PELAKITA.ID – Hasil dan rekomendasi Asia-Pacific Ocean Week 2026 (APOW 2026) di Bangkok, Thailand, seharusnya tidak berhenti sebagai percakapan di tingkat internasional. Agenda besar mengenai tata kelola laut, perubahan iklim, ekonomi biru, dan keberlanjutan perikanan perlu diterjemahkan menjadi intervensi konkret di tingkat nasional maupun daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ilyas, yang juga menjabat Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin (IKA FIKP Unhas), merespons laporan Andi Amri, Ph.D., akademisi FIKP Unhas yang mengikuti forum internasional tersebut di Bangkok pada 26–30 Oktober 2026.
Ilyas secara khusus menyoroti empat rekomendasi penting yang mengemuka dalam forum UNESCAP, yakni integrated governance, scientific cooperation, sustainable investment, dan collaboration across borders.
Menurutnya, empat pendekatan tersebut menarik untuk diterjemahkan ke dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan.
“Kalau pada level daerah, bagaimana intervensi dan implementasi untuk solusinya kira-kira?” demikian pertanyaan reflektif Ilyas ketika menanggapi rekomendasi yang disampaikan dalam laporan Andi Amri.
Pertanyaan tersebut membawa diskusi dari panggung diplomasi internasional menuju ruang kebijakan pembangunan daerah. Sebab, tantangan pengelolaan laut di Sulawesi Selatan memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang dibicarakan dalam forum Asia-Pasifik.
Dari rekomendasi global menuju kajian regional
Bagi Ilyas, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menyusun kajian khusus pada skala Sulawesi Selatan dan kawasan regional Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713.
Wilayah ini penting karena mencakup perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Karakteristik ekologis, aktivitas perikanan, mobilitas nelayan, serta hubungan antardaerah di dalamnya membutuhkan pendekatan pengelolaan yang tidak semata-mata berbasis batas administrasi pemerintahan.
Kajian tersebut, menurut Ilyas, dapat menggunakan empat rekomendasi UNESCAP sebagai kerangka analisis, sekaligus mengidentifikasi kondisi aktual (recent condition) dan persoalan yang sedang dihadapi sektor kelautan dan perikanan.
Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berhenti pada pemetaan persoalan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.
Pendekatan integrated governance, misalnya, dapat diterjemahkan melalui penguatan koordinasi antarlembaga, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta keterpaduan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
Sementara itu, scientific cooperation membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi, peneliti, dan lembaga riset untuk menyediakan basis data, kajian ilmiah, serta rekomendasi teknis bagi pengambilan keputusan.
Pada aspek sustainable investment, pemerintah daerah perlu mendorong investasi kelautan dan perikanan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung ekosistem, nilai tambah produk, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Adapun collaboration across borders menjadi relevan karena pengelolaan sumber daya ikan dan ekosistem laut tidak dapat dibatasi oleh wilayah administratif kabupaten atau provinsi.
Policy brief untuk Bappelitbangda Sulsel
Salah satu gagasan konkret yang disampaikan Ilyas adalah menjadikan hasil kajian tersebut sebagai policy brief atau ringkasan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulawesi Selatan.
Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan maupun revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan.
Gagasan ini penting karena persoalan kelautan dan perikanan membutuhkan integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan sektor kelautan tidak cukup hanya dirumuskan dalam dokumen teknis dinas, tetapi perlu terhubung dengan agenda pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, penguatan masyarakat, infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Melalui policy brief, hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi pilihan kebijakan yang lebih operasional, lengkap dengan identifikasi masalah, bukti ilmiah, prioritas intervensi, kebutuhan koordinasi, serta indikator keberhasilan.
Dengan cara tersebut, rekomendasi yang lahir dari forum internasional dapat memiliki jalur implementasi yang lebih jelas di tingkat daerah.
Mempertemukan kampus, pemerintah, dan jejaring keilmuan
Respons Muhammad Ilyas juga membuka peluang kolaborasi yang menarik antara FIKP Unhas, pemerintah daerah, dan komunitas akademik kelautan dan perikanan.
Andi Amri, sebagai akademisi yang mengikuti APOW 2026, memiliki pengalaman dan akses terhadap perkembangan diskusi internasional mengenai tata kelola laut. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan memiliki perspektif implementasi kebijakan serta pemahaman mengenai tantangan pembangunan sektor kelautan di daerah.
Dalam konteks ini, IKA FIKP Unhas dapat menjadi salah satu ruang penghubung antara kapasitas akademik, jejaring profesional alumni, dan kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk menghasilkan kajian yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga berguna bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Respons Ilyas sekaligus memperlihatkan bahwa forum internasional seperti Asia-Pacific Ocean Week seharusnya membuka percakapan lanjutan di tingkat lokal.
Apa yang dibicarakan di Bangkok perlu diuji relevansinya dengan kondisi perairan, masyarakat nelayan, ekosistem pesisir, serta tata kelola perikanan di Sulawesi Selatan.
Dari Bangkok ke Sulawesi Selatan, tantangannya kini adalah mengubah rekomendasi global menjadi pengetahuan lokal, pengetahuan menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi aksi nyata bagi laut dan masyarakat pesisir.
