Dalam situasi itu, diaspora Bugis-Makassar tampil sebagai kekuatan baru yang memiliki kemampuan militer, kepemimpinan, diplomasi, dan jaringan perdagangan maritim yang luas serta membawa perspektif baru pada tata pemerintahan di Semenanjung Malaysia.
Oleh: Muh. Hattah Fattah & Baharuddin Solongi
PELAKITA.ID – Hubungan Indonesia dan Malaysia sering kali dipahami hanya dalam bingkai politik kontemporer, persaingan ekonomi, atau dinamika perbatasan.
Padahal, jauh sebelum negara modern lahir, kawasan Nusantara khususnya Semenanjung Malaya telah terhubung oleh jaringan peradaban maritim yang kuat.
Salah satu jejak penting hubungan itu adalah kiprah diaspora Bugis di Tanah Melayu terutama pada abad ke-17 sampai dengan ke-19. Tanah Melayu imeliputi kawasan di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Kamboja dan Singapura.
Sejarah mencatat bahwa sejumlah bangsawan Bugis dari Sulawesi Selatan, yang memiliki keterkaitan genealogis dengan Tana Luwu, memainkan peran besar dan menentukan dalam dinamika politik kerajaan Melayu terutama Riau-Lingga-Johor.
Singapura ketika itu menjadi bagian dari Johor.
Sultan Husin, sultan terakhir Singapura adalah turunan Lima Opu Bersaudara. Lima Opu Daeng Bersaudara adalah Daeng Parani, Daeng Marewa’, Daeng Cella’, Daeng Manambung, dan Daeng Kemasi.
Dalam historiografi Melayu, mereka bukan sekadar perantau biasa, melainkan aktor politik, panglima perang, diplomat, sekaligus pembangun jaringan perdagangan regional.
Kehadiran mereka di Semenanjung Malaya terjadi pada masa transisi geopolitik setelah melemahnya Kesultanan Melaka dan munculnya konflik perebutan kekuasaan di Kesultanan Riau-Lingga-Johor.
Dalam situasi itu, diaspora Bugis-Makassar tampil sebagai kekuatan baru yang memiliki kemampuan militer, kepemimpinan, diplomasi, dan jaringan perdagangan maritim yang luas serta membawa perspektif baru pada tata pemerintahan di Semenanjung Malaysia.
Mereka membantu menyelesaikan konflik politik dan kemudian memperoleh posisi strategis dalam struktur kerajaan Melayu melalui diplomasi khas yang kemudian dikenal dengan “tellu cappa”.
Untuk pertama kali dalam sejarah Melayu, seorang pendatang menduduki Jabatan Yang Dipertuan Muda Johor I melalui Penobatan Opu Daeng Marewa tahun 1722 – 1728 dan dilanjutkan oleh Opu Daeng Cella’ Yang Dipertuan Muda II tahun 1728 – 1745 serta turunan Bugis selanjutnya yang menurunkan genealogi Dinasti Bugis pada Kesultanan dan pemerintahan di Malaysia.
Jabatan Yang Dipertuan Muda mengemban tugas selaku Perdana Menteri.
Proses pemilihan dan penentuan Yang Dipertuan Muda melalui proses demokrasi berbasis kearifan lokal Bugis-Makassar yang turut menjadi bukti demokrasi di Tana Luwu lebih tua dari Kontrak Sosial Jacques Rossoue yang kemudian dijadikan pilar demokrasi modern.
Dari proses sejarah inilah lahir hubungan genealogis dan budaya yang sangat kuat antara Bugis-Makassar dan masyarakat Melayu di Malaysia.
Bahkan hingga kini, banyak keluarga bangsawan dan tokoh masyarakat di Malaysia memiliki garis keturunan Bugis-Makassar.
Fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia sejatinya bukan sekadar hubungan dua negara bertetangga, melainkan hubungan serumpun yang dibangun oleh sejarah panjang mobilitas manusia Nusantara.
Namun ironisnya, sejarah besar ini belum sepenuhnya menjadi kesadaran publik. Generasi muda di kedua negara lebih banyak mengenal hubungan Indonesia-Malaysia melalui konflik budaya, isu pekerja migran, atau rivalitas sepak bola.
Sementara narasi tentang persaudaraan peradaban justru kurang mendapat ruang dalam pendidikan maupun diplomasi budaya.
Padahal, secara ilmiah, diaspora Bugis merupakan salah satu contoh paling penting dalam sejarah migrasi maritim Asia Tenggara. Orang Bugis-Makassar dikenal memiliki kemampuan navigasi laut, etos dagang, dan adaptasi sosial yang tinggi.
Mereka membangun jaringan ekonomi dan politik lintas wilayah jauh sebelum konsep globalisasi modern dikenal dunia. Eksistensi Opu Bersaudara telah berpengaruh pada konstruksi dinamika dan integrasi perpolitikan di Malaysia hingga kini.
Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana merawat warisan sejarah tersebut secara serius. Banyak manuskrip lontaraq, arsip kolonial, dan tradisi lisan tentang diaspora Bugis-Makassar yang belum terdokumentasi dengan baik.
Jika tidak segera diteliti dan dilestarikan, maka generasi mendatang hanya akan mewarisi serpihan cerita tanpa pemahaman utuh tentang besarnya kontribusi leluhur Nusantara di kawasan regional.
Selain itu, ada tantangan dalam membangun narasi sejarah yang sehat.
Warisan Bugis-Makassar di Malaysia tidak seharusnya dipahami dalam semangat klaim identitas yang sempit, melainkan sebagai jembatan diplomasi budaya dan persaudaraan kawasan. Sejarah harus menjadi energi integrasi, bukan sumber perselisihan.
Karena itu, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan sejarah diaspora Bugis-Makassar sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan ASEAN.
Tana Luwu dan Sulawesi Selatan dapat dikembangkan sebagai pusat studi peradaban maritim Nusantara yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, Brunei, dan kawasan Melayu lainnya.
Ini bukan hanya penting bagi ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi penguatan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim.
Jejak Putera Luwu di Malaysia mengingatkan kita bahwa leluhur Nusantara dahulu berpikir melampaui batas-batas administratif negara modern.
Mereka membangun jaringan perdagangan, budaya, dan kekuasaan berbasis keberanian, pengetahuan laut, dan kemampuan beradaptasi.
Pertanyaannya kini, apakah generasi hari ini mampu mewarisi visi peradaban yang luas itu, atau justru terjebak dalam sempitnya perspektif identitas dan kepentingan sesaat?
Wallahualam Bissawab!
Tentang penulis
Prof. Dr. Ir. M. Hatta Fattah, M.S, adalah Wakil Rektor V – Bidang Kerjasama & Promosi Universitas Muslim Indonesia
Drs. Baharuddin Solongi, M.Si adalah Pengawas Yayasan Tociung Luwu Universitas Andi Djemma
