Salah satu bagian penting dalam penyiapan KNMP 2027 oleh Satgas Survey dan Perencanaan KNMP adalah penggunaan kerangka penilaian yang terdiri atas empat dimensi, enam kriteria, 13 variabel, dan 15 indikator. Dimensi pertama adalah kebutuhan dengan bobot 30 persen. Penilaian mencakup demografi dan sosial, ekonomi, serta kegiatan perikanan. Tujuannya memastikan pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat.
Oleh: Dr. Suhana, S.Pi, M.Si (Wakil Rektor 3 Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta)
PELAKITA.ID – Ketika perhatian publik terhadap Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meningkat di ruang digital, tantangan pemerintah bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi memastikan setiap lokasi memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Ada sesuatu yang menarik dari perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program yang menjadi salah satu agenda pembangunan ekonomi pesisir ini semakin mendapatkan perhatian masyarakat. Bukan hanya melalui pemberitaan dan aktivitas pemerintah, tetapi juga melalui perilaku masyarakat dalam mencari informasi di internet.
Hasil analisis Google Trends selama periode 28 Juli–28 Oktober 2026 memperlihatkan peningkatan minat pencarian terhadap KNMP. Setelah berada pada rata-rata indeks 8,8 pada Agustus, minat pencarian meningkat menjadi 17,5 pada September dan mencapai rata-rata 33,9 pada Oktober (hingga 28 Oktober).
Bahkan, pencarian mencapai puncak indeks 100 pada 26 September 2026. Sebulan kemudian, tepatnya 27 Oktober, indeks pencarian masih berada pada angka 62.
Angka tersebut memberikan gambaran bahwa KNMP bukan lagi sekadar program pembangunan yang hanya menjadi perhatian pemerintah. Program ini mulai menjadi bagian dari percakapan publik. Namun, ada satu hal yang lebih menarik. Peningkatan pencarian tidak hanya berkaitan dengan istilah KNMP, tetapi juga dengan kata kunci seperti Kawal KNMP, proyek, bangunan, lokasi, koperasi, dan pengelolaan.
Artinya, perhatian masyarakat mulai bergerak dari sekadar ingin mengetahui program menuju kebutuhan untuk memahami bagaimana program tersebut dilaksanakan.
Pertanyaannya, bagaimana pemerintah memastikan bahwa perhatian publik tersebut benar-benar berujung pada perubahan kehidupan masyarakat pesisir?
Dari Perhatian Digital Menuju Tantangan Nyata
Google Trends memberikan gambaran menarik mengenai perkembangan perhatian masyarakat terhadap KNMP.
Dalam periode pengamatan tersebut, kata kunci KNMP adalah mencatat indeks tertinggi 100. Lebih menarik lagi, pencarian terkait Kawal KNMP menunjukkan peningkatan sebesar 4.400%. Pencarian terkait proyek meningkat 650%, bangunan 350%, Sulawesi 350%, dan Kampung Nelayan Merah Putih 300%.
Temuan ini memberikan beberapa pesan. Pertama, masyarakat masih membutuhkan informasi mendasar mengenai KNMP. Apa programnya, apa tujuannya, dan bagaimana manfaatnya bagi nelayan?
Kedua, terdapat perhatian terhadap lokasi dan perkembangan pembangunan. Masyarakat ingin mengetahui di mana program dilaksanakan dan bagaimana proses pembangunannya.
Ketiga, meningkatnya pencarian kata Kawal KNMP menunjukkan adanya kebutuhan informasi mengenai pengawasan dan perkembangan pelaksanaan program.
Dengan demikian, komunikasi publik KNMP perlu berkembang. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan target pembangunan dan jumlah lokasi. Informasi mengenai perkembangan pekerjaan, kesiapan fasilitas, kelembagaan pengelola, dan manfaat ekonomi juga perlu disampaikan secara terbuka.
Perlu dipahami bahwa indeks Google Trends merupakan ukuran minat pencarian relatif, bukan jumlah pencarian absolut. Namun, dinamika tersebut tetap dapat digunakan sebagai sinyal untuk memahami perhatian dan kebutuhan informasi masyarakat.
Perhatian Publik Tidak Hanya Berpusat di Jawa
Analisis Google Trends juga memperlihatkan distribusi minat pencarian berdasarkan wilayah yang menarik untuk diperhatikan. Sulawesi Tenggara mencatat indeks tertinggi sebesar 100, diikuti Bengkulu 68, Nusa Tenggara Timur 55, Aceh 48, dan Sulawesi Selatan 45.
Wilayah lainnya yang masuk dalam daftar sepuluh besar adalah Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Jawa Barat juga tercatat dalam data pengolahan dengan indeks 12. Pola tersebut memperlihatkan bahwa perhatian terhadap KNMP tersebar di berbagai wilayah, termasuk kawasan pesisir di luar Jawa.
Temuan ini relevan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Pembangunan ekonomi pesisir tidak dapat menggunakan pendekatan seragam karena setiap wilayah mempunyai karakteristik sumber daya, komoditas unggulan, infrastruktur, kelembagaan, dan akses pasar yang berbeda.
Karena itu, tingginya perhatian masyarakat di suatu provinsi tidak otomatis menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan lokasi paling layak untuk pembangunan. Minat pencarian digital harus dibedakan dari kelayakan teknis dan ekonomi.
Data digital dapat membantu membaca perhatian publik, sedangkan keputusan pembangunan tetap harus didasarkan pada survei, verifikasi, dan penilaian lapangan.
KNMP 2027: Memilih Lokasi dengan Pendekatan Berbasis Data
Dalam kerangka pembangunan 2025–2029, KNMP diarahkan untuk mengembangkan kawasan ekonomi pesisir yang produktif, terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Arah ini sejalan dengan transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026 mengenai percepatan pembangunan dan operasionalisasi KNMP.
Untuk tahun 2027, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghadapi tantangan penyiapan ribuan calon lokasi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu, proses penyiapan tidak cukup dilakukan berdasarkan usulan administratif. Diperlukan identifikasi berbasis data, penilaian objektif, dan pemeriksaan langsung terhadap kondisi di lapangan.
Satgas Saurvey dan Perencanaan KNMP 2027, membagi proses tersebut dibagi menjadi empat tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dan penyiapan calon lokasi. Proses ini menggunakan alokasi indikatif nasional, referensi analisis nasional, telaah pemerintah daerah, serta usulan lokasi dari desa atau kelurahan.
Tahap kedua adalah survei, verifikasi, dan penilaian. Calon lokasi diperiksa berdasarkan kriteria, variabel, dan indikator yang telah ditentukan.
Tahap ketiga adalah fasilitasi kesiapan. Pemerintah bersama pemangku kepentingan membantu menyelesaikan berbagai kesenjangan yang masih ditemukan di lokasi prioritas.
Tahap keempat adalah perencanaan dan penetapan lokasi. Hasil survei dan fasilitasi kesiapan menjadi dasar penyusunan konsep pengembangan, survei teknis, desain teknis, dan rencana anggaran biaya.
Pendekatan bertahap ini penting untuk memastikan bahwa lokasi yang ditetapkan benar-benar layak, siap, dan memiliki dasar pengembangan ekonomi.
Enam Kriteria Menentukan Kelayakan Lokasi
Salah satu bagian penting dalam penyiapan KNMP 2027 oleh Satgas Survey dan Perencanaan KNMP adalah penggunaan kerangka penilaian yang terdiri atas empat dimensi, enam kriteria, 13 variabel, dan 15 indikator. Dimensi pertama adalah kebutuhan dengan bobot 30 persen. Penilaian mencakup demografi dan sosial, ekonomi, serta kegiatan perikanan. Tujuannya memastikan pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dimensi kedua adalah potensi kelautan dan perikanan dengan bobot 30 persen. Aspek yang dinilai meliputi sumber daya perikanan, produksi dan komoditas, serta nilai ekonomi.
Dimensi ketiga adalah kesesuaian lingkungan dengan bobot 25 persen. Penilaian mencakup kelembagaan dan sosial ekonomi, sarana dan prasarana, serta dukungan kebijakan.
Dimensi keempat adalah kelembagaan dan akses dengan bobot 15 persen. Aspek yang diperhatikan meliputi akses pasar dan infrastruktur.
Seluruh indikator diberikan skor berdasarkan bukti lapangan. Hasilnya dihitung menjadi nilai akhir dalam rentang 0–100.
Pendekatan ini memberikan pelajaran penting: lokasi dengan produksi perikanan tinggi belum tentu menjadi lokasi terbaik apabila tidak didukung akses pasar, kelembagaan, dan kesiapan infrastruktur. Sebaliknya, wilayah dengan potensi ekonomi yang belum berkembang masih dapat menjadi prioritas apabila memiliki peluang dan kesiapan untuk dikembangkan.
Tidak Semua Kampung Nelayan Harus Dibangun dengan Model Sama
Setelah lokasi dinilai, pertanyaan berikutnya adalah kegiatan ekonomi apa yang akan dikembangkan?. Satgas Survey dan Perencanaan KNMP 2027 memperkenalkan lima model atau tipologi pengembangan KNMP yang dapat disesuaikan dengan karakteristik lokasi.
Pertama, model tangkap dan pengolahan. Model ini berorientasi pada peningkatan nilai tambah hasil tangkapan melalui pengolahan dan dukungan rantai dingin.
Kedua, model tangkap dan budidaya. Kegiatan penangkapan dikombinasikan dengan budidaya untuk mendiversifikasi sumber pendapatan masyarakat.
Ketiga, model tangkap dan wisata bahari. Aktivitas perikanan diintegrasikan dengan wisata pesisir, kuliner, dan kegiatan ekonomi bahari lainnya.
Keempat, model budidaya dan pengolahan. Kegiatan budidaya dihubungkan dengan industri pengolahan agar nilai tambah dapat dinikmati di tingkat lokal.
Kelima, model multiproduk atau terpadu. Berbagai kegiatan ekonomi diintegrasikan untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
Prinsip dasarnya adalah model usaha menentukan kebutuhan fasilitas. Bukan sebaliknya. Artinya, sebuah lokasi tidak harus memiliki seluruh fasilitas yang sama dengan lokasi lainnya. Kebutuhan dermaga, pabrik es, cold storage, bengkel, tempat pengolahan, atau fasilitas pemasaran harus mengikuti model ekonomi yang dikembangkan.
Dengan demikian, pembangunan tidak terjebak pada pendekatan seragam yang berisiko menghasilkan infrastruktur tanpa aktivitas ekonomi yang memadai.
Infrastruktur Harus Menghasilkan Nilai Ekonomi
Bayangkan sebuah kampung nelayan yang memiliki dermaga modern, pabrik es, cold storage, dan tempat pengolahan ikan. Apabila nelayan tidak memiliki akses pasar, koperasi tidak berfungsi, pasokan bahan baku tidak terjamin, dan fasilitas tidak dikelola secara profesional, seluruh infrastruktur tersebut berpotensi tidak memberikan manfaat optimal.
Karena itu, pembangunan KNMP harus memperhatikan hubungan antara produksi, pengolahan, logistik, pemasaran, kelembagaan, dan pembiayaan.
Di sinilah pentingnya mempersiapkan model bisnis kawasan sejak awal. Kelembagaan ekonomi masyarakat, termasuk koperasi, perlu memiliki peran yang jelas dalam pengelolaan fasilitas dan pengembangan usaha. Sementara itu, pemerintah daerah perlu memastikan dukungan terhadap aksesibilitas, kepastian lahan, dan infrastruktur dasar.
Perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga pendamping juga dapat berkontribusi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, manajemen, dan akses pasar.
KNMP harus tumbuh sebagai ekosistem ekonomi, bukan sekadar kumpulan bangunan.
Digitalisasi dan Transparansi Menjawab Harapan Publik
Meningkatnya pencarian Kawal KNMP menjadi pengingat bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya mengenai pelaksanaan program. Karena itu, sistem digital menjadi bagian penting dalam penyiapan KNMP 2027.
KKP merancang penggunaan formulir digital yang memuat koordinat lokasi, foto, geotag, dokumen pendukung, hasil diskusi kelompok, dan skor penilaian.
Data tersebut dihimpun dalam basis data nasional KNMP melalui proses validasi otomatis, pengendalian mutu regional, pengendalian mutu nasional, dan dashboard nasional.
Sistem ini memungkinkan data yang dikumpulkan pada satu tahap digunakan kembali pada tahap berikutnya. Dengan demikian, proses survei menjadi lebih efisien, bukti lapangan terdokumentasi, dan keputusan dapat ditelusuri.
Namun, digitalisasi tidak boleh berhenti sebagai instrumen administrasi internal. Informasi perkembangan program juga perlu dikomunikasikan kepada masyarakat.
Publik perlu mengetahui lokasi yang telah diidentifikasi, tahapan penilaiannya, perkembangan kesiapan, dan hasil pembangunan yang telah memberikan manfaat.
Transparansi menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program.
Menyiapkan 1.000 Lokasi untuk Masa Depan Pesisir
Dalam rencana kerja September–Desember 2026, penyiapan KNMP 2027 dibagi menjadi empat tahapan: identifikasi calon lokasi, survei dan penilaian, fasilitasi kesiapan, serta perencanaan dan penetapan lokasi.
Target akhirnya adalah menyiapkan sekitar 1.000 lokasi yang siap direkomendasikan untuk pembangunan KNMP 2027, sekaligus membangun basis data lokasi untuk pengembangan tahun 2028–2029.
Target ini membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan tugas, perguruan tinggi, mitra pelaksana, hingga masyarakat.
Tantangan terbesarnya bukan sekadar mencapai target jumlah lokasi, tetapi memastikan setiap lokasi memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan mampu beroperasi secara berkelanjutan.
Google Trends telah memberikan satu sinyal penting: perhatian masyarakat terhadap KNMP terus berkembang. Bahkan, meningkatnya pencarian terkait pengawalan program menunjukkan bahwa ekspektasi publik perlu dijawab dengan keterbukaan dan hasil yang terukur.
Dus, keberhasilan KNMP tidak ditentukan oleh seberapa tinggi popularitasnya di mesin pencari atau seberapa banyak bangunan yang berhasil didirikan. Keberhasilannya ditentukan oleh apakah nelayan memperoleh manfaat ekonomi, hasil tangkapan memiliki nilai tambah, fasilitas beroperasi, koperasi berkembang, lapangan kerja tercipta, dan masyarakat pesisir semakin sejahtera.
