Kalau melihat kondisi sekarang, ADI menjadi salah satu asosiasi perikanan demersal yang masih aktif dan konsisten menjalankan Fishery Improvement Project di Indonesia.
Dr. M. Mukhlis Kamal
PELAKITA.ID – MAKASSAR — Perjalanan menuju perikanan kakap-kerapu yang berkelanjutan bukanlah proses yang mudah.
Selama lebih dari lima tahun mendampingi Fishery Improvement Project (FIP) Asosiasi Demersal Indonesia (ADI), Dr. M. Mukhlis Kamal mengaku mendapatkan satu pelajaran paling berharga: tidak ada pihak yang mampu bekerja sendiri dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya dalam Tudang Sipulung Pengembangan Potensi Lokal melalui Pengelolaan Berkelanjutan Ikan Kakap-Kerapu yang digelar di atas kapal pinisi di Selat Makassar, Kamis (25/6/2026).
Mukhlis mengisahkan bahwa pada 2019 dirinya diminta untuk mengawal pelaksanaan FIP ADI.
Saat itu, berbagai aspek pengelolaan perikanan kakap-kerapu masih berada pada tahap awal, termasuk pengumpulan data yang menjadi fondasi utama dalam penilaian keberlanjutan.
“Selama lima tahun ini kami belajar banyak. Pelajaran paling penting adalah kita tidak bisa bekerja sendiri. Tidak mungkin one man show. Pengelolaan perikanan harus dilakukan secara inklusif dan melibatkan banyak pihak,” ujarnya.
Menurut Mukhlis, pengalaman tersebut mendorong ADI untuk memperluas kemitraan dengan berbagai lembaga, mulai dari organisasi non-pemerintah (NGO), perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hingga para konsultan dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang perikanan berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih berbasis data dan ilmu pengetahuan, sekaligus membantu seluruh pemangku kepentingan memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki tata kelola perikanan.
Bertahan di Tengah Berbagai Tantangan
Mukhlis menjelaskan bahwa wilayah kerja ADI saat ini mencakup sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), terutama WPP 712, 713, dan 718, serta beberapa wilayah lain yang terus berkembang seiring bertambahnya anggota dan mitra.
Dalam perjalanannya, FIP ADI juga sempat menghadapi berbagai tantangan, termasuk berhentinya sejumlah program pendanaan internasional yang sebelumnya mendukung pengembangan proyek perikanan berkelanjutan di Indonesia.
Meski demikian, ADI berhasil mempertahankan kemajuan programnya. Salah satu pencapaian penting adalah kemampuan mempertahankan peringkat A dalam evaluasi perkembangan FIP selama beberapa tahun terakhir.
“Kalau melihat kondisi sekarang, ADI menjadi salah satu asosiasi perikanan demersal yang masih aktif dan konsisten menjalankan Fishery Improvement Project di Indonesia,” kata Mukhlis.
Ia mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar selama ini adalah pengumpulan data dari perusahaan anggota. Pada fase awal, tim FIP harus melakukan pendekatan berulang kali agar perusahaan bersedia menyampaikan data yang dibutuhkan.
Namun seiring meningkatnya kesadaran pasar terhadap isu keberlanjutan, perusahaan-perusahaan kini mulai memahami bahwa data merupakan bagian penting dari proses sertifikasi dan pengakuan internasional.
Menuju Standar MSC
Setelah memperoleh perpanjangan program hingga 2028, ADI kini mengarahkan seluruh sumber dayanya untuk mencapai tahapan yang lebih tinggi, yakni memasuki proses Marine Stewardship Council (MSC) Full Assessment, standar sertifikasi perikanan berkelanjutan yang diakui secara global.
Menurut Mukhlis, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus penilaian MSC, yaitu status stok ikan, dampak terhadap ekosistem, dan efektivitas sistem pengelolaan perikanan.
Karena itu, ADI kini semakin menekankan pentingnya pengumpulan data yang lebih lengkap dan akurat, mulai dari jumlah kapal yang beroperasi, volume tangkapan, ukuran ikan yang ditangkap, hingga keterlibatan nelayan dalam rantai pasok perikanan.
“Semua data itu saling terhubung. Dari data panjang dan berat ikan, misalnya, kita bisa mengetahui kondisi stok dan keberlanjutan sumber daya yang kita manfaatkan,” jelasnya.
Ancaman Menangkap Ikan yang Belum Sempat Berkembang Biak
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Mukhlis adalah tingginya penangkapan ikan kakap dan kerapu berukuran kecil.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar spesies kakap dan kerapu baru mencapai kematangan seksual dan mampu berkembang biak setelah berumur tiga hingga empat tahun. Namun di lapangan, banyak ikan yang sudah ditangkap ketika ukurannya masih relatif kecil karena permintaan pasar lebih menyukai ikan berukuran porsi konsumsi.
“Yang sering ditangkap justru ikan yang belum sempat berkembang biak. Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, maka kita tinggal menunggu waktu sampai stok ikan mengalami penurunan serius,” katanya.
Karena itu, pengelolaan berbasis ukuran tangkapan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan populasi ikan demersal.
Terumbu Karang dan Data Menjadi Kunci
Mukhlis juga menegaskan bahwa upaya menjaga keberlanjutan kakap dan kerapu tidak bisa dipisahkan dari perlindungan habitatnya, terutama ekosistem terumbu karang.
Dikatakan Mukhlis, kerusakan habitat akan berdampak langsung terhadap kemampuan populasi ikan untuk tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, pendekatan pengelolaan harus mencakup perlindungan sumber daya ikan sekaligus ekosistem pendukungnya.
Selain itu, ia menilai pengumpulan data yang dilakukan perusahaan, enumerator, mahasiswa, peneliti, hingga pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah pengelolaan perikanan di masa depan.
“Boleh jadi nilai A yang kita capai hari ini tidak akan mungkin diperoleh tanpa kontribusi data dari mahasiswa, peneliti, perusahaan, NGO, dan berbagai pihak lainnya. Karena itu, setiap data yang dikumpulkan sebenarnya adalah kontribusi nyata terhadap keberlanjutan perikanan Indonesia,” ujarnya.
Mukhlis menutup paparannya dengan mengajak seluruh anggota ADI, pemerintah, akademisi, NGO, dan pelaku usaha untuk terus memperkuat kolaborasi yang telah terbangun selama lima tahun terakhir.
Menurutnya, keberhasilan mencapai standar keberlanjutan internasional hanya dapat diwujudkan apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama dalam menjaga sumber daya laut Indonesia.
“Perjalanan ini belum selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan bersama. Tetapi pengalaman lima tahun terakhir membuktikan bahwa ketika semua pihak bekerja bersama, kemajuan itu bisa dicapai,” pungkasnya
Redaksi
