PELAKITA.ID – JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Astacita Nusantara melalui Ketua Umum Muhammad Burhanuddin menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah diberikan amanah untuk memimpin lembaga strategis tersebut dalam mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Adapun susunan pimpinan baru BGN terdiri atas Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, didampingi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Menurut Muhammad Burhanuddin, kehadiran kepemimpinan baru di tubuh BGN menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas program gizi nasional, serta memastikan berbagai kebijakan pemerintah terkait pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih optimal hingga ke tingkat daerah.
“Kami dari DPP Garuda Astacita Nusantara mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada Ibu Nanik Sudaryati Deyang, Ibu Agustina Arumsari, dan Mayjen TNI Trenggono. Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa Badan Gizi Nasional semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Muhammad Burhanuddin, Jumat 5 Juni 2026.
Kombinasi Pengalaman yang Saling Melengkapi
Burhanuddin menilai komposisi pimpinan baru BGN menghadirkan kombinasi pengalaman yang kuat dari berbagai bidang, mulai dari komunikasi publik, pengawasan keuangan negara, hingga manajemen dan logistik strategis.
Nanik Sudaryati Deyang
Sebagai Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang memiliki latar belakang yang unik dan beragam. Lahir di Madiun, Jawa Timur, ia merupakan lulusan Sarjana Biologi dari Universitas Jenderal Soedirman dan Magister Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada.
Kariernya banyak ditempa di dunia jurnalistik. Ia dikenal sebagai jurnalis senior yang pernah berkiprah di Tabloid Bangkit (Kompas Gramedia) dan kemudian menduduki berbagai posisi strategis di Kelompok Media Peluang.
Selain itu, Nanik juga pernah terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan, termasuk menjadi bagian dari Tim Sukses Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, Wakil Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, serta Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).
Sebelum dipercaya memimpin BGN, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi sekaligus Ketua Pelaksana Harian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Agustina Arumsari
Sementara itu, Agustina Arumsari memiliki rekam jejak panjang di bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara. Ia merupakan lulusan D3 dan D4 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Karier profesionalnya banyak dihabiskan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia pernah menjabat sebagai Direktur Investigasi BUMN/BUMD, Direktur Investigasi II, hingga Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.
Pengalaman panjang tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal, tata kelola, dan akuntabilitas program-program BGN yang kini mengelola anggaran besar dan memiliki jangkauan nasional.
Mayjen TNI Trenggono
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono membawa pengalaman kuat di bidang kepemimpinan, organisasi, dan logistik.
Sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal, ia memiliki pengalaman panjang dalam manajemen operasional dan koordinasi lintas sektor.
Sebelum bergabung ke jajaran pimpinan BGN, Trenggono dipercaya sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas), perusahaan yang bergerak dalam penguatan ketahanan pangan nasional.
Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat sistem logistik, manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta distribusi program gizi nasional hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.
Temuan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2025 memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang saat ini mengelola anggaran sangat besar.
Pada tahun 2025, program ini didukung anggaran sebesar Rp71 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp171 triliun pada tahun 2026. Besarnya dana yang dikelola tersebut dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan sistem pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko penyimpangan.
Mengutip temuan KPK, Muhammad Burhanuddin menyebutkan, KPK mengidentifikasi sedikitnya delapan potensi masalah yang perlu segera mendapat perhatian.
“Salah satunya adalah belum tersedianya regulasi yang komprehensif untuk mengatur tata kelola program secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selain itu, pembagian peran antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya masih belum diatur secara jelas,” ucap Burhanuddin.
KPK juga menyoroti mekanisme bantuan pemerintah yang digunakan dalam program tersebut.
Menurut lembaga antirasuah itu, rantai birokrasi yang panjang berpotensi menimbulkan praktik rente dan biaya tambahan yang pada akhirnya dapat mengurangi porsi anggaran yang seharusnya digunakan untuk penyediaan bahan pangan bagi penerima manfaat. Kondisi ini dikhawatirkan mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Temuan lainnya berkaitan dengan pendekatan pelaksanaan yang dinilai terlalu sentralistis. Dalam praktiknya, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi aktor utama yang memegang banyak kewenangan strategis.
Situasi ini berpotensi mengurangi ruang partisipasi pemerintah daerah, padahal daerah memiliki peran penting dalam pengawasan dan pelaksanaan program di lapangan. Keterlibatan daerah yang terbatas dikhawatirkan dapat melemahkan sistem kontrol dan akuntabilitas program.
KPK juga mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan dalam proses penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan. Kewenangan yang terpusat serta belum jelasnya standar operasional prosedur (SOP) dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang maupun praktik yang tidak transparan dalam penunjukan mitra.
Dikatakan Burhanuddin, dari sisi transparansi dan akuntabilitas, KPK menemukan sejumlah celah yang masih perlu diperbaiki. Proses verifikasi dan validasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga mekanisme pelaporan keuangan dinilai belum sepenuhnya terbuka dan terdokumentasi dengan baik.
“Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan anggaran maupun konflik kepentingan,” sebutnya.
Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian penting. KPK mencatat masih terdapat sejumlah dapur atau SPPG yang belum memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan.
“Kelemahan ini berpotensi menimbulkan masalah kualitas dan keamanan pangan, termasuk risiko keracunan makanan yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat. Di sisi lain, pengawasan keamanan pangan dinilai belum optimal karena keterlibatan dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih terbatas,” ujar Burhanuddin.
Permasalahan terakhir yang disoroti adalah belum adanya indikator keberhasilan program yang jelas dan terukur.
Hingga saat ini, program MBG belum memiliki baseline atau data awal yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program terhadap perbaikan status gizi masyarakat. Akibatnya, evaluasi keberhasilan program dalam jangka pendek maupun jangka panjang menjadi sulit dilakukan secara objektif.
Rekomendasi perbaikan
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, KPK menyampaikan tujuh rekomendasi utama untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Rekomendasi pertama adalah penyusunan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif, minimal dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), yang mengatur secara jelas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan.
KPK juga mendorong peninjauan ulang mekanisme bantuan pemerintah agar rantai pelaksanaan lebih sederhana, efisien, dan bebas dari potensi praktik rente.
Selain itu, KPK merekomendasikan penguatan peran pemerintah daerah melalui pendekatan kolaboratif, memperjelas SOP dan standar layanan dalam penetapan mitra SPPG, serta memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan keamanan pangan juga perlu diperkuat dengan melibatkan secara aktif dinas kesehatan dan BPOM.
Di samping itu, sistem pelaporan keuangan yang baku dan mudah diaudit harus segera dibangun untuk mencegah penyimpangan.
Terakhir, KPK menekankan pentingnya penetapan indikator keberhasilan program yang terukur dan didukung oleh pengumpulan data awal (baseline) sebagai dasar evaluasi.
“Dengan adanya ukuran yang jelas, pemerintah bahkan kita semua dapat menilai secara objektif apakah Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu meningkatkan status gizi masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” sebut pria yang akrab disapa Om Boer itu.
Burhanuddin berujar, DPP Garuda Astacita Nusantara berharap kepemimpinan baru BGN dapat melakukan sejumlah pembenahan strategis, antara lain memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kedua, adalah fokus meningkatkan kualitas data dan sistem monitoring untuk memastikan program gizi tepat sasaran. Memperkuat rantai pasok pangan lokal sehingga program gizi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, petani, nelayan, dan UMKM daerah termasuk mendorong keterlibatan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan,” jelas Burhanuddin.
Berikutknya, lanjut Burhanuddin, adalah memastikan pemerataan layanan gizi hingga ke wilayah kepulauan, pesisir, perbatasan, dan daerah tertinggal serta mengembangkan edukasi gizi masyarakat agar program tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga perubahan perilaku hidup sehat.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan BGN tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan stunting, peningkatan kualitas kesehatan anak, peningkatan prestasi belajar, serta lahirnya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
“BGN memegang peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu kami berharap kepemimpinan baru mampu menghadirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Garuda Astacita Nusantara siap mendukung dan bersinergi demi terciptanya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tutup Muhammad Burhanuddin.
Redaksi
