Pemprov Sulsel gelar pertemuan transportasi massal, Kadishub: Plt Gubernur kawal BRT Mamminasata

  • Whatsapp
Kadis Perhubungan Sulawesi Selatan Dr Muhammad Arafah saat memberikan perspektif terkait pengembangan BRT Mamminasta (dok: istimewa)

DPRD Makassar

PELAKITA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi memprioitaskan pengembangan BRT Mamminasata yang saat ini sedang dibantu oleh donor GIZ Felicity melalui studi kelayakan baru dan pengembangan kapasitas para pemangku kepentingan di Mamminasata.

Hal tersebut disampaikan Kadis Perhubungan Sulawesi Selatan, Dr Muhammad Arafah pada pertemuan pembahasan kelembagaan pengelolaan BRT ke depan yang digelar oleh Dishub Provinsi atas dukungan GIZ Felicity.

Felicity adalah skema penguatan kapasitas stakeholder di Mamminasata untuk dapat menghasilkan rencana dan skema operasi BRT. Salah satu aspek yang perlu disiapkan adalah kelembagaan.  Hal ini merupakan atensi Pemprov Sulsel untuk dikonsultasikan dengan Pemerintah Kota Makassar.

Read More

Mamminasata yang dimaksud adalah kawasan yang melingkupi Makassar, Sungguminasa Gowa, Maros dan Takalar.

“Apresiasi dari PLt Gubernur, terkait Mamminasata sangat besar. Beliau sangat concern, banyak sekali yang ingin diperbuat, terutama penanganan atas crowded-nya transportasi kita. Kita harapkan ke depan menjadi solusi yang bisa membantu kita, agar tidak ada Jakarta Kedua di Makassar,” katanya terkait situasi kemacetan itu.

“Nanti, tahapan kelembagaan akan disikapi serius, utamanya keseriusan masing-masing Pemerintahan, baik dari level provinsi dan kota terkait bagaimana, kita mewarnai kehidupan bertransportasi dengan kehadiran, investasi yang cukup besar,” kata Arafah.

“Kalau kelembagaan tidak siap, dan tidak bisa dan dipercaya investor pasti akan bergeser ke tempat lain,” imbuhnya.

Dr Arafah berharap agar pertemuan ini bisa mengindentifikasi potensi kelembagaan terkait BRT yang sedang dinisiasi ini.

“Senantiasa kita support, kami berharap ada gambaran, mungkin tidak semua kita harus selesaikan saat ini, akan ada progress yang kita update,” ujarnya.

Sementara itu, Alin Pratidina dari GIZ Felicity berharap agar pertemuan ini bisa menghasilkan masukan yang akan dibagikan ke Kementerian Perhubungan termasuk untuk rencana pembiayaan hijau atau green financing ke depan.

Menurutnya pertemuan ini secara spesifik diharapkan dapat memberikan informasi lanjutan terkait opsi skema kelembagaan dan pelayanan sistem BRT di Metropolitan Makassar.

Kedua, mengidentifikasi opsi skema kelembagaan dan pelayanan yang paling optimal dan sesuai dengan peraturan nasional, provinsi dan kota dan ketiga mendapatkan arahan dan masukan terhadap opsi skema kelembagaan dan pelayanan dari pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar.

Felicity bertujuan memfasilitasi pembiayaan berkelanjutan untuk investasi perkotaan rendah karbon serta meningkatkan kapasitas ketatausahaan kota untuk menyiapkan proyek investasi perkotaan rendah karbon yang layak kredit.

Selain itu, untuk menyusun ketentuan kerangka kerja yang memadai untuk pembiayaan proyek investasi rendah karbon dan pengetahuan tentang pendanaan iklim perkotaan dikumpulkan dan disosialisasikan melalui jaringan global serta digunakan dalam penyusunan inisiatif yang relevan.

Sebelum pertemuan di Hotel Four Points Makassar ini, sehari sebelumnya Tim GIZ Felicity telah bertemu perwakilan Kabag Kerjasama Pemkot Makassar dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Iman Hud dan kepala UPT Mamminasat Prayudi Syamsibar (27/10/2021).

Pertemuan terkait kelembagaan di atas yang digelar di Four Points Hotel dihadiri Bappelitbangda Provinsi, Dinas Perhubungan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda, Biro Perekonomian dan Administrasi Setda, Biro Organisasi Setda, Biro Hukum Setda, BPKAD Sulawesi Selatan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

Para peserta pertemuan terdiri dari GIZ felicity, Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar. Menuju kelembagaan fungsional untuk transportasi massal di Mamminasata (dok: istimewa)

Dari Pemkot Makassar ada Bappeda Kota Makassar, Dinas Perhubungan, Bagian Kerjasama Setda, Bagian Perekonomian, Bagian Organisasi Setda, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar, BPKAD Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Related posts