PELAKITA.ID – Ketika data kemiskinan dirilis, sering muncul pertanyaan: Mengapa ada kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif rendah, tetapi justru masuk dalam peringkat tertinggi kemiskinan ekstrem?
Sekilas, kondisi tersebut tampak bertentangan. Namun, para ekonom menjelaskan bahwa kemiskinan dan kemiskinan ekstrem bukanlah indikator yang sama.
Keduanya mengukur dimensi kemiskinan yang berbeda dan memberikan gambaran yang berbeda pula mengenai kondisi kehidupan masyarakat.
Memahami perbedaan ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan, peneliti, maupun masyarakat umum, terutama dalam membaca statistik kemiskinan di tingkat daerah.
Tingkat Kemiskinan Mengukur Berapa Banyak Orang yang Miskin
Tingkat kemiskinan yang selama ini dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur persentase penduduk yang pengeluaran bulanannya berada di bawah garis kemiskinan.
Sederhananya, indikator ini menjawab pertanyaan. Berapa banyak penduduk yang tergolong miskin? Misalnya terdapat dua kabupaten:
- Kabupaten A: 8 persen penduduknya tergolong miskin.
- Kabupaten B: 12 persen penduduknya tergolong miskin.
Jika hanya melihat angka tersebut, Kabupaten B tampak menghadapi persoalan kemiskinan yang lebih besar karena proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi.
Kemiskinan Ekstrem Mengukur Seberapa Parah Kemiskinan Itu
Berbeda dengan tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem berfokus pada seberapa berat kondisi kehidupan kelompok masyarakat yang paling miskin.
Kemiskinan ekstrem tidak sekadar menghitung jumlah orang miskin, tetapi mengidentifikasi rumah tangga yang mengalami kekurangan sangat serius. Bergantung pada metodologi yang digunakan—baik oleh Bank Dunia, Pemerintah Indonesia, maupun lembaga lainnya—kemiskinan ekstrem dapat diukur menggunakan ambang konsumsi yang lebih rendah atau melalui indikator multidimensi seperti akses terhadap pangan, air bersih, sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
Sebagai ilustrasi:
Kabupaten A
- Tingkat kemiskinan: 8 persen.
- Setengah dari penduduk miskinnya hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Kabupaten B
- Tingkat kemiskinan: 12 persen.
- Sebagian besar penduduk miskinnya hanya sedikit berada di bawah garis kemiskinan.
Meskipun Kabupaten B memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih banyak, Kabupaten A dapat memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang lebih tinggi karena kelompok miskinnya mengalami tingkat kesulitan yang jauh lebih berat.
Tidak Cukup Hanya Melihat Persentase Kemiskinan
Dalam ilmu ekonomi, kemiskinan umumnya dilihat melalui tiga dimensi utama. Pertama, insiden kemiskinan (incidence of poverty): Berapa banyak orang yang miskin, kedalaman kemiskinan (depth of poverty): Seberapa jauh kondisi mereka berada di bawah garis kemiskinan, dan keparahan kemiskinan (severity of poverty): Seberapa besar ketimpangan di antara kelompok masyarakat miskin.
Untuk menggambarkan kondisi tersebut, BPS menerbitkan dua indikator penting selain tingkat kemiskinan, yaitu:
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilainya, semakin jauh kondisi mereka dari batas kemiskinan.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kesenjangan di dalam kelompok miskin juga semakin besar.
Kedua indikator ini sering kali mengungkap kondisi yang tidak terlihat hanya dari angka persentase kemiskinan.
Sebagai contoh:
| Kabupaten | Tingkat Kemiskinan | P1 | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| Kabupaten A | 7% | 2,2 | Jumlah penduduk miskin sedikit, tetapi tingkat kemiskinannya jauh lebih dalam. |
| Kabupaten B | 11% | 0,9 | Penduduk miskin lebih banyak, tetapi sebagian besar hanya sedikit berada di bawah garis kemiskinan. |
Dalam ilustrasi tersebut, Kabupaten A berpotensi memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang lebih tinggi meskipun tingkat kemiskinan totalnya lebih rendah.
Kondisi Geografis dan Struktur Ekonomi Juga Berpengaruh
Karakteristik wilayah turut menentukan tingkat kemiskinan ekstrem.
Kabupaten yang didominasi oleh wilayah pertanian terpencil, daerah pegunungan, kepulauan kecil, atau kawasan yang rawan bencana umumnya memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, tetapi menghadapi keterbatasan serius dalam mengakses layanan dasar.
Rumah tangga miskin di wilayah seperti ini sering mengalami kesulitan memperoleh pangan yang memadai, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, transportasi, serta akses menuju pasar.
Sebaliknya, daerah perkotaan mungkin memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih besar, tetapi akses terhadap pelayanan publik dan peluang ekonomi relatif lebih baik. Kondisi tersebut membuat tingkat kemiskinan ekstrem bisa lebih rendah meskipun angka kemiskinannya cukup tinggi.
Metode Pengukuran Antar Lembaga Berbeda
Perbedaan lainnya muncul karena kemiskinan ekstrem tidak selalu dihitung menggunakan metodologi yang sama dengan statistik kemiskinan resmi.
Sebagai contoh, BPS mengukur kemiskinan menggunakan Basic Needs Approach (Pendekatan Kebutuhan Dasar) yang bertumpu pada pengeluaran rumah tangga.
Bank Dunia menggunakan ambang konsumsi internasional, yang sebelumnya sebesar US$2,15 per orang per hari (PPP 2017) dan diperbarui secara berkala.
Pemerintah Indonesia, khususnya dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, juga menggunakan pendekatan administratif dan multidimensi yang mempertimbangkan akses terhadap layanan dasar selain tingkat pengeluaran.
Karena perbedaan metodologi tersebut, peringkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak selalu sejalan.
Pelajaran dari Sulawesi Selatan
Perbedaan tersebut terlihat jelas ketika melihat kondisi di Sulawesi Selatan.
Sebagai contoh, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi ini pada tahun 2024, yakni 12,41 persen. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti Pangkep memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi.
Sebaliknya, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tertinggi di Sulawesi Selatan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinannya lebih rendah dibandingkan Pangkep, penduduk miskin di kedua kabupaten tersebut rata-rata hidup jauh di bawah garis kemiskinan dan menghadapi tingkat ketimpangan yang lebih besar di antara sesama kelompok miskin.
Dengan kata lain, kemiskinan di Luwu Utara dan Luwu cenderung lebih dalam dan lebih berat, sehingga upaya pengentasannya memerlukan intervensi yang lebih intensif, terarah, dan berkelanjutan.
Menghitung Jumlah Orang Miskin Saja Tidak Cukup
Pelajaran penting dari perbedaan ini adalah bahwa tingkat kemiskinan menunjukkan berapa banyak orang yang miskin, sedangkan kemiskinan ekstrem menggambarkan seberapa berat penderitaan yang dialami kelompok masyarakat termiskin.
Sebuah daerah dapat memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif sedikit, tetapi tetap menempati peringkat tinggi dalam kemiskinan ekstrem apabila kelompok miskinnya hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Sebaliknya, daerah lain mungkin memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih banyak, tetapi karena sebagian besar berada hanya sedikit di bawah garis kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstremnya justru lebih rendah.
Bagi para pembuat kebijakan, perbedaan ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga harus memperhatikan kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang mengalami kondisi paling rentan.
Redaksi
