- Keberhasilan kolaborasi yang telah dijalankan ADI di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 bersama berbagai mitra.
- Pembukaan gerai pelayanan perizinan yang memudahkan akses legalitas bagi pelaku usaha perikanan.
- Berbagai inisiatif tersebut membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas nelayan mampu menghasilkan dampak nyata dalam memperkuat tata kelola perikanan yang berkelanjutan. Model kolaborasi yang telah berhasil diterapkan di Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh dan direplikasi di berbagai wilayah lain yang menjadi area kerja ADI di seluruh Indonesia.
PELAKITA.ID – – Di atas geladak kapal pinisi yang berlayar tenang di perairan Selat Makassar, semangat membangun masa depan perikanan Indonesia bergema dalam kegiatan Tudang Sipulung Pengembangan Potensi Lokal melalui Pengelolaan Secara Berkelanjutan Ikan Kakap-Kerapu, Kamis (25/6/2026).
Pertemuan yang menjadi bagian dari pelaksanaan Fisheries Improvement Project (FIP) Kakap-Kerapu itu mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, organisasi nelayan, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, hingga komunitas konservasi.
Hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang membuka acara, Kepala Balai Mutu Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Arafat, Dekan FIKP Unhas, Prof. Mahatma Lanuru, S.T, M.Sc, perwakilan HNSI Sulawesi Selatan Anwar Karim, Irham Rapy dari Sustainable Fisheries Project Partnership, dan sejumlah perwakilan LSM dan media.
Momentum tersebut juga menjadi ajang konsolidasi nasional Asosiasi Demersal Indonesia (ADI) dalam memperkuat tata kelola perikanan demersal yang berkelanjutan.
Harapan ADI
Dalam sambutannya, perwakilan ADI Sulawesi Selatan, Agus Saputra menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan demersal yang sangat besar dan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir namun, besarnya potensi tersebut juga diiringi berbagai tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama.
“Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional, hingga tuntutan pasar global yang semakin menekankan aspek keberlanjutan merupakan tantangan yang tidak bisa diselesaikan secara parsial,” ujar Agus.
Menurutnya, tantangan tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat dan gerakan nasional yang terintegrasi, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir.
Komitmen Sejak 2019
Agus mengingatkan bahwa sejak didirikan pada 5 Maret 2019, ADI telah berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pengelolaan perikanan demersal yang berkelanjutan.
Organisasi ini aktif mendukung peningkatan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola perikanan Indonesia.
Salah satu instrumen penting yang dijalankan ADI adalah FIP Kakap-Kerapu yang kini telah berlangsung lebih dari lima tahun.
Dari perjalanan tersebut, ADI memperoleh pelajaran berharga bahwa keberhasilan pengelolaan perikanan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan.
Pendekatan co-management atau pengelolaan bersama yang melibatkan pemerintah, asosiasi, organisasi non-pemerintah, industri, dan komunitas nelayan dinilai telah menunjukkan hasil nyata dalam meningkatkan partisipasi sekaligus mendorong kemajuan agenda keberlanjutan.
Model Sulawesi Selatan Jadi Rujukan
Salah satu capaian yang mendapat perhatian khusus dalam pertemuan tersebut adalah terbentuknya Komite Pengelolaan Kakap-Kerapu Sulawesi Selatan.
Forum multipihak ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, industri, dan nelayan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya perikanan.
Agus menyebut keberadaan komite tersebut sebagai bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan tata kelola yang lebih partisipatif dan efektif. Bahkan, model kerja sama tersebut telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pengelolaan Perikanan Nasional.
Agus mencontohkan sejumlah program kolaboratif yang telah dijalankan ADI di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 bersama berbagai mitra seperti YKL, SFP, Sangkarrang Ocean Dive SOD, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Program-program tersebut antara lain peningkatan kapasitas nelayan di Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, dan kawasan Galesong, termasuk pembukaan gerai pelayanan perizinan untuk memudahkan akses legalitas usaha perikanan.
Menurutnya, berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi mampu menghasilkan dampak nyata bagi penguatan tata kelola perikanan berkelanjutan.
“Itulah yang mendasari mengapa success story seperti ini harus ditiru dan ditularkan ke wilayah-wilayah lain yang menjadi area kerja ADI,” kata Agus.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini mendukung pelaksanaan FIP, termasuk Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan yang dinilai konsisten mendukung agenda perikanan berkelanjutan.
“Ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran masyarakat dan pelaku usaha dalam tata kelola perikanan Indonesia,” ujarnya.
Keberhasilan Sulawesi Selatan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang memiliki sentra perikanan kakap dan kerapu.
Mengangkat Kekuatan Lokal
Mengusung tema Mengoptimalkan Potensi Lokal untuk Pengelolaan FIP Kakap-Kerapu ADI Skala Nasional, pertemuan ini menekankan pentingnya menjadikan potensi lokal sebagai fondasi utama pembangunan perikanan berkelanjutan.
Menurut Agus, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan sumber daya yang berbeda. Karena itu, pendekatan pengelolaan yang efektif harus mampu mengakomodasi kekuatan dan kebutuhan lokal.
Ke depan, ADI berkomitmen memperluas semangat kolaborasi yang telah berkembang di Sulawesi Selatan ke berbagai wilayah kerja dan sentra produksi kakap-kerapu di Indonesia.
Langkah tersebut akan dilakukan melalui penguatan komite-komite daerah, peningkatan kapasitas nelayan, dorongan terhadap sertifikasi keberlanjutan, serta perluasan akses pasar bagi produk perikanan Indonesia.
Dengan strategi tersebut, ADI optimistis daya saing produk kakap dan kerapu Indonesia dapat semakin meningkat di pasar global yang kini semakin menuntut praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Momentum Menyatukan Langkah
Di hadapan para peserta yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, organisasi nelayan, hingga lembaga pendamping, Agus mengajak seluruh anggota ADI dan mitra kerja untuk menjadikan pertemuan di atas kapal pinisi itu sebagai momentum memperkuat komitmen bersama.
Ia berharap seluruh pihak dapat menyatukan langkah dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mendukung keberhasilan FIP Kakap-Kerapu di tingkat nasional.
“Potensi lokal yang dimiliki setiap daerah harus menjadi kekuatan utama dalam membangun sistem pengelolaan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Bagi ADI, keberlanjutan bukan sekadar menjaga sumber daya ikan tetap tersedia, melainkan juga memastikan kesejahteraan nelayan, keberlangsungan usaha perikanan, serta terjaganya ekosistem laut bagi generasi mendatang.
Di tengah semilir angin Selat Makassar dan simbol kejayaan maritim Nusantara yang diwakili kapal pinisi, pesan itu disampaikan dengan jelas: masa depan perikanan Indonesia hanya dapat dibangun melalui kolaborasi, kepercayaan, dan komitmen bersama untuk menjaga laut tetap lestari.
“Ewako,” tutup Agus, mengakhiri sambutannya dengan seruan khas Sulawesi Selatan yang menggambarkan semangat optimisme dan gotong royong.
