ISKINDO soroti paradoks kebijakan pembangunan kelautan

  • Whatsapp
Ketua ISKINDO M. Riza Damanik didampingi Waketum Darawis Ismail saat memberikan penjelasan kepada awak media (dok: istimewa)

DPRD Makassar

JAKARTA, PELAKITA.ID -Ikatan Sarjana Kelautan Kelautan Indonesia (ISKINDO) menyoroti kebijakan dan pembangunan sektor kelautan Indonesia yang kaya akan sumber daya dan bisa meningkatkan pendapatan negara, namun masih lemah dalam hilirisasi produk di sektor perikanan dibandingkan negara lain.

Hal tersebut menjadi salahsatu topik yang mengemuka dalam diskusi publik yang digelar ISKINDO dengan tema “Hilirisasi, Kunci Optimalisasi Potensi Perikanan Nasional?” di BOSKA Coffee Jakarta Selatan, Senin (20/2/2023).

Acara tersebut juga menghadirkan narasumber sejumlah stakeholder terkait, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pengusaha perikanan, akademisi, ISPIKANI, ISLA Unhas dan lainnya.

Read More

Ketua Umum ISKINDO Riza Damanik yang didampingi Wakil Ketua Umum, Darwis Ismail kepada wartawan mengatakan, hilirisasi produk di sektor perikanan Indonesia masih lemah dibandingkan negara lain.

Padahal, Indonesia kaya akan sumber daya perikanan yang bisa meningkatkan pendapatan negara.

“Terlihat betul bahwa hilirisasi itu sebuah keniscayaan untuk memperkuat peluang-peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan,” kata Riza.

Dia mengatakan, Indonesia bisa mencontoh negara-negara yang sudah melakukan hilirisasi produk perikanan, seperti Amerika Serikat, China, Vietnam, Thailand.

Menurutnya, negara-negara tersebut paham betul bahwa hilirisasi di sektor perikanan sangat berpotensi besar terhadap perekonomian.

“Negara-negara yang saya sebutkan tadi ketika saat mereka mendorong hilirisasi, maka potensi perekonomian perikanannya mengalami lompatan-lompatan yang signifikan dari 50 persen, bahkan 500 persen dari komoditi perikanannya, evaluasi peningkatan nilainya,” ujarnya.

Namun, untuk mencapai peningkatan pendapatan melalui hilirisasi tersebut diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya harus bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas di sektor perikanan.

“Tentu peningkatan-peningkatan tersebut tidak bisa serta merta begitu saja. Perlu ada prasyarat-prasyarat yang dipenuhi dalam kerangka untuk mendorong hilirisasi. Esensi dari hilirisasi harus kita dudukan dalam konteks kepentingan nasional kita, yaitu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya.

Sebagai contoh, di Thailand sebanyak 30hingga 40 persen pelaku perikanannya berada di hilir. Artinya, hal ini menjadi motor penggerak perikanan mereka dan mampu memberikan nilai tambah terhadap pendapatan ekspornya.

Syarat mutlak inilah yang harus dipenuhi, salah satu diantaranya yaitu membangun ekosistem usaha yang kuat dan menghubungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar baik swasta maupun BUMN.

“Tujuannya agar tercipta kemitraan rantai pasok yang saling ketergantungan,” tegas Riza.

Menurutnya, banyak negara-negara yang bisa dijadikan role model atau contoh bagi Indonesia dalam melakukan hilirisasi di sektor perikanan. Misalnya di Thailand Pemerintahnya memberikan asuransi terhadap nelayan-nelayannya. Begitupun di China, mereka memberikan asuransi baik kepada nelayan dan kapalnya.

“Contoh sudah banyak di depan, menurut kami tidak perlu berspekulasi mencari sesuatu seolah-olah tidak ada role model. Toh sebenarnya cukup banyak pelajaran baik yang bisa kita tingkatkan atau hindari dalam rangka untuk merapikan perikanan kita lebih bermanfaat,” jelas Riza. *(RM)

Related posts