Artikel ini diinspirasi hasil penelitian Asfury Handayany (2024) dari Universitas Hasanuddin berjudul Identifikasi Ketidakefektifan Fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia Kota Makassar.
Selama aktivitas ekonomi perikanan masih terpecah antara Paotere dan Untia, maka sulit bagi pelabuhan baru untuk berkembang secara optimal. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dalam menyusun peta jalan pengembangan pelabuhan perikanan di Makassar.
PELAKITA.ID – Ketika Presiden Joko Widodo meresmikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia di Makassar pada 26 November 2016, harapan besar langsung disematkan pada pelabuhan ini.
Sebagai pelabuhan perikanan tipe B yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI 713, PPN Untia diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim baru di Sulawesi Selatan, sekaligus mengurangi kepadatan aktivitas perikanan yang selama puluhan tahun terpusat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere.
Dengan fasilitas yang jauh lebih modern dan area pengembangan yang lebih luas dibandingkan Paotere, PPN Untia diharapkan mampu menjadi simpul utama aktivitas penangkapan, pendaratan, distribusi, hingga pengolahan hasil perikanan.
Namun hampir satu dekade setelah diresmikan, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.
Alih-alih menjadi pusat aktivitas perikanan yang ramai, PPN Untia justru menghadapi persoalan rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas.
Aktivitas ekonomi yang diharapkan berkembang di kawasan ini belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. Sementara itu, sebagian besar nelayan dan pelaku usaha perikanan masih bertahan di Paotere yang secara fisik jauh lebih padat dan memiliki berbagai keterbatasan.
Mengapa hal ini terjadi?
Pertanyaan tersebut dijawab secara komprehensif dalam penelitian Asfury Handayany (2024) dari Universitas Hasanuddin berjudul Identifikasi Ketidakefektifan Fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia Kota Makassar.
Penelitian ini memberikan gambaran jelas mengenai berbagai persoalan teknis maupun kelembagaan yang menyebabkan PPN Untia belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal.
Paradoks Untia: Pelabuhan Modern yang Sulit Menarik Nelayan
Salah satu fenomena paling menarik dalam perkembangan PPN Untia adalah adanya paradoks antara kualitas infrastruktur dan pilihan pengguna.
Di satu sisi, Untia dibangun sebagai pelabuhan modern dengan fasilitas yang dirancang untuk melayani kapal-kapal perikanan berukuran besar. Sebagai pelabuhan perikanan tipe B, PPN Untia dirancang untuk melayani kapal berukuran 50 hingga 100 Gross Ton (GT) dengan target pendaratan ikan mencapai 100 ton per hari.
Di sisi lain, nelayan justru tetap memilih beraktivitas di PPI Paotere.
Padahal secara fisik Paotere menghadapi berbagai keterbatasan. Dermaganya sempit, kawasan pelabuhan relatif padat, dan kondisi lingkungan pelabuhan sering kali dianggap kurang representatif dibandingkan fasilitas yang tersedia di Untia.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar ketersediaan fasilitas, melainkan kesesuaian antara desain pelabuhan dengan kebutuhan operasional pengguna.
Selama tahun 2017, aktivitas pelabuhan di Untia justru didominasi oleh nelayan pancing skala kecil.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas pelabuhan dan jenis armada yang memanfaatkannya. Infrastruktur yang dibangun untuk melayani kapal industri justru lebih banyak digunakan oleh armada tradisional.
Lebih jauh lagi, aspek keamanan dan kenyamanan pelayaran menjadi pertimbangan utama bagi nelayan. Meskipun pengelola telah menyediakan berbagai fasilitas logistik dan melakukan pembinaan, sejumlah persoalan teknis mendasar membuat kapal-kapal besar belum merasa aman untuk menjadikan Untia sebagai basis operasional utama.
Potret Buram Pemanfaatan Fasilitas
Data yang dihimpun dalam penelitian tersebut memperlihatkan kondisi yang cukup memprihatinkan terkait tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan.
Tingkat pemanfaatan dermaga tercatat hanya mencapai 22 persen. Kolam pelabuhan bahkan hanya dimanfaatkan sebesar 13,61 persen. Pemanfaatan lahan baru mencapai 36,6 persen, sementara kedalaman perairan hanya memenuhi sekitar 55 persen dari kebutuhan operasional ideal.
Namun angka yang paling mencolok adalah tingkat pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tercatat nol persen.
| Fasilitas | Tingkat Pemanfaatan |
|---|---|
| Dermaga | 22% |
| Kolam Pelabuhan | 13,61% |
| Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 0% |
| Kedalaman Perairan | 55% |
| Lahan | 36,6% |
Angka nol persen pada pemanfaatan TPI sesungguhnya menjadi indikator paling kuat mengenai belum berjalannya fungsi ekonomi pelabuhan secara menyeluruh.
Dalam sistem pelabuhan perikanan, TPI merupakan pusat transaksi yang menghubungkan nelayan, pedagang, pengolah ikan, hingga jaringan distribusi. Ketika aktivitas pelelangan tidak berjalan, maka fungsi pelabuhan sebagai pusat ekonomi perikanan praktis belum terbentuk.
Kondisi ini menjadikan PPN Untia lebih menyerupai fasilitas tambat kapal daripada pusat ekonomi maritim yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat perikanan.
Empat Fasilitas Kunci yang Menjadi Penghambat
Penelitian Asfury Handayany mengidentifikasi empat fasilitas utama yang menjadi penyebab rendahnya efektivitas operasional pelabuhan.
Alur Pelayaran
Persoalan pertama terletak pada akses masuk kapal menuju pelabuhan.
Kondisi alur pelayaran yang belum ideal menyebabkan kapal-kapal berukuran besar menghadapi kendala saat memasuki kawasan pelabuhan. Sedimentasi dan kedalaman yang tidak konsisten menjadi faktor yang berpotensi mengurangi keselamatan pelayaran dan meningkatkan risiko operasional.
Bagi kapal-kapal industri yang menjadi target utama PPN Untia, kepastian akses merupakan syarat mutlak sebelum memutuskan menjadikan suatu pelabuhan sebagai pangkalan utama.
Dermaga
Meskipun telah dibangun dengan kapasitas yang cukup besar, tingkat pemanfaatan dermaga masih sangat rendah.
Pemanfaatan yang hanya mencapai 22 persen menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia belum mampu menarik arus kapal sesuai target yang direncanakan. Efisiensi bongkar muat dan kenyamanan operasional masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Kolam Pelabuhan
Kedalaman kolam pelabuhan menjadi masalah berikutnya.
Kapal-kapal berukuran besar memerlukan draft yang cukup agar dapat bermanuver dan bertambat dengan aman dalam berbagai kondisi pasang surut. Ketidakpastian kedalaman kolam membuat banyak operator kapal lebih memilih pelabuhan yang sudah terbukti aman secara operasional.
Breakwater atau Pemecah Gelombang
Persoalan paling krusial ditemukan pada struktur breakwater.
Kerusakan pada fasilitas pemecah gelombang menyebabkan kondisi perairan di dalam kolam pelabuhan tidak tenang. Gelombang yang masuk ke area tambat kapal meningkatkan risiko benturan antar kapal maupun kerusakan saat bersandar.
Bagi nelayan dan pemilik kapal, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut risiko ekonomi yang nyata. Biaya perbaikan kapal akibat kerusakan saat bertambat dapat jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dari penggunaan pelabuhan yang lebih modern.
Karena alasan itulah banyak nelayan tetap memilih Paotere meskipun fasilitasnya lebih sederhana.
Jalan Keluar: Strategi Menyelamatkan PPN Untia
Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan dalam penelitian tersebut, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan untuk mengembalikan fungsi PPN Untia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan.
Langkah pertama adalah melakukan perbaikan infrastruktur fisik secara menyeluruh. Perbaikan breakwater harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan kapal. Selain itu, pengerukan berkala pada alur dan kolam pelabuhan perlu dilakukan untuk memastikan kedalaman yang memadai bagi kapal-kapal besar.
Langkah kedua adalah memperkuat dukungan pendanaan dan investasi. Pengelola perlu lebih aktif mengusulkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat sekaligus membuka peluang kemitraan dengan sektor swasta guna mengembangkan kawasan industri perikanan yang terintegrasi.
Langkah ketiga adalah melakukan integrasi operasional dan sinkronisasi kebijakan antarotoritas.
Selama aktivitas ekonomi perikanan masih terpecah antara Paotere dan Untia, maka sulit bagi pelabuhan baru untuk berkembang secara optimal. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dalam menyusun peta jalan pengembangan pelabuhan perikanan di Makassar.
Langkah keempat adalah mempercepat transformasi digital dan hilirisasi industri perikanan.
Modernisasi sistem pelayanan pelabuhan, penguatan sistem informasi perikanan, serta pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di kawasan Untia akan menciptakan nilai tambah yang selama ini belum terbentuk.
Saatnya Menentukan Masa Depan Untia
Pelajaran paling penting dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan sebuah pelabuhan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bangunan fisik yang megah.
Pelabuhan hanya akan hidup jika mampu memberikan rasa aman, efisiensi operasional, dan keuntungan ekonomi bagi para penggunanya.
Kasus PPN Untia menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus diikuti oleh kesiapan fasilitas pendukung, konektivitas ekonomi, dan kebijakan yang terintegrasi. Tanpa itu semua, investasi besar yang telah dikeluarkan negara berisiko tidak menghasilkan manfaat yang sebanding.
Temuan Asfury Handayany seharusnya menjadi alarm penting bagi pengelola pelabuhan, pemerintah daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta seluruh pemangku kepentingan sektor perikanan. Di balik megahnya fasilitas yang telah dibangun, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan.
Jika berbagai persoalan mendasar seperti alur pelayaran, kedalaman kolam, kondisi breakwater, dan minimnya aktivitas ekonomi tidak segera ditangani, maka PPN Untia akan terus berada dalam bayang-bayang Paotere.
Sebaliknya, jika rekomendasi penelitian ini dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, PPN Untia masih memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi maritim modern yang mampu menggerakkan sektor perikanan Sulawesi Selatan dan kawasan timur Indonesia.
___
Editor K. Azis
