Kita fasih berbicara tentang ekonomi biru, tetapi lupa bahwa ekonomi biru tidak mungkin tumbuh dari kampung nelayan yang gelap, kering, terisolasi, dan mahal secara logistik.
PELAKITA.ID – Ada satu kegelisahan yang kerap saya bawa pulang setiap kali turun ke pulau-pulau kecil: di peta kita adalah bangsa kepulauan, tetapi dalam pelayanan dasar, sebagian warga pulau masih hidup seperti berada di luar jangkauan republik.
Mereka memiliki laut yang luas, tetapi tidak selalu memiliki transportasi laut yang layak. Mereka punya ikan, tetapi sering tidak punya es batu.
Mereka tinggal di wilayah bahari, tetapi kapal-kapal kecilnya belum tentu memiliki tempat tambat labuh yang aman.
Mereka hidup pada masa ketika negara berbicara tentang transformasi digital, sementara sinyal internet di banyak pulau masih datang seperti pejabat: sesekali hadir, sering menghilang.
Dari titik inilah Program Kampung Nelayan Merah Putih perlu dibaca secara lebih serius. Program ini bukan hanya soal membangun wajah baru kampung nelayan.
Ia seharusnya menjadi ikhtiar nasional untuk menjawab pertanyaan lama yang terlalu sering ditunda: apakah negara benar-benar hadir bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, atau hanya singgah pada saat pendataan, kunjungan kerja, dan peresmian?
Saya menulis ini bukan dari ruang kosong. Sebagai dosen yang bergelut dalam ekowisata bahari dan sebagai aktivis kelautan-perikanan, saya cukup sering menyaksikan bagaimana masyarakat pulau kecil memikul persoalan yang berlapis-lapis.
Di beberapa wilayah seperti pesisir dan pulau-pulau kecil di Konawe, misalnya, keterbatasan transportasi laut bukan sekadar urusan mobilitas.
Ia menentukan apakah anak bisa sekolah, apakah orang sakit bisa segera dirujuk, apakah ikan bisa dijual dalam keadaan baik, dan apakah warga bisa mengurus hak-hak administratifnya tanpa harus menghabiskan ongkos yang berat.
Masalah nelayan kecil tidak pernah sesederhana angka pendapatan.
Rendahnya pendapatan hanyalah gejala paling permukaan dari sebuah ekosistem yang belum bekerja adil.
Di bawahnya ada masalah listrik, air bersih, jaringan internet, dermaga, rantai dingin, akses pasar, permodalan, legalitas kapal kecil, Kartu KUSUKA, kelembagaan nelayan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, hingga posisi tawar nelayan dalam rantai perdagangan hasil perikanan.
Kalau semua masalah itu disederhanakan menjadi ‘nelayan perlu bantuan’, maka kita sedang memperkecil masalah besar agar tampak mudah dikelola dalam laporan.
Di sinilah satire pembangunan maritim kita tampak terang.
Laut disebut masa depan ekonomi bangsa, tetapi sebagian nelayan masih kesulitan memperbaiki mesin perahu.
Ikan disebut komoditas strategis, tetapi nelayan kesulitan menjaga mutu hasil tangkap karena es batu tidak tersedia. Pulau kecil disebut beranda depan Indonesia, tetapi sarana dasarnya kerap diperlakukan seperti halaman belakang.
Kita fasih berbicara tentang ekonomi biru, tetapi lupa bahwa ekonomi biru tidak mungkin tumbuh dari kampung nelayan yang gelap, kering, terisolasi, dan mahal secara logistik.
Karena itu, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih harus melampaui logika proyek.
Pabrik es, cold storage, tambat labuh, kios perbekalan, sentra usaha, bengkel kapal, atau fasilitas pendukung lain memang penting.
Fasilitas fisik hanyalah permulaan. Pertanyaan yang jauh lebih menentukan adalah: apakah fasilitas itu berfungsi, dikelola dengan baik, mudah diakses nelayan kecil, terhubung dengan pasar, dan mampu memperbaiki pendapatan serta martabat masyarakat?
Pabrik es yang tidak didukung listrik stabil hanya akan menjadi bangunan dingin dalam imajinasi perencana. Dermaga yang tidak aman untuk bongkar muat hanya akan menjadi monumen beton di tepi laut.
Internet yang tidak disertai literasi dan layanan publik digital hanya akan menjadi simbol modernisasi yang tidak menyentuh akar masalah.
Koperasi nelayan yang hanya hadir sebagai papan nama akan menjadi lembaga yang sibuk dalam administrasi, tetapi sepi dalam keberpihakan.
Pada situasi itu, pembangunan bukan gagal karena kurang istilah, melainkan karena kehilangan kesabaran untuk merawat sistem.
Bagi nelayan kecil, administrasi juga bukan urusan kecil. Kartu KUSUKA, pas kapal kecil, legalitas usaha, izin, dan akses kelembagaan adalah pintu masuk bagi pengakuan negara.
Tanpa itu, nelayan ada secara sosial tetapi lemah secara administratif.
Mereka menangkap ikan untuk menggerakkan ekonomi pangan, tetapi belum tentu tercatat kuat dalam sistem perlindungan dan pemberdayaan. Dalam keadaan seperti ini, nelayan bukan hanya berhadapan dengan gelombang laut, tetapi juga dengan gelombang birokrasi.
Maka ukuran keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih tidak boleh semata-mata dihitung dari jumlah bangunan yang berdiri, jumlah titik yang diresmikan, atau jumlah berita yang dipublikasikan.
Ukurannya harus turun ke dapur dan perahu nelayan: apakah biaya melaut berkurang, apakah mutu ikan lebih terjaga, apakah harga jual membaik, apakah akses pasar lebih terbuka, apakah perempuan pesisir punya ruang ekonomi yang lebih kuat, apakah anak-anak nelayan lebih mudah belajar, dan apakah masyarakat pulau kecil merasa lebih dekat dengan negara.
Di pulau-pulau kecil, kata ‘merdeka’ memiliki arti yang sangat konkret. Merdeka adalah ketika kapal bisa bersandar dengan aman.
Merdeka adalah ketika listrik menyala bukan hanya saat ada acara.
Merdeka adalah ketika air bersih tidak menjadi barang rebutan. Merdeka adalah ketika anak-anak tidak harus menantang cuaca buruk demi sekolah.
Merdeka adalah ketika nelayan dapat memperoleh es, bahan bakar, informasi cuaca, akses pasar, kartu identitas nelayan, dan dokumen kapal kecil tanpa merasa sedang meminta belas kasihan kepada negara.
Karena itu, program ini memerlukan kolaborasi yang lebih jujur. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah provinsi tidak cukup menjadi penghubung seremoni. Pemerintah kabupaten harus hadir sebagai penggerak harian.
Perguruan tinggi perlu menjadi rumah pengetahuan, pendampingan, inovasi, dan evaluasi.
Dunia usaha harus membuka pasar yang lebih adil, bukan sekadar mencari pasokan murah. Komunitas nelayan harus ditempatkan sebagai subjek utama, bukan hanya sebagai latar foto pembangunan.
Kita juga perlu berhati-hati agar program baik tidak tersandera oleh kebiasaan lama: kuat di awal, lemah di keberlanjutan.
Banyak program pesisir pernah lahir dengan semangat besar, lalu perlahan redup karena pengelolaan tidak jelas, biaya operasional tidak tersedia, kelembagaan rapuh, atau masyarakat tidak benar-benar dilibatkan sejak perencanaan.
Pulau kecil tidak membutuhkan pembangunan yang datang seperti ombak besar lalu surut meninggalkan sampah administratif. Mereka membutuhkan pembangunan yang tinggal, bekerja, mendengar, dan memperbaiki diri bersama masyarakat.
Sebagai akademisi, saya percaya bahwa pembangunan kelautan tidak boleh hanya dibaca dari tabel anggaran dan grafik capaian. Sebagai aktivis, saya percaya bahwa keberhasilan pembangunan harus diuji dari wajah masyarakat yang menerimanya.
Sebagai warga negara kepulauan, saya percaya Indonesia tidak akan menjadi bangsa maritim yang kuat jika pulau-pulau kecil terus dibiarkan rapuh dalam pelayanan dasar.
Kampung Nelayan Merah Putih adalah kesempatan.
Ia bisa menjadi jembatan bagi kelangsungan hidup dan produktivitas nelayan di pulau-pulau kecil tetapi jembatan itu harus benar-benar sampai ke seberang: dari kebijakan ke pelayanan, dari pembangunan fisik ke sistem ekonomi, dari pidato maritim ke keadilan maritim, dari merah putih sebagai simbol ke merah putih sebagai pengalaman hidup warga pulau.
Jadi demikianlah, republik ini tidak boleh hanya besar di daratan. Ia harus adil sampai ke dermaga kecil, sampai ke perahu nelayan, sampai ke rumah-rumah sederhana di pulau yang jauh dari pusat kekuasaan.
Bagi masyarakat pulau kecil, kemerdekaan bukan lagi perkara menghafal sejarah. Kemerdekaan adalah ketika negara akhirnya menyeberang, mengetuk pintu, dan tinggal cukup lama untuk memastikan hidup mereka benar-benar berubah.
Profil singkat penulis
La Ode Mansyur adalah dosen dan praktisi dibidang kelautan-perikanan Indonesia yang memberi perhatian pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemberdayaan nelayan, serta pembangunan ekonomi biru yang berkeadilan.
