Kenapa disebut sekolah? Karena kami memiliki kurikulum, narasumber, modul, dan proses belajar yang terstruktur. Kami ingin melahirkan perempuan yang percaya diri, cerdas, mandiri, sekaligus siap menjadi pemimpin.
Hj. Agusnawati, Ketua Yayasan Maupe Maros
PELAKITA.ID – Takalar – Di tengah semilir angin Pantai Puntondo, Desa Laikang, Kabupaten Takalar, Sabtu (4/7/2026), suasana haru dan optimisme menyelimuti kegiatan Outbound dan Yudisium Peserta Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM) Maros Angkatan VIII.
Kegiatan itu bukan sekadar penutupan sebuah proses pembelajaran, melainkan penegasan bahwa gerakan pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Maros terus hidup, berkembang, dan melahirkan kader-kader baru yang siap berkontribusi bagi masyarakat.
Acara dihadiri Ketua Yayasan Maupe, Hj. Agusnawati, bersama para pilar yayasan sekaligus inisiator SPPM Maros, yakni Andi Irdan A.B., Jumardi Lanta, Melani, serta mitra fasilitasi Kamaruddin Azis dari COMMIT Foundation.
Dalam sambutannya, Hj. Agusnawati mengajak seluruh peserta melihat perjalanan panjang yang telah ditempuh Yayasan Maupe sejak berdiri pada 2003.
Menurutnya, organisasi tersebut lahir bukan tanpa alasan, melainkan sebagai respons atas berbagai persoalan yang dihadapi perempuan Maros, mulai dari kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan, rendahnya akses pendidikan, hingga minimnya keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang politik dan pengambilan keputusan.
“Kala itu kami melihat begitu banyak persoalan perempuan yang membutuhkan perhatian serius. Kami percaya perempuan tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi penggerak perubahan,” ujarnya.
Ia mengenang bagaimana para pendiri berasal dari berbagai organisasi yang memiliki kepedulian yang sama terhadap pembangunan perempuan. Dengan dukungan sejumlah tokoh, mereka kemudian menyatukan langkah membangun sebuah organisasi yang fokus memperjuangkan kesejahteraan dan kedaulatan perempuan di Kabupaten Maros.
Pada tahap awal, berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan menjahit, kuliner, dan keterampilan rumah tangga menjadi pintu masuk. Namun dalam perjalanan, Yayasan Maupe menyadari bahwa pemberdayaan perempuan tidak cukup berhenti pada peningkatan keterampilan domestik.
“Kami bertanya kepada diri sendiri, apakah perempuan hanya akan terus belajar pekerjaan rumah tangga? Kami ingin perempuan juga hadir dalam ruang-ruang kebijakan dan pembangunan,” kata Agusnawati.
Momentum penting datang pada 2013 ketika Yayasan Tifa memberikan dukungan kepada Yayasan Maupe. Berbeda dengan pendekatan program yang bersifat jangka pendek, dukungan tersebut mendorong lahirnya perencanaan organisasi yang matang melalui penyusunan strategi tiga tahun, lima tahun hingga sepuluh tahun ke depan.
Perencanaan itulah yang kemudian menjadi fondasi lahirnya Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM).
Menurut Agusnawati, sekolah ini dirancang sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memiliki seluruh unsur pembelajaran layaknya sekolah pada umumnya. SPPM memiliki kurikulum, modul pembelajaran, fasilitator, jadwal belajar, hingga proses evaluasi yang sistematis.
“Kenapa disebut sekolah? Karena kami memiliki kurikulum, narasumber, modul, dan proses belajar yang terstruktur. Kami ingin melahirkan perempuan yang percaya diri, cerdas, mandiri, sekaligus siap menjadi pemimpin,” katanya.
Sejak angkatan pertama pada 2013, dampak SPPM mulai terlihat nyata.
Tidak hanya menghasilkan perempuan yang memahami politik, sekolah ini juga melahirkan kader-kader yang dipercaya menjadi calon anggota legislatif dari berbagai partai politik. Bahkan, menurut Agusnawati, alumni SPPM hingga kini masih menjadi incaran partai-partai politik ketika menyusun kepengurusan maupun menyiapkan kader menjelang kontestasi politik.
“Kalau ada alumni SPPM yang siap masuk dunia politik, biasanya langsung dilamar berbagai partai. Itu menunjukkan kualitas kader yang kita bangun selama ini,” ujarnya.
Kontribusi alumni tidak berhenti di politik elektoral.
Banyak lulusan SPPM kini menjadi kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping pembangunan, relawan berbagai program pemerintah, petugas pendataan pertanian, mitra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), aparatur sipil negara (ASN), PPPK, hingga pelaku usaha mikro yang berhasil mengembangkan usahanya.
Agusnawati menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan politik sesungguhnya tidak hanya melahirkan politisi, tetapi juga pemimpin komunitas yang mampu menggerakkan pembangunan dari tingkat desa.
Selama lebih dari satu dekade, SPPM juga membangun jaringan perempuan lintas profesi, lintas organisasi, dan lintas latar belakang. Mahasiswa, ibu rumah tangga, aktivis organisasi masyarakat, praktisi politik, hingga perempuan pekerja dipertemukan dalam ruang belajar yang sama.
Bagi Yayasan Maupe, keberagaman tersebut menjadi kekuatan utama dalam membangun solidaritas perempuan.
Agusnawati menjelaskan, terdapat tiga misi besar yang terus menjadi pegangan organisasi. Pertama, meningkatkan peran perempuan dalam seluruh sektor kehidupan.
Kedua, membangun jaringan yang kuat mulai dari tingkat akar rumput hingga jejaring yang lebih luas. Ketiga, mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang responsif terhadap kepentingan perempuan.
Kerja panjang tersebut juga memperoleh pengakuan dari berbagai pihak.
Salah satunya melalui kontribusi terhadap pencapaian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Maros yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan berbasis kesetaraan gender.
Selain itu, Yayasan Maupe juga memperoleh kesempatan mengikuti program pembelajaran di Australia melalui dukungan Yayasan BaKTI dan sejumlah lembaga donor yang menilai konsistensi organisasi dalam membangun kepemimpinan politik perempuan.
Memasuki Angkatan VIII, Agusnawati berharap estafet kepemimpinan tidak pernah terputus.
Ia mengajak seluruh alumni menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing dan menyebarkan nilai-nilai yang diperoleh selama mengikuti SPPM.
“Di SPPM kita tidak belajar melawan laki-laki ataupun merasa lebih tinggi dari siapa pun. Yang kita pelajari adalah bagaimana membagikan pengetahuan, kecerdasan, dan pengalaman untuk membangun keluarga, masyarakat, hingga bangsa,” katanya.
Pada kesempatan itu pula, seluruh peserta diajak mengenang jasa para pendiri dan tokoh yang telah meletakkan fondasi gerakan, di antaranya almarhum Rusman Anno dan almarhum Andi Nur Imran yang semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang konsisten mendorong tumbuhnya kepemimpinan perempuan di Maros.
Dengan mengusung semangat regenerasi, Yayasan Maupe berharap setiap angkatan SPPM menjadi mata rantai baru yang memperluas pengaruh gerakan perempuan di berbagai ruang kehidupan.
Lebih dari sekadar sekolah politik, SPPM Maros telah menjelma menjadi ruang pembelajaran, laboratorium kepemimpinan, sekaligus rumah besar bagi perempuan yang ingin bertumbuh, berjejaring, dan mengambil peran dalam pembangunan.
Perjalanan lebih dari satu dekade membuktikan bahwa investasi terbesar dalam demokrasi bukan hanya membangun sistem politik yang baik, tetapi juga menyiapkan
perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas, keberanian, dan komitmen untuk memimpin perubahan.
Penulis Kamaruddin Azis
