PELAKITA.ID – SORONG – Provinsi Papua Barat Daya mulai menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung perencanaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 110 surveyor mengikuti pelatihan pembekalan yang berlangsung di Hotel Swiss-Bel Sorong pada 27–29 Oktober 2026.
Pelatihan tersebut menjadi bagian penting dari tahapan persiapan program KNMP, terutama untuk memastikan proses pengumpulan data dan penilaian calon lokasi berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Kegiatan ini secara resmi ditutup oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Absalom Solossa, S.Pi., M.M., didampingi Ketua DPW ISKINDO Papua Barat Daya yang juga merupakan aparatur sipil negara pada dinas tersebut.
Dalam penutupan kegiatan, Absalom menyampaikan harapan agar seluruh surveyor yang telah mengikuti pembekalan dapat segera didistribusikan ke lima kabupaten/kota di Papua Barat Daya.
Kehadiran mereka di lapangan diharapkan membantu menyukseskan tahapan persiapan dan perencanaan KNMP tahun 2027.
Harapan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menempatkan kesiapan surveyor sebagai salah satu unsur penting dalam mengawal program sejak tahap awal. Sebab, keberhasilan perencanaan kampung nelayan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program, tetapi juga oleh ketepatan dalam membaca kondisi masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lokasi, serta dukungan pemerintah daerah.
Dengan 110 surveyor yang telah memperoleh pembekalan, Papua Barat Daya memiliki modal awal untuk memperluas jangkauan pendataan dan penilaian lokasi di wilayahnya.
“Distribusi ke lima kabupaten/kota diharapkan membuat proses identifikasi calon lokasi lebih dekat dengan karakteristik pesisir dan kebutuhan masyarakat nelayan setempat,” harap Absalom.
Menurut Absalom, bagi Papua Barat Daya, KNMP 2027 bukan semata agenda pembangunan infrastruktur perikanan.
“Program ini juga membuka peluang untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan kualitas fasilitas perikanan, serta membangun kawasan permukiman nelayan yang lebih produktif dan terintegrasi,” katanya.
Karena itu, pekerjaan surveyor tidak berhenti pada pengumpulan data administratif. Mereka diharapkan mampu menangkap gambaran nyata kehidupan nelayan, mulai dari basis kegiatan perikanan, kelembagaan masyarakat, kondisi dan status lahan, ketersediaan utilitas, potensi usaha, hingga komitmen pemerintah daerah dan masyarakat.
Kesiapan 110 surveyor tersebut menjadi langkah awal bagi Papua Barat Daya untuk mengambil bagian dalam agenda pengembangan kampung nelayan pada 2027.
Sementara itu Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Papua Barat Daya, Semuel Kondjol yang merupakan ASN DKP Papua Barat Daya, harapan Kadis Absalom Solossa agar mereka menjangkau seluruh lima kabupaten/kota sekaligus menjadi pesan bahwa perencanaan yang baik harus dimulai dari data lapangan yang akurat dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pembekalan benar-benar diterjemahkan menjadi kerja lapangan yang terkoordinasi, objektif, dan menghasilkan rekomendasi lokasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Semuel.
Dari proses inilah harapan menghadirkan kampung nelayan yang lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Papua Barat Daya dapat mulai dibangun.
Redaksi
