Ia menyambut baik rencana kerja sama antara Universitas Hasanuddin dan Asosiasi Demersal Indonesia sebagai langkah awal membangun ekosistem pengelolaan perikanan kakap dan kerapu yang lebih ilmiah, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
PELAKITA.ID – Makassar – Keberlanjutan perikanan demersal Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pengelolaan penangkapan di laut.
Dibutuhkan perubahan paradigma yang menggabungkan riset ilmiah, pengembangan budidaya, ketersediaan data yang akurat, serta kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan organisasi profesi.
Pandangan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Mahatma Lanuru, dalam forum diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Demersal Indonesia (ADI).
Disebutkan Prof Mahatma, kehadiran ADI menjadi momentum penting untuk membangun tata kelola perikanan kakap dan kerapu yang lebih berkelanjutan.
Prof. Mahatma yang juga merupakan alumni Kelautan dari Denmark dan Jerman ini mengapresiasi inisiatif ADI yang mampu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat hingga media.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan perikanan demersal sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, dengan pelaku usaha memegang peran strategis dalam implementasi di lapangan.
Kajian Demersal Masih Tertinggal
Menurut Prof. Mahatma, dibandingkan dengan ikan pelagis seperti tuna dan layang, penelitian mengenai ikan demersal masih relatif terbatas.
Padahal, karakteristik ikan demersal sangat berbeda. Hidup di dasar perairan dengan mobilitas yang rendah membuat spesies seperti kakap dan kerapu sangat bergantung pada kondisi habitatnya.
“Kalau habitatnya rusak, dampaknya langsung terasa terhadap populasi ikan demersal. Berbeda dengan ikan pelagis yang lebih mudah berpindah ke wilayah lain,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai penelitian mengenai ekologi, dinamika populasi, hingga kondisi habitat ikan demersal perlu diperkuat agar pengelolaannya benar-benar berbasis ilmu pengetahuan.
Pergeseran dari Penangkapan ke Budidaya
Salah satu gagasan utama yang disampaikan Prof. Mahatma adalah pentingnya mulai menggeser orientasi pembangunan perikanan dari semata-mata penangkapan menuju pengembangan budidaya.
Ia mengutip data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menunjukkan produksi perikanan tangkap cenderung stagnan, bahkan mulai mengalami penurunan, sementara sektor budidaya terus menunjukkan pertumbuhan.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sinyal bahwa masa depan penyediaan pangan laut akan semakin bertumpu pada budidaya.
“Tetap penangkapan harus diperkuat, tetapi budidaya harus mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar,” katanya.
Ia mengakui bahwa budidaya laut memiliki tantangan teknis yang tidak ringan, mulai dari gelombang, perubahan musim, hingga kualitas lingkungan yang sulit dikendalikan. Namun, tantangan tersebut bukan alasan untuk berhenti berinovasi.
Prof. Mahatma mencontohkan bahwa bahkan negara-negara maju pun masih terus mengembangkan teknologi budidaya laut, sementara Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang sangat besar berupa kekayaan biodiversitas dan pengetahuan dasar mengenai biologi berbagai spesies ikan demersal.
Riset Perlu Didukung Kebijakan Nasional
Sebagai akademisi, Prof. Mahatma menyoroti pentingnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap riset perikanan demersal.
Menurutnya, arah penelitian di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh tema-tema prioritas yang ditetapkan pemerintah dalam skema pendanaan riset.
Apabila budidaya kakap, kerapu, dan komoditas demersal lainnya belum masuk sebagai prioritas nasional, maka jumlah penelitian di bidang tersebut akan tetap terbatas.
Karena itu, ia berharap isu pengembangan budidaya ikan demersal dapat menjadi agenda strategis pemerintah, sejalan dengan pembangunan ekonomi biru (blue economy) dan agenda ketahanan pangan nasional.
“Bila masa depan pangan semakin bertumpu pada laut, maka investasi riset terhadap ikan demersal harus dimulai dari sekarang,” tegasnya.
ADI dan Kampus Siapkan Kolaborasi Pendidikan
Selain penelitian, Prof. Mahatma melihat peluang besar bagi kerja sama antara Universitas Hasanuddin dan Asosiasi Demersal Indonesia dalam bidang pendidikan.
Ia menawarkan agar mahasiswa FIKP memperoleh kesempatan belajar langsung melalui program magang dan praktik lapangan bersama ADI.
Menurutnya, kerja sama tersebut perlu dirancang secara sistematis sehingga aktivitas mahasiswa dapat dikonversi menjadi kredit akademik (SKS), sekaligus memberikan pengalaman nyata mengenai pengelolaan perikanan demersal yang selama ini masih minim dipelajari.
“Kami ingin mahasiswa belajar langsung di lapangan, karena kajian mengenai ikan demersal masih jauh lebih sedikit dibandingkan komoditas perikanan lainnya,” ujarnya.
Data Menjadi Tantangan Terbesar
Meski optimistis terhadap masa depan sektor ini, Prof. Mahatma mengingatkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya teknologi, melainkan kualitas data.
Ia menjelaskan bahwa banyak nelayan bersedia melaporkan jumlah hasil tangkapan, tetapi enggan mengungkapkan lokasi penangkapan karena khawatir daerah tangkapnya diketahui pihak lain.
Akibatnya, informasi penting mengenai distribusi stok ikan menjadi tidak lengkap.
Padahal, menurutnya, data spasial tersebut sangat penting untuk menghasilkan kebijakan berbasis sains (science-based policy).
Ia mencontohkan praktik di Amerika Serikat, di mana setiap kapal diwajibkan mengisi logbook yang mencatat lokasi penangkapan, waktu operasi, jumlah hasil tangkapan, hingga ukuran ikan sebagai syarat memperoleh izin operasional.
Sistem seperti itu menghasilkan data yang jauh lebih akurat bagi kebutuhan penelitian maupun pengambilan kebijakan.
Repository Nasional Masih Belum Optimal
Prof. Mahatma juga menyoroti persoalan lain, yakni belum optimalnya sistem dokumentasi hasil penelitian nasional.
Dia menyatakan meskipun telah tersedia sistem repository yang dibangun pemerintah, implementasinya masih belum maksimal. Akibatnya, banyak hasil penelitian yang sesungguhnya telah dilakukan tidak mudah diakses oleh peneliti lain maupun pembuat kebijakan.
Padahal regulasi telah mengamanatkan bahwa seluruh penelitian yang dibiayai negara wajib menyerahkan data dan hasil penelitiannya ke dalam repository nasional.
“Kalau sistem ini berjalan baik, maka pengetahuan kita tentang ikan demersal akan berkembang jauh lebih cepat,” katanya.
Fondasi Tata Kelola Berkelanjutan
Di akhir paparannya, Prof. Mahatma menegaskan bahwa keberlanjutan perikanan demersal Indonesia hanya dapat dicapai melalui tiga fondasi utama: riset yang kuat, data yang valid, dan kolaborasi lintas sektor.
Ia menyambut baik rencana kerja sama antara Universitas Hasanuddin dan Asosiasi Demersal Indonesia sebagai langkah awal membangun ekosistem pengelolaan perikanan kakap dan kerapu yang lebih ilmiah, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Bagi Prof. Mahatma, ADI tidak hanya menjadi wadah para pelaku usaha, tetapi juga dapat berkembang menjadi mitra strategis dunia akademik dalam melahirkan inovasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menghasilkan kebijakan perikanan Indonesia yang benar-benar berbasis ilmu pengetahuan.
Redaksi
