosial. Di balik semua upaya itu, banyak inisiatif pembangunan pada akhirnya mengalami stagnasi, melemah, atau bahkan menghilang sepenuhnya.
Mengapa? Salah satu alasannya sederhana, tetapi sering kali tidak nyaman untuk diakui: perencanaan yang baik dan energi komunitas saja tidak cukup tanpa adanya pembuat kebijakan pemerintah yang bersedia melembagakan dan mendukung gagasan-gagasan tersebut.
Pembangunan tidak bisa bertahan hanya dengan semangat.
Ia membutuhkan legitimasi politik, kerangka hukum, anggaran publik, dukungan birokrasi, serta kesinambungan kebijakan jangka panjang. Tanpa elemen-elemen tersebut, bahkan inisiatif akar rumput terbaik pun dapat runtuh karena keterbatasan struktural.
Di tingkat komunitas, fasilitator sering berhasil membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Warga desa bisa menjadi antusias terhadap konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, perikanan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, adaptasi perubahan iklim, atau program kesehatan masyarakat.
Masyarakat mulai mengubah perilaku dan membangun inisiatif kolektif. Namun, keberhasilan tersebut sering kali rapuh karena sangat bergantung pada proyek sementara, pendanaan donor, atau figur-figur karismatik tertentu.
Ketika pendanaan berakhir, fasilitator pindah, atau prioritas politik berubah, banyak program kehilangan momentum. Komunitas akhirnya ditinggalkan tanpa perlindungan kelembagaan maupun keberlanjutan pendanaan.
Di sinilah pembuat kebijakan menjadi sangat penting untuk hadir, untuk bersama merancang solusi.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah eksperimen sementara menjadi sistem permanen. Melalui regulasi, anggaran, rencana pembangunan, sistem pendidikan, dan institusi publik, para pembuat kebijakan dapat memperluas keberhasilan inisiatif lokal menjadi perubahan sosial yang lebih luas.
Tanpa dukungan kebijakan, inovasi akar rumput sering tetap terisolasi.
Sebagai contoh, sebuah komunitas pesisir mungkin berhasil melindungi hutan mangrove melalui partisipasi masyarakat.
Jika pemerintah daerah terus mengeluarkan izin pembangunan pesisir yang merusak, maka upaya komunitas tersebut akan kalah oleh kekuatan ekonomi yang lebih besar.
Demikian pula, fasilitator komunitas mungkin mengajarkan praktik perikanan berkelanjutan, tetapi jika kebijakan nasional tetap membiarkan penangkapan ikan berlebihan oleh industri atau lemahnya penegakan hukum terhadap illegal fishing, maka nelayan kecil akan tetap rentan.
Kontradiksi itu menjadi sangat jelas: masyarakat diminta berubah, sementara sistem di sekitar mereka tetap tidak berubah.
Alasan lain mengapa banyak inisiatif pembangunan gagal adalah karena para perencana dan fasilitator sering meremehkan kompleksitas kekuasaan politik.
Pembangunan bukan sekadar proses teknis; ia sangat politis. Setiap keputusan kebijakan melibatkan kepentingan yang saling bersaing, tekanan ekonomi, rivalitas kelembagaan, kalkulasi elektoral, dan negosiasi birokrasi.
Sebuah proposal pembangunan yang dirancang dengan baik mungkin tampak logis dari perspektif akademik atau kemanusiaan, tetapi para pembuat kebijakan sering beroperasi dalam realitas yang berbeda.
Mereka harus menyeimbangkan anggaran, merespons partai politik, menjaga aliansi, memuaskan investor, mengelola opini publik, dan menavigasi sistem administrasi.
Akibatnya, banyak rencana yang secara teknis sangat baik justru gagal karena tidak memiliki kelayakan politik. Fasilitator komunitas juga kadang berasumsi bahwa kesadaran masyarakat otomatis menghasilkan perubahan kebijakan. P
adahal kenyataannya, pemerintah mungkin sudah memahami persoalan sosial dengan sangat baik, tetapi tetap tidak mampu—atau tidak bersedia—bertindak karena keterbatasan ekonomi, risiko politik, atau inersia kelembagaan.
Gagasan yang baik saja tidak cukup untuk menggerakkan birokrasi.
Selain itu, para pelaku pembangunan sering bekerja dalam siklus proyek jangka pendek, sementara sistem pemerintahan bergerak lambat. NGO dan fasilitator mungkin menginginkan perubahan cepat dalam satu atau dua tahun, tetapi proses kebijakan membutuhkan negosiasi panjang, persetujuan legislatif, koordinasi antarinstansi, dan proses penganggaran yang memakan waktu jauh lebih lama.
Ketidaksesuaian ekspektasi waktu ini menciptakan frustrasi di kedua belah pihak.
Ada pula persoalan skala. Fasilitator komunitas biasanya bekerja secara intensif di lokasi tertentu, membangun kepercayaan melalui hubungan personal dan metode partisipatif.
Sementara itu, pemerintah harus mengelola populasi besar di berbagai wilayah dengan sistem yang terstandarisasi. Apa yang berhasil di satu desa belum tentu otomatis berhasil di tingkat provinsi atau nasional.
Karena itu, para pembuat kebijakan cenderung memprioritaskan skalabilitas, kesederhanaan administrasi, dan efisiensi anggaran, terkadang dengan mengorbankan nuansa lokal.
Faktor penting lainnya adalah pergantian kepemimpinan.
Sebuah inisiatif pembangunan mungkin mendapat dukungan kuat dari satu pemimpin pemerintahan, tetapi kehilangan momentum setelah pemilu atau perombakan birokrasi. Di banyak negara, kesinambungan pembangunan masih sangat rentan terhadap transisi politik. Program-program yang diasosiasikan dengan pemerintahan sebelumnya sering ditinggalkan tanpa memandang efektivitasnya.
Hal ini menciptakan ketidakstabilan bagi transformasi sosial jangka panjang.
Lebih jauh lagi, sebagian pemerintah masih memandang partisipasi masyarakat hanya sebagai simbol, bukan substansi. Konsultasi publik mungkin dilakukan secara formal, tetapi keputusan nyata tetap terpusat pada elite, investor, atau aktor politik tertentu. Dalam situasi seperti ini, fasilitator terjebak di antara harapan masyarakat dan keterbatasan institusional.
Hasil akhirnya adalah kelelahan.
Banyak fasilitator yang penuh semangat akhirnya mengalami burnout karena terus-menerus berhadapan dengan hambatan struktural yang lebih besar daripada kemampuan individu untuk mengatasinya.
Namun di balik semua tantangan tersebut, hubungan antara aktor akar rumput dan pembuat kebijakan seharusnya tidak dipandang sebagai hubungan yang saling berlawanan. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan keduanya.
Fasilitator komunitas memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan, mengidentifikasi realitas lokal, memberdayakan kelompok marjinal, dan melahirkan inovasi dari bawah. Sementara itu, pembuat kebijakan memiliki kewenangan untuk melembagakan inovasi tersebut melalui hukum, pendanaan, dan struktur tata kelola.
Kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi
Transformasi pembangunan yang paling berhasil terjadi ketika kedua kekuatan ini mampu berkolaborasi secara efektif.
Fasilitator yang baik memahami politik, bukan hanya partisipasi. Pembuat kebijakan yang baik mendengarkan masyarakat, bukan hanya statistik.
Pada akhirnya, pembangunan gagal ketika salah satu pihak bekerja sendirian.
Komunitas tanpa dukungan kebijakan akan tetap rentan. Pemerintah tanpa keterlibatan akar rumput akan terputus dari realitas. Perencanaan tanpa komitmen politik hanya menjadi tumpukan dokumen. Partisipasi tanpa perubahan kelembagaan hanya menjadi antusiasme sementara.
Transformasi sejati hanya terjadi ketika energi sosial dari bawah bertemu dengan kemauan politik dari atas.
Tanpa titik temu itu, bahkan inisiatif pembangunan yang paling inspiratif pun perlahan bisa menghilang—bukan karena gagasannya salah, tetapi karena sistem di sekelilingnya tidak pernah benar-benar berubah.
Penulis Denun
Tamarunang, 28 Mei 2026
