PELAKITA.ID – Masa depan laut tidak lagi cukup dibicarakan dalam kerangka konservasi atau pemanfaatan sumber daya semata. Tantangan perubahan iklim, pencemaran plastik, penurunan stok ikan, hingga ketimpangan pembiayaan menuntut pendekatan tata kelola laut yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Pesan tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam penyelenggaraan Asia-Pacific Ocean Week 2026 (APOW 2026) yang berlangsung pada 26–30 Oktober 2026 di United Nations Conference Centre (UNCC), Bangkok, Thailand.
Forum regional yang diselenggarakan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ini mempertemukan pemerintah negara-negara Asia-Pasifik, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, akademisi, peneliti, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, serta berbagai organisasi regional yang memiliki perhatian terhadap masa depan kelautan.
Salah satu akademisi Indonesia yang hadir dalam forum berskala besar tersebut adalah Andi Amri, Ph.D., dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin (Unhas).
Kehadiran Andi menjadi kesempatan untuk mengikuti perkembangan percakapan internasional mengenai tata kelola laut, ekonomi biru, konservasi ekosistem, dan penguatan kontribusi sektor kelautan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 14 tentang kehidupan di bawah air.
Menurut Andi, penyelenggaraan Ocean Week memperlihatkan bahwa persoalan laut semakin dipahami sebagai agenda bersama yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang bergerak di sektor kelautan.
“Persoalan laut tidak mengenal batas administrasi negara. Perubahan iklim, pencemaran plastik, kerusakan ekosistem pesisir, dan tekanan terhadap sumber daya ikan merupakan tantangan bersama yang membutuhkan kerja sama lintas negara dan lintas sektor,” demikian pesan yang dapat ditarik dari laporan Andi mengenai forum tersebut.
Dari Ocean Day menjadi Ocean Week
APOW 2026 merupakan pengembangan dari kegiatan Asia-Pacific Day for the Ocean yang telah berlangsung sejak 2018. Perluasan format menjadi satu pekan menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap ruang dialog yang lebih luas dan terstruktur.
Selama lima hari penyelenggaraan, berbagai pihak memperoleh kesempatan untuk bertukar pengetahuan, mendiskusikan kebijakan, memperkenalkan inovasi, serta membangun jejaring kerja sama untuk mempercepat aksi kelautan berkelanjutan.
Skala penyelenggaraan ini memperlihatkan bahwa agenda kelautan telah berkembang menjadi bagian penting dari diplomasi pembangunan kawasan Asia-Pasifik.
Bagi Andi Amri, keterlibatan akademisi dalam forum semacam ini penting karena perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menjembatani pengetahuan ilmiah, kebutuhan kebijakan, dan praktik pengelolaan sumber daya laut di lapangan.
“Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan publikasi ilmiah. Pengetahuan dan hasil penelitian harus dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi teknologi, serta solusi yang menjawab persoalan masyarakat pesisir,” menjadi salah satu perspektif penting yang relevan dari keikutsertaan akademisi dalam forum tersebut.
Lima isu besar masa depan laut
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam rangkaian APOW 2026. Salah satunya adalah blue carbon atau karbon biru, terutama kontribusi ekosistem mangrove, padang lamun, dan ekosistem pesisir lainnya dalam menyerap dan menyimpan karbon.
Ekosistem tersebut tidak hanya penting dalam mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memiliki fungsi ekologis, melindungi kawasan pesisir, menjadi habitat biota laut, serta menopang kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sumber daya pesisir.
Isu berikutnya adalah pencemaran plastik laut. Pengurangan sampah plastik, pengelolaan limbah, dan penguatan kerja sama regional menjadi kebutuhan mendesak mengingat pencemaran laut merupakan persoalan lintas batas yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.
Perikanan berkelanjutan juga menjadi agenda penting. Pengelolaan stok ikan, perlindungan nelayan kecil, penguatan kelembagaan, serta perbaikan rantai nilai hasil perikanan menjadi bagian dari pembicaraan mengenai bagaimana sumber daya laut dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis.
Selain itu, ekonomi biru dan energi laut memperoleh perhatian melalui pembahasan investasi, teknologi, energi terbarukan, dan pembiayaan aksi iklim berbasis kelautan.
Sementara dalam ranah tata kelola internasional, implementasi Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati laut, khususnya di wilayah laut lepas.
Kelima isu tersebut memperlihatkan bahwa masa depan kelautan tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara ekologi, ekonomi, teknologi, kebijakan, dan kesejahteraan manusia.
Laut sebagai solusi perubahan iklim
Salah satu agenda penting APOW 2026 adalah peluncuran laporan ESCAP berjudul Ocean-based Climate Action in Asia and the Pacific: Status and Ways Forward.
Laporan tersebut menyoroti besarnya potensi laut dalam mendukung upaya pengurangan emisi global. Bahkan, aksi berbasis laut dinilai berpotensi berkontribusi hingga 35 persen terhadap pengurangan emisi yang dibutuhkan secara global pada 2050.
Potensi tersebut antara lain bersumber dari restorasi mangrove dan padang lamun, pengurangan emisi dari aktivitas pelayaran, serta pengembangan energi angin lepas pantai.
Namun, peluang tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan pembiayaan iklim, penguasaan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi kebijakan yang kuat.
Andi melihat isu ini relevan bagi Indonesia yang memiliki ekosistem pesisir tropis sangat luas dan potensi sumber daya kelautan yang besar.
“Indonesia memiliki modal ekologis dan sumber daya manusia yang penting dalam agenda kelautan global. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, kebijakan yang konsisten, dan kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” menjadi perspektif yang perlu mendapat perhatian dalam membaca peluang Indonesia dari forum tersebut.
Indonesia dan peluang diplomasi kelautan
Bagi Indonesia, APOW 2026 memiliki relevansi strategis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang juga menjadi perhatian negara-negara Asia-Pasifik.
Perlindungan mangrove dan padang lamun, penguatan perikanan berkelanjutan, pengembangan ekonomi biru, penanganan sampah laut, hingga penguatan tata kelola sumber daya pesisir merupakan agenda yang membutuhkan dukungan pengetahuan dan kerja sama internasional.
Pengalaman Indonesia dalam pengelolaan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat nelayan, pengembangan kawasan pesisir, serta penguatan kelembagaan perikanan dapat menjadi modal penting dalam percakapan regional.
Sebaliknya, Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam mengembangkan teknologi kelautan, pembiayaan konservasi, sistem pengelolaan sampah, dan mekanisme kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Menurut Andi, forum internasional semacam ini seharusnya tidak berhenti pada pertukaran gagasan dan pernyataan komitmen.
“Yang lebih penting adalah bagaimana hasil dialog internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat nasional dan lokal. Ukuran keberhasilan agenda kelautan bukan semata-mata banyaknya kesepakatan, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut memperbaiki kondisi ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir,” demikian pesan yang dapat menjadi refleksi dari partisipasi Indonesia dalam forum tersebut.
Dari diplomasi menuju manfaat bagi masyarakat pesisir
Rangkaian APOW 2026 juga menghadirkan sejumlah kegiatan tematik, antara lain SEA of Solutions 2026 yang diselenggarakan UNEP bersama Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) pada 28 Oktober, dengan perhatian pada solusi pencemaran plastik laut.
Pada 27 Oktober, berlangsung pula diskusi mengenai penguatan aksi regional untuk ketahanan lingkungan Laut China Selatan dan Teluk Thailand. Sementara pada 29 Oktober, agenda peluncuran proyek Kunming Biodiversity Fund menyoroti hubungan antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan konservasi keanekaragaman hayati.
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan luasnya spektrum kerja sama kelautan di kawasan Asia-Pasifik.
Bagi komunitas akademik Indonesia, termasuk FIKP Unhas, partisipasi dalam forum ini membuka ruang untuk memperluas jejaring penelitian, memperkuat pertukaran pengetahuan, serta menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan pembangunan kelautan.
Lebih jauh, pengalaman yang diperoleh dari forum internasional semestinya dapat dibawa kembali ke ruang akademik, diskusi kebijakan, dan program pengabdian kepada masyarakat.
Andi Amri membawa pulang satu pelajaran penting dari Bangkok: persoalan laut membutuhkan pendekatan yang melampaui batas disiplin ilmu, institusi, bahkan negara.
Sebab, laut bukan sekadar sumber ekonomi atau ruang eksploitasi sumber daya. Laut merupakan sistem ekologis yang menopang kehidupan, ketahanan pangan, mata pencaharian jutaan orang, dan masa depan generasi mendatang.
Dalam konteks itu, tantangan Indonesia bukan hanya memperkuat posisinya dalam diplomasi kelautan internasional, tetapi memastikan setiap komitmen global memiliki hubungan nyata dengan nelayan, masyarakat pesisir, ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya laut.
Laut membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Ia membutuhkan ilmu pengetahuan, keberanian kebijakan, investasi yang bertanggung jawab, dan kolaborasi yang benar-benar bekerja.
Laporan: Andi Amri, Ph.D. | Penyuntingan: Pelakita.ID
