COP31 di Tengah “Tatanan Dunia Baru”: Tantangan, Peluang, dan Harapan Diplomasi Iklim Global

  • Whatsapp

Adaptasi dari paparan Cosima Cassel, Program Lead Multilateral Venues, E3G

PELAKITA.ID – Dunia memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, krisis ekonomi, hingga meningkatnya dampak perubahan iklim membentuk lanskap global yang jauh berbeda dibandingkan satu dekade lalu.

Di tengah situasi tersebut, Konferensi Para Pihak Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) yang akan berlangsung pada 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk menjaga keberlangsungan kerja sama internasional dalam menghadapi krisis iklim.

Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan Istanbul Policy Center, Cosima Cassel dari E3G memaparkan bagaimana COP31 akan berlangsung di tengah perubahan geopolitik yang sangat dinamis serta mengapa konferensi ini menjadi batu loncatan penting menuju Global Stocktake kedua pada COP33.

Dunia dalam Era “New World Disorder”

Menurut Cassel, dunia saat ini berada dalam apa yang oleh Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell disebut sebagai new world disorder atau tatanan dunia baru yang penuh ketidakpastian.

Meningkatnya multipolaritas global telah melahirkan aliansi diplomatik baru dan mengubah dinamika negosiasi internasional, termasuk dalam forum perubahan iklim. Konflik yang terus berlangsung di berbagai kawasan, terutama di Timur Tengah, menyita perhatian politik banyak negara sehingga mengurangi ruang bagi agenda iklim.

Namun di sisi lain, situasi tersebut juga menunjukkan pentingnya transisi menuju sistem energi yang lebih aman dan tangguh. Ketergantungan pada bahan bakar fosil semakin dipandang sebagai risiko strategis yang harus dikurangi.

Meski menghadapi tantangan besar, investasi global pada energi bersih terus meningkat. Pada 2025, investasi energi dan teknologi bersih telah melampaui angka 2 triliun dolar AS, lebih dari dua kali lipat investasi pada sektor bahan bakar fosil. Fakta ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi rendah karbon tetap bergerak maju meskipun kondisi geopolitik sedang bergejolak.

Dampak Iklim yang Semakin Mahal

Di tengah kemajuan investasi energi bersih, kerugian akibat perubahan iklim terus meningkat. Pada tahun lalu saja, dampak iklim diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar 224 miliar dolar AS.

Bencana iklim yang semakin sering dan intens mempertegas kebutuhan mendesak untuk menurunkan emisi sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Tantangan lain muncul dari menurunnya bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) dari negara-negara maju. Banyak pemerintah menghadapi tekanan fiskal akibat berbagai krisis ekonomi dan keamanan sehingga kemampuan mereka memenuhi komitmen pendanaan iklim menjadi semakin terbatas.

Kondisi ini memicu ketegangan dalam negosiasi pendanaan iklim yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu paling sensitif dalam forum COP.

Warisan COP30 dan Agenda yang Belum Selesai

Meski berbagai keterbatasan masih ada, COP30 berhasil menunjukkan bahwa sistem multilateral tetap bekerja.

Beberapa capaian penting berhasil disepakati, antara lain pembentukan Global Implementation Accelerator, peluncuran Belém Mission menuju target 1,5 derajat Celsius, pembentukan mekanisme Just Transition, serta kesepakatan untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi.

Namun sejumlah agenda penting masih membutuhkan tindak lanjut.

Perdebatan mengenai indikator Global Goal on Adaptation belum sepenuhnya selesai. Isu Loss and Damage juga dinilai belum memperoleh perhatian yang memadai. Sementara itu, meskipun peta jalan transisi dari bahan bakar fosil terus mendapatkan dukungan, tidak ada penyebutan eksplisit mengenai bahan bakar fosil dalam dokumen akhir COP30 akibat perbedaan pandangan antarnegara.

Selain itu, isu perdagangan kini semakin terintegrasi ke dalam agenda iklim global. Ketegangan perdagangan dan kebijakan industri hijau mulai menjadi bagian dari diskusi resmi COP karena berpengaruh langsung terhadap percepatan transisi energi.

COP31 sebagai Jembatan Menuju COP33

Bagi E3G, COP31 harus dipahami sebagai bagian dari proses jangka panjang menuju COP33, saat Global Stocktake kedua akan dilakukan.

Global Stocktake merupakan evaluasi kolektif dunia terhadap kemajuan implementasi Perjanjian Paris. Pada COP33 nanti, komunitas internasional akan melihat apakah dunia benar-benar berada di jalur yang tepat untuk membatasi kenaikan suhu global atau justru semakin menjauh dari target.

Karena itu, setiap momentum diplomasi antara COP31 dan COP33 harus digunakan untuk membangun fondasi politik, teknis, dan finansial yang diperlukan.

COP31 bukan sekadar konferensi tahunan, melainkan titik penting dalam rangkaian proses yang menentukan arah aksi iklim global hingga akhir dekade ini.

Kepemimpinan Bersama Turki dan Australia

Salah satu keunikan COP31 adalah model kepemimpinan yang melibatkan beberapa pihak sekaligus.

Turki memimpin COP31 secara keseluruhan, sementara Australia bertanggung jawab terhadap proses negosiasi. Pada saat yang sama, negara-negara Pasifik juga memainkan peran strategis karena menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan pra-COP.

Fiji akan menjadi lokasi penyelenggaraan Pre-COP, sementara Tuvalu akan menjadi tuan rumah pertemuan khusus tingkat pemimpin yang menyoroti kerentanan negara-negara pulau kecil terhadap perubahan iklim.

Menurut Cassel, keberhasilan COP31 akan sangat bergantung pada kemampuan Turki dan Australia membangun kesinambungan dengan presidensi sebelumnya di Brasil serta presidensi berikutnya di Ethiopia.

Koordinasi lintas presidensi dinilai penting agar proses iklim global tidak berjalan secara terputus-putus, melainkan menjadi perjalanan berkelanjutan menuju COP33.

Peran Sentral Negara-Negara Pasifik

Negara-negara Pasifik diperkirakan akan menjadi salah satu suara paling berpengaruh menjelang COP31.

Forum Kepulauan Pasifik yang akan berlangsung di Palau pada September akan menjadi momentum awal untuk menyatukan posisi kawasan. Selanjutnya, Pre-COP di Fiji dan pertemuan pemimpin di Tuvalu akan memberikan sorotan internasional terhadap tantangan yang dihadapi negara-negara pulau kecil.

Prioritas utama mereka mencakup peningkatan pendanaan ketahanan iklim melalui Pacific Resilience Facility, penguatan agenda Loss and Damage, perlindungan laut dan ekosistem pesisir, serta percepatan transisi menuju energi terbarukan 100 persen di kawasan Pasifik.

Bagi negara-negara tersebut, menjaga target 1,5 derajat Celsius bukan sekadar target politik, melainkan persoalan keberlangsungan hidup.

Agenda Utama COP31

Berbeda dengan COP29 yang didominasi isu pendanaan, COP31 akan menghadapi agenda yang jauh lebih luas.

Beberapa isu utama yang akan mendominasi negosiasi meliputi:

  • Implementasi hasil Global Stocktake pertama.
  • Operasionalisasi mekanisme Just Transition.
  • Kelanjutan Mitigation Work Programme.
  • Pendanaan iklim dan implementasi NCQG.
  • Adaptasi dan ketahanan iklim.
  • Penyelesaian perdebatan mengenai indikator Global Goal on Adaptation.
  • Agenda perdagangan dan transisi industri hijau.
  • Peta jalan transisi energi global.
  • Penguatan aksi implementasi di tingkat nasional.

Menurut Cassel, seluruh isu tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan action agenda, yaitu kerja sama sukarela antara negara, sektor swasta, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

Dalam praktiknya, COP modern kini berkembang menjadi sistem dua tingkat: jalur negosiasi formal dan jalur aksi implementasi yang berjalan secara paralel.

Rekomendasi untuk Turki, Australia, dan Pasifik

Cassel memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi para pemimpin COP31.

Bagi Turki, kepemimpinan domestik yang kuat menjadi penting. Turki diharapkan dapat menunjukkan ambisi iklim nasional yang lebih tinggi sekaligus memainkan peran sebagai jembatan geopolitik antara negara maju dan berkembang.

Posisi geografis dan politik Turki dianggap unik karena memungkinkan negara tersebut membangun dialog yang lebih inklusif di tengah meningkatnya polarisasi global.

Bagi Australia, tantangan utamanya adalah memastikan prioritas negara-negara Pasifik benar-benar tercermin dalam hasil COP31. Australia juga diharapkan mampu mendorong kemajuan nyata dalam isu adaptasi, pendanaan iklim, Loss and Damage, serta transisi energi global.

Sementara itu, negara-negara Pasifik perlu memanfaatkan sorotan internasional untuk menunjukkan realitas yang mereka hadapi di garis depan krisis iklim sekaligus memperkenalkan berbagai solusi inovatif yang berkembang di kawasan tersebut.

Menjaga Harapan 1,5 Derajat Celsius

Pada akhirnya, pesan utama dari paparan Cassel adalah bahwa dunia tidak boleh kehilangan fokus terhadap tujuan utama Perjanjian Paris: menjaga kenaikan suhu global sedekat mungkin dengan batas 1,5 derajat Celsius.

Meskipun dunia menghadapi konflik geopolitik, tekanan ekonomi, dan berbagai tantangan pembangunan, krisis iklim tetap menjadi ancaman jangka panjang yang membutuhkan respons kolektif.

COP31 mungkin tidak akan menjadi konferensi yang menghasilkan satu kesepakatan besar yang mengubah segalanya. Namun konferensi ini dapat menjadi fondasi penting yang menentukan apakah dunia mampu mempercepat aksi iklim menuju COP33 dan memastikan target 1,5 derajat Celsius tetap berada dalam jangkauan.

Di tengah ketidakpastian global, keberhasilan COP31 akan menjadi ujian penting bagi kemampuan diplomasi internasional untuk tetap bekerja demi masa depan bersama.