PELAKITA.ID – Di Indonesia, hanya sedikit partai politik yang mampu bertahan melintasi berbagai rezim pemerintahan. Sebagian lahir ketika angin perubahan bertiup, lalu tenggelam saat arus politik berganti. Namun Partai Golongan Karya (Golkar) menempuh jalan berbeda.
Dalam lebih dari enam dekade, Golkar telah berubah dari sebuah wadah organisasi fungsional menjadi salah satu kekuatan politik paling berpengaruh dalam sejarah republik.
Perjalanan panjang itu bukan sekadar kisah kemenangan dalam pemilu atau pergantian ketua umum. Ia adalah cerita tentang kemampuan beradaptasi menghadapi perubahan zaman—dari era Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, Reformasi, hingga demokrasi modern saat ini.
Awal Mula: Lahir dari Semangat Karya
Sejarah Golkar dimulai pada 20 Oktober 1964, ketika Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) didirikan sebagai wadah bagi berbagai organisasi profesi, fungsional, dan kemasyarakatan.
Saat itu Indonesia masih berada dalam masa transisi politik yang penuh dinamika menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno.
Sekber Golkar bukanlah partai politik. Ia dibentuk sebagai forum yang menghimpun kelompok-kelompok karya—mulai dari pegawai negeri, profesional, petani, nelayan, buruh, hingga kalangan pemuda—yang diharapkan menjadi penyeimbang dalam konstelasi politik nasional.
Peristiwa G30S pada 1965 mengubah peta politik Indonesia secara drastis. Dalam situasi tersebut, Sekber Golkar berkembang pesat dan mulai memperoleh dukungan luas dari pemerintahan Orde Baru yang sedang tumbuh di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.
Menjadi Mesin Politik Orde Baru
Tahun 1971 menjadi tonggak penting. Untuk pertama kalinya Golkar mengikuti Pemilu dan meraih kemenangan telak dengan sekitar 62,8 persen suara.
Kemenangan itu bukan sekadar keberhasilan elektoral. Ia menandai lahirnya kekuatan politik dominan yang kemudian menjadi tulang punggung pemerintahan Orde Baru selama lebih dari tiga dekade.
Pada Munas I tahun 1973 di Surabaya, Sekber Golkar resmi bertransformasi menjadi Golongan Karya (Golkar). Organisasi yang semula merupakan federasi berbagai kelompok fungsional berkembang menjadi organisasi politik modern dengan struktur nasional yang sangat kuat.
Sejak saat itu Golkar hampir tak pernah kehilangan dominasinya.
Pemilu demi pemilu—1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997—selalu dimenangkan Golkar dengan selisih suara yang sangat besar. Dukungan birokrasi, organisasi kemasyarakatan, serta jaringan politik yang menjangkau hingga tingkat desa menjadikan Golkar sebagai mesin politik paling efektif pada masanya.
Namun dominasi yang panjang juga membuat Golkar sangat identik dengan rezim Orde Baru.
Reformasi: Bertahan di Tengah Gelombang Perubahan
Krisis ekonomi dan gerakan reformasi pada 1998 menjadi ujian terbesar dalam sejarah Golkar.
Ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, banyak pengamat memperkirakan Golkar akan ikut runtuh bersama rezim yang selama puluhan tahun menjadi basis kekuatannya.
Yang terjadi justru sebaliknya.
Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa 1998, Golkar melakukan reformasi internal secara menyeluruh. Organisasi ini meninggalkan paradigma lama dan mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang berkomitmen pada sistem demokrasi multipartai.
Pada 7 Maret 1999, nama resminya berubah menjadi Partai Golongan Karya (Partai Golkar).
Perubahan tersebut bukan hanya soal nama, melainkan juga identitas politik.
Golkar memasuki era baru sebagai peserta pemilu yang harus bersaing secara terbuka dengan puluhan partai lainnya.
Dalam Pemilu 1999, meskipun tidak lagi menjadi pemenang, Golkar tetap memperoleh sekitar 22 persen suara dan menjadi partai terbesar kedua setelah PDI Perjuangan. Hasil itu menunjukkan bahwa jaringan organisasi Golkar masih menjadi kekuatan politik yang sangat diperhitungkan.
Era Kompetisi dan Regenerasi
Tahun 2004 menjadi momentum kebangkitan.
Golkar kembali tampil sebagai pemenang Pemilu Legislatif dengan sekitar 21,6 persen suara. Pada tahun yang sama, Jusuf Kalla terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan kemudian mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Di bawah kepemimpinannya, Golkar berupaya membangun citra sebagai partai yang lebih terbuka, modern, dan mampu beradaptasi dengan sistem demokrasi yang semakin kompetitif.
Setelah itu estafet kepemimpinan terus berganti, mulai dari Aburizal Bakrie, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, hingga Bahlil Lahadalia yang terpilih dalam Musyawarah Nasional XI.
Perjalanan tersebut tidak selalu mulus.
Golkar pernah mengalami dualisme kepengurusan pada 2014–2016 yang memperlihatkan kerasnya dinamika internal partai. Namun konflik itu akhirnya dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi, memperlihatkan kemampuan Golkar melakukan konsolidasi setelah menghadapi perpecahan.
Politik Adaptasi
Salah satu karakter utama Golkar adalah kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan politik nasional.
Jika pada masa Orde Baru Golkar menjadi partai dominan yang identik dengan kekuasaan, pada era Reformasi Golkar berubah menjadi partai yang harus membangun koalisi, berkompetisi secara terbuka, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan demokrasi yang semakin kompleks.
Fleksibilitas inilah yang membuat Golkar tetap menjadi salah satu partai terbesar Indonesia hingga saat ini.
Dalam Pemilu 2024, Golkar kembali menempati posisi tiga besar nasional, memperlihatkan bahwa jaringan organisasinya masih memiliki daya tahan yang kuat di tengah persaingan politik yang semakin ketat.
Lebih dari Sekadar Partai
Selama lebih dari enam puluh tahun, Golkar telah menjadi bagian dari hampir setiap bab penting perjalanan politik Indonesia.
Ia pernah menjadi simbol stabilitas pemerintahan, menghadapi tekanan reformasi, mengalami konflik internal, lalu kembali melakukan konsolidasi.
Perjalanan Golkar menunjukkan bahwa dalam politik, kekuatan terbesar bukan hanya terletak pada kemenangan elektoral, melainkan pada kemampuan membaca perubahan dan menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas organisasi.
Di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang terus berkembang, sejarah Golkar menjadi cermin bagaimana sebuah organisasi politik dapat bertahan melewati berbagai zaman—dari Sekretariat Bersama Golongan Karya pada 1964 hingga menjadi salah satu pilar utama demokrasi Indonesia pada abad ke-21.
