Pelatihan tenaga penilai dan mitra pembangunan berlangsung pada 26–30 Oktober 2026. KKP melibatkan perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah dari berbagai penjuru Indonesia untuk memastikan perencanaan Kampung Nelayan Merah Putih 2027 berbasis data, objektif, dan tepat sasaran.
PELAKITA.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat persiapan dan perencanaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 dengan melibatkan perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization (NGO) sebagai mitra pembangunan di 37 provinsi.
Pelibatan lintas sektor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penilaian calon lokasi dilakukan secara objektif, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat nelayan.
Pelatihan pembekalan tenaga penilai dan mitra persiapan serta perencanaan calon lokasi KNMP 2027 berlangsung pada 26–30 Oktober 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya menyiapkan asesmen yang lebih matang sebelum penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan, sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak yang terlibat mengenai kriteria, metode penilaian, verifikasi, dan penyusunan rekomendasi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk menyiapkan pembangunan KNMP 2027 secara terukur melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil. Sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pembangunan KNMP diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan menghadirkan manfaat pembangunan yang lebih nyata bagi nelayan di berbagai daerah.
Dalam pembukaan pelatihan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menyampaikan apresiasi kepada tim satuan tugas persiapan dan perencanaan, termasuk Mohammad Abdi Suhufan dan Ady Candra, serta seluruh mitra pembangunan yang mendukung persiapan calon lokasi KNMP 2027 sejak tahap awal.
Menurut Lotharia, keterlibatan perguruan tinggi dan NGO merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas perencanaan. Para mitra tidak hanya membantu pelaksanaan survei, tetapi juga diharapkan mampu mengolah temuan lapangan menjadi rekomendasi yang jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Penyiapan dan perencanaan lokasi ini bukan sekadar tahap awal yang dilalui, tetapi merupakan fondasi yang kuat bagi keberhasilan pembangunan KNMP tahun 2027,” demikian penegasan Lotharia dalam sambutannya.
Kolaborasi lintas sektor untuk asesmen yang berkualitas
Pelibatan perguruan tinggi dan NGO di 37 provinsi memberikan ruang bagi pendekatan ilmiah, pengalaman pendampingan masyarakat, serta pemahaman terhadap karakteristik lokal untuk saling melengkapi. Kolaborasi ini penting karena setiap kampung nelayan memiliki potensi perikanan, persoalan sosial ekonomi, kebutuhan infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda.
Karena itu, perencanaan KNMP tidak cukup hanya mengandalkan daftar kebutuhan bangunan atau fasilitas fisik. Asesmen harus mampu menggambarkan bagaimana kegiatan usaha nelayan berlangsung, siapa yang akan memanfaatkan fasilitas, bagaimana kelembagaan pengelola disiapkan, serta apakah dukungan infrastruktur dan kebutuhan operasional tersedia.
Lotharia menekankan bahwa proses penilaian harus berangkat dari fakta dan kondisi nyata di lapangan. Tim diminta mendengarkan masyarakat, memahami aktivitas ekonomi mereka, dan menjaga objektivitas dalam menilai kesiapan calon lokasi. Antusiasme masyarakat terhadap program perlu dihargai, tetapi keputusan dan rekomendasi tetap harus didasarkan pada kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta tenaga penilai membedakan kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang dapat dipenuhi secara bertahap, dan kebutuhan yang belum memiliki dasar memadai. Dengan pendekatan tersebut, hasil asesmen diharapkan mampu membantu pemerintah menetapkan prioritas pembangunan secara lebih tepat.
Apabila suatu calon lokasi belum memenuhi persyaratan, laporan penilaian harus menjelaskan bagian yang belum siap, penyebabnya, pihak yang perlu menangani persoalan tersebut, serta langkah penyelesaian yang direkomendasikan. Dengan demikian, laporan lapangan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen perbaikan yang berguna bagi pengambilan keputusan.
Belajar dari pelaksanaan sebelumnya
Pengalaman pembangunan KNMP sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan perencanaan 2027. Lotharia menyebutkan bahwa 100 kampung nelayan telah dibangun, sementara 1.269 lokasi sedang berproses pada 2026. Untuk 2027, perencanaan diarahkan pada sekitar 2.000 titik baru, sebagai bagian dari target jangka panjang pembangunan 5.000 KNMP.
Besarnya target tersebut membutuhkan persiapan yang serius, koordinasi yang kuat, dan standar penilaian yang konsisten. Evaluasi terhadap tahapan sebelumnya harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi kendala sejak dini, terutama terkait kesiapan lokasi, dukungan infrastruktur, kelembagaan pengelola, dan keberlanjutan pemanfaatan fasilitas.
Menurut Lotharia, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas fisik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat mengelola dan memanfaatkannya. Akses jalan, listrik, air, konektivitas dengan pusat kegiatan ekonomi, serta kebutuhan operasional dan pemeliharaan perlu menjadi bagian dari pertimbangan sejak tahap perencanaan.
Pendekatan ini menempatkan KNMP sebagai upaya pengembangan kawasan ekonomi perikanan yang membutuhkan keterpaduan antara infrastruktur, kelembagaan, kegiatan usaha, dan akses pasar. Tujuannya agar pembangunan tidak berhenti pada penyediaan sarana, melainkan mendukung produktivitas dan memperkuat penghidupan masyarakat nelayan.
Menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat
Dalam menjalankan tugas, Lotharia mengingatkan seluruh tenaga penilai dan mitra pembangunan untuk menjunjung etika, menghormati kearifan lokal, serta membangun komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat setempat. Independensi dan integritas harus tetap dijaga selama proses asesmen, termasuk ketika tim berhadapan dengan berbagai usulan dan harapan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pelaporan dan penanganan kendala secara cepat agar persoalan di lapangan dapat dideteksi sebelum berkembang menjadi hambatan yang lebih besar. Informasi dan dokumen yang diperoleh selama survei harus digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan penugasan, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terpelihara.
Tenaga penilai juga harus memahami batas kewenangannya. Tugas mereka adalah menilai kesiapan lokasi dan menyusun rekomendasi profesional, bukan memberikan janji bahwa suatu lokasi pasti akan dibangun. Kejelasan komunikasi menjadi penting agar masyarakat memahami proses, kriteria, dan tahapan pengambilan keputusan.
Pelatihan pada 26–30 Oktober 2026 diharapkan menjadi bekal bagi seluruh peserta sebelum menjalankan asesmen calon lokasi KNMP 2027 di berbagai daerah. Kesamaan pemahaman tentang metode penilaian, kriteria kesiapan, integritas, dan tata cara pelaporan akan memperkuat kualitas hasil kerja seluruh mitra pembangunan.
Menyiapkan KNMP yang tepat sasaran dan berkelanjutan
Pelibatan perguruan tinggi dan NGO dalam perencanaan KNMP 2027 menandai pentingnya kolaborasi dalam menyiapkan program pembangunan berskala nasional. Pemerintah membutuhkan dukungan keilmuan, pengalaman lapangan, serta pemahaman sosial untuk memastikan setiap keputusan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.
Melalui komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pendekatan kolaboratif ini diharapkan memperkuat pelaksanaan agenda KNMP yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Perencanaan yang matang menjadi langkah awal untuk memastikan pembangunan menjangkau lokasi yang tepat, menjawab kebutuhan nelayan, dan memiliki peluang keberlanjutan yang lebih kuat.
Bagi masyarakat pesisir, keberhasilan KNMP bukan semata-mata diukur dari jumlah lokasi yang dibangun, melainkan dari kemampuan fasilitas tersebut mendukung kegiatan ekonomi, memperkuat kelembagaan, membuka akses usaha, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Dengan asesmen yang objektif, kolaborasi lintas sektor, dan integritas seluruh pelaksana, persiapan KNMP 2027 diharapkan menghasilkan dasar pembangunan yang lebih kuat.
Dari 37 provinsi, upaya ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun kampung nelayan yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memastikan kehadiran negara dirasakan secara nyata oleh masyarakat pesisir Indonesia.
Redaksi
