Alokasikan anggaran khusus, turunkan tim teknis, dan tunjukkan bahwa provinsi peduli pada wilayah paling selatan ini. Selayar butuh dukungan nyata, bukan sekadar ucapan selamat dalam acara seremonial.
Oleh: Rahman Daeng Gus Dur, Aktivis Difabel Sulawesi Selatan
PELAKITA.ID – Perjalanan menyusuri jalur dari Pamatata menuju Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selalu menyisakan rasa haru sekaligus getir.
Di satu sisi, kita disuguhi keindahan alam yang masih asri: laut biru membentang, dihiasi rimbunan pepohonan pantai yang berirama dengan deburan ombak.
Di sisi lain, mata tak bisa berpaling dari kenyataan pahit: garis pantai makin mundur, tanah daratan perlahan hilang tersapu arus, dan bahu jalan utama penghubung ke pusat kota kini nyaris bersentuhan langsung dengan air laut.
Ini bukan lagi sekadar ancaman bencana, melainkan kenyataan yang kita rasakan setiap hari. Dan yang paling menyakitkan, suara keprihatinan ini bukan baru muncul hari ini.
Masyarakat pesisir Selayar mulai menyuarakan kekhawatiran, mengeluhkan kerusakan, dan mendesak penanganan serius sejak tahun 2015.
Sudah lebih dari satu dekade berlalu, pertanyaan besar yang masih menggantung dan harus dijawab pemerintah adalah: Apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama 11 tahun ini? Mengapa sampai hari ini perlindungan nyata belum juga terlihat?
Antara Dokumen Rencana dan Kenyataan Lapangan
Mari kita buka fakta apa saja yang sejauh ini sudah dijalankan, maupun yang diabaikan oleh para pemegang kebijakan.
Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, langkah yang paling sering kami dengar dan temui di atas kertas adalah penyusunan dokumen perencanaan.
Sejak tahun 2018, penanganan abrasi memang sudah masuk ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Di dalamnya tertulis indah: akan dibangun tanggul penahan gelombang, dilakukan penanaman mangrove, hingga rekayasa struktur pantai di titik-titik rawan seperti kawasan Bontosikuyu, Laiyolo, hingga jalur strategis Pamatata–Kota Benteng.
Namun sebagai warga yang turun langsung ke lapangan, saya katakan tegas: rencana itu hanya cantik di atas kertas saja.
Hingga awal tahun 2026 ini, tidak ada satu meter pun tanggul penahan yang selesai dibangun, tidak ada satu hektar pun lahan yang ditanami kembali secara masif. Semua masih berupa peta dan tulisan di meja kerja dinas.
Langkah kedua yang terus diulang-ulang adalah pengajuan proposal ke pemerintah pusat.
Selama bertahun-tahun, jawaban resmi Pemda selalu sama: “Anggaran daerah terbatas, kami terus mengajukan permohonan bantuan ke Kementerian PUPR maupun Kementerian Lingkungan Hidup”.
Saya ingin menegur: kalau sudah mengajukan sejak tahun 2019 hingga sekarang, di mana hasilnya?
Mengapa tidak pernah ada laporan terbuka apa respon pemerintah pusat?
Apakah Pemda hanya sibuk membuat surat permohonan, tapi berhenti di situ saja tanpa berani menagih dan memperjuangkan hak daerah ini? Ini bukan kerja nyata, melainkan sekadar akal-akalan menutupi ketidakmampuan bergerak.
Padahal, hal sederhana saja pun belum dilakukan. Pemetaan titik rawan sudah ada, tapi pengawasan dan penindakan tegas terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang jelas-jelas merusak pelindung alami pantai justru sangat lemah.
Warga sering melapor kegiatan ini berlangsung diam-diam di malam hari, tapi di mana aparat penegak hukumnya? Kelalaian ini makin mempercepat kerusakan, seolah pemerintah sengaja membiarkan Selayar makin parah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nyaris tidak terlihat jejak keterlibatannya. Selama ini, peran Pemprov hanya sebatas menjadi perantara surat menyurat antara kabupaten dengan kementerian di Jakarta.
Tidak ada satu rupiah pun alokasi anggaran khusus dari APBD Provinsi yang disiapkan khusus untuk menyelamatkan Selayar.
Padahal kita tahu betul, Selayar adalah pulau terluar, wilayah paling selatan Indonesia, sekaligus benteng kedaulatan negara. Apakah batas wilayah negara bukan urusan provinsi? Apakah nasib warga Selayar dianggap kurang penting dibandingkan daerah lain yang lebih dekat ke pusat?
Alasan klasik yang sering terdengar: “Penanganan pesisir utamanya kewenangan kabupaten, provinsi hanya memfasilitasi”. Bagi saya, ini adalah bentuk lepas tangan yang tidak berperikemanusiaan.
Provinsi punya kewenangan mengoordinasikan, punya anggaran lebih besar, dan punya tanggung jawab menjaga keseimbangan pembangunan. Kenyataannya, Pemprov hanya mencatat Selayar sebagai wilayah kritis, tapi tidak bergerak sama sekali untuk menanganinya
Suara Kami, Suara yang Paling Terabaikan
Sebagai aktivis difabel yang juga warga asli Selayar, saya merasa terpanggil untuk bicara lebih keras lagi.
Pemerintah sering sekali berorasi soal pembangunan inklusif, soal perlindungan kelompok rentan, soal negara hadir untuk semua warga negara. Tapi di sini, di kasus abrasi Selayar, kami buktikan bahwa semua itu hanya omong kosong belaka.
Coba bayangkan: saat ombak makin ganas dan jalan utama rusak atau terputus, siapa yang paling sulit menyelamatkan diri? Kami, para penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Saat rumah warga mulai terancam hanyut, siapa yang paling berat memindahkan barang dan mengungsi? Kami juga. Saat akses jalan putus, siapa yang paling sulit dijangkau bantuan medis atau kebutuhan pokok? Kembali lagi, kelompok kami.
Abrasi bukan sekadar masalah tanah hilang, tapi masalah nyawa dan hak hidup manusia. Namun, dalam seluruh dokumen rencana maupun pembicaraan pemerintah, di mana letak perhatian khusus bagi kami? Tidak ada.
Tidak pernah ada satu kalimat pun yang menyebutkan perlindungan bagi kelompok rentan dalam rencana penanganan abrasi Selayar. Ini sangat menyakitkan dan tidak adil.
Saya berani berkata lantang: Apa yang dilakukan Pemda dan Pemprov sejauh ini adalah kelalaian besar.
Sudah 11 tahun kami berteriak, sudah puluhan kali berita dimuat di media, aspirasi sudah disampaikan ke mana-mana, tapi jawabannya masih sama: nanti saja, tunggu dana, usulkan lagi. Ini bukan lagi soal kemampuan anggaran, tapi soal kemauan politik dan prioritas kemanusiaan yang nyaris tidak ada.
Cukup Janji, Kami Butuh Aksi Nyata
Saat menyusuri jalan dari Pamatata ke Kota Benteng hari ini, saya sadar satu hal: keindahan Selayar masih ada, tapi nyawanya makin menipis.
Jika dibiarkan setahun lagi, dua tahun lagi, bisa jadi jalur utama ini sudah tidak bisa dilewati. Bisa jadi rumah-rumah warga di pesisir sudah hilang sepenuhnya terbawa laut. Dan yang paling mengerikan: bisa jadi wilayah kedaulatan negara kita berkurang perlahan tanpa ada yang bertanggung jawab.
Saya menuntut tegas kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar: Berhentilah menyusun dokumen baru, berhentilah sibuk mengirim surat permohonan saja.
Mulailah bertindak sesuai kemampuan yang ada. Mulai dari hal kecil tapi nyata: perketat pengawasan tambang liar, gerakkan warga menanam mangrove secara masif, bangun tanggul darurat di titik paling kritis. Anggaran terbatas bukan alasan diam total.
Dan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan: Berhentilah bersikap seolah ini bukan urusan Bapak/Ibu sekalian.
Alokasikan anggaran khusus, turunkan tim teknis, dan tunjukkan bahwa provinsi peduli pada wilayah paling selatan ini. Selayar butuh dukungan nyata, bukan sekadar ucapan selamat dalam acara seremonial.
Terakhir, saya ingatkan: Sejarah akan mencatat siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bicara. Jangan sampai nanti tertulis: “Selayar hilang bukan karena tak mampu diselamatkan, tapi karena pemimpinnya sibuk berencana namun tak mau bertindak”.
Kami sudah menanti sejak 2015, kesabaran kami sudah habis. Sekarang saatnya buktikan bahwa negara benar-benar hadir dan melindungi kami semua.
🔗 Berita Terkait:
– Selayar Tergerus Abrasi: Warga Menanti Sejak 2015, Pemda Masih Berencana
– Batas Wilayah Terancam Hilang, Aspirasi Warga Diabaikan Pemprov
– Abrasi Menggila di Selayar: Suara Aktivis Difabel Soroti Kelalaian Negara
#Selayar #AbrasiPesisir #KinerjaPemerintah #AspirasiWargaSejak2015 #LingkunganHidup #BatasNegara #KeadilanInklusif #OpiniPublik
____
Opini ini adalah pendapat pribadi penulis, sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
