Pengelolaan Sampah di Takalar Hanya Andalkan 9 Truk Angkut, Bupati Daeng Manye Berharap Dukungan Pemprov Sulsel

  • Whatsapp
Daeng Manye (kiri) saat bertemu Pelakita.ID, Kamis, 21 Mei 2026 (dok: Istimewa)

Ada kisah-kisah kecil yang menggambarkan beratnya kondisi tersebut. Seorang sopir truk sampah bahkan pernah mengeluhkan kondisi kendaraannya yang nyaris tidak layak jalan dan hanya mampu bergerak sangat lambat karena kerusakan teknis yang cukup parah.

PELAKITA.ID – Persoalan sampah di Kabupaten Takalar menjadi tantangan yang semakin kompleks seiring pertumbuhan kawasan perkotaan, pesisir, hingga meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Di balik tuntutan lingkungan yang bersih dan sehat, kapasitas pengelolaan sampah daerah ternyata masih menghadapi banyak keterbatasan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Takalar sendiri berada di Balang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dengan jarak sekitar 7 hingga 11 kilometer dari pusat Kota Takalar. Jarak ini menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam distribusi dan pengangkutan sampah dari berbagai kecamatan.

Persoalan sampah, menurut banyak pihak, memang tidak pernah selesai jika hanya ditangani secara parsial.

“Saat ini kami andalkan 9 unit saja untuk penanganan sampah di seluruh daerah Takalar yang kini ada 12 kecamatan,” kata Irwan, Plt Kadis DLHP Takalar saat bertemu Pelakita.ID, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurut Irwan, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.

Kesadaran inilah yang sejak beberapa tahun lalu mendorong lahirnya berbagai aksi sosial dan lingkungan, termasuk kegiatan Kemah Gema Tasamara yang pernah digelar di kawasan Balla Barakka ri Galesong atau BBRG dengan agenda bersih-bersih sungai dan pemasangan jaring penahan sampah untuk mengurangi aliran sampah menuju sungai dan pesisir.

Upaya tersebut diakui masih bersifat sementara dan membutuhkan gerakan yang lebih masif serta berkelanjutan.

Di lapangan, kondisi petugas kebersihan dan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Takalar juga menghadapi tantangan berat.

Saat ini, armada truk sampah yang tersedia disebut hanya 9 unit untuk melayani seluruh wilayah Takalar yang telah berkembang menjadi 12 kecamatan, termasuk wilayah kepulauan seperti Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Ironisnya, dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil armada yang benar-benar berada dalam kondisi normal dan siap operasional setiap hari. Sebagian armada mengalami kerusakan, keterbatasan perawatan, hingga persoalan teknis lainnya.

Kondisi ini membuat para petugas kebersihan sering berada dalam tekanan.

Di satu sisi mereka dituntut bekerja cepat membersihkan sampah masyarakat, namun di sisi lain mereka harus menghadapi keterbatasan kendaraan, keterlambatan dukungan operasional seperti BBM, hingga faktor kesehatan para pengemudi dan petugas lapangan.

Ada kisah-kisah kecil yang menggambarkan beratnya kondisi tersebut. Seorang sopir truk sampah bahkan pernah mengeluhkan kondisi kendaraannya yang nyaris tidak layak jalan dan hanya mampu bergerak sangat lambat karena kerusakan teknis yang cukup parah.

Di tengah segala keterbatasan itu, para petugas tetap bekerja setiap hari agar sampah tidak semakin menumpuk di lingkungan masyarakat.

Karena itu, persoalan sampah di Takalar tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan semata.

Dibutuhkan dukungan anggaran, penambahan armada, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis desa dan kelurahan, hingga partisipasi aktif masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya.

Untuk solusi segera, selain berharap dukungan para pihak mulai dari OPD hingga masyarakat desa dan kelurahan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye menyebut telah berinisiatif untuk meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pengadaan armada angkut seperti truk hingga kebutuhan angkutan sebagai kendaan feeder sampah dari rumah tangga ke TPA.

”Betul, kami sudah bersurat ke Pak Gubernur Sulsel untuk dukungan penambahan armada angkut sampah seperti truk,” ungkap Daeng Manye saat bertemu Pelakita.ID, Kamis, 21 Mei 2026 di Kantor Bupati Takalar.

Dia juga menyebut bahwa saat ini ada situasi di mana dukungan fiskal untuk pembangunan daerah hingga desa mengalami pengurangan. “Ini tantangan juga bagi kami, termasuk penanganan aspek sanitasi dan kesehatan lingkungan terkait sampah ini,” ucap Daeng Manye.

Meski demikian, kata Daeng Manye, di tengah segala keterbatasan tersebut, satu hal yang tetap penting dijaga adalah semangat untuk terus bergerak.

”Sebab semakin lama sampah dibiarkan menumpuk, semakin besar pula dampaknya terhadap kesehatan lingkungan, kawasan pesisir, pariwisata, hingga kualitas hidup masyarakat Takalar secara keseluruhan,” kuncinya.

Solusi ke depan

Di tengah keterbatasan armada dan meningkatnya volume sampah setiap tahun, diskusi lintas pihak dinilai penting untuk terus dilakukan. Bahkan, di era digital saat ini, ruang diskusi tidak selalu harus dilakukan secara tatap muka. Pertemuan daring atau forum virtual dapat menjadi alternatif agar komunikasi dan pencarian solusi tetap berjalan di tengah kesibukan masing-masing pihak.

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi Takalar saat ini adalah keterbatasan armada pengangkut sampah. Penambahan truk dan kendaraan operasional menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan kebersihan dapat menjangkau seluruh wilayah secara lebih optimal.

Di sisi lain, penambahan bak sampah dan tempat penampungan sementara juga sebenarnya menyimpan tantangan tersendiri. Semakin banyak titik penampungan, maka semakin besar pula kebutuhan armada pengangkut untuk melayani titik-titik tersebut. Ketika kapasitas pengangkutan tidak memadai, sampah akan mudah menumpuk dan meluber ke jalan maupun lingkungan permukiman.

Andi Gunawan, Kabid Humas di Infokom Takalar yang pernah mengabdi untuk DLHP Takalar sebagai Kabid Kebersihan menyebutkan di grup WA Info Galesong, solusi jangka panjang tidak cukup hanya menambah bak sampah atau armada semata.

“Pendekatan yang lebih penting adalah membangun kesadaran masyarakat agar pengelolaan sampah dimulai dari tingkat rumah tangga dan lingkungan RT,” ujarnya.

“Edukasi tentang pemilahan, pengurangan, dan pengolahan sampah perlu dilakukan secara masif dengan melibatkan pemerintah desa, sekolah, kelompok pemuda, hingga komunitas lingkungan. Sebab persoalan sampah adalah pekerjaan bersama yang tidak mungkin diselesaikan jika berjalan sendiri-sendiri,” kata dia.

Dikatakan, pengalaman di lapangan menunjukkan bagaimana persoalan sampah dapat dengan cepat memicu keresahan sosial.

“Pernah terjadi di kawasan Tarembang ketika sampah tidak terangkut selama beberapa hari akibat kerusakan truk pengangkut. Kondisi tersebut memicu protes masyarakat hingga sampah dibuang ke badan jalan karena warga menolak lokasi penempatan bak sampah sementara,” ungkapnya.

Situasi itu menggambarkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar soal teknis kebersihan, tetapi juga menyangkut kenyamanan sosial, kesehatan lingkungan, dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Karena itu, ke depan diperlukan langkah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi penting yang dapat didorong antara lain:

  • penambahan armada pengangkut sampah yang layak operasional,
  • penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis desa dan RT,
  • edukasi lingkungan secara rutin di sekolah dan masyarakat,
  • pengembangan bank sampah dan pengolahan sampah rumah tangga,
  • peningkatan dukungan anggaran operasional DLHP,
  • serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, media, dan masyarakat sipil.

“Pengelolaan sampah membutuhkan semangat gotong royong dan konsistensi bersama,” tegas Andi Gunawan.

Sebab, kata dia, jika dibiarkan tanpa penanganan serius, sampah bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan kawasan, pariwisata, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup warga Takalar di masa depan.

Redaksi