- Dalam KNMP 2027, saya melihat pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menghasilkan data yang lebih berkualitas serta memastikan pembangunan kampung nelayan berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
- Dari dua Piala Adipura, saya belajar kembali bahwa kepemimpinan, keberanian mengalokasikan anggaran, koordinasi birokrasi, dan partisipasi warga merupakan unsur penting dalam mengubah wajah sebuah kota. Sementara dari Vatulemo dan ruang-ruang publik Palu, saya melihat bagaimana identitas kota dibangun melalui penataan ruang, fasilitas publik, kegiatan ekonomi, dan kenyamanan warganya.
PELAKITA.ID – Dua pekan sebelum pelaksanaan Pelatihan Pembekalan Mitra Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih 2027, saya sudah minta diberangkatkan ke Sulawesi Tengah. Meski sempat berubah, saya mesti ke Kupang, Nusa Tenggara Timur tetapi last minute saya tetap ke Palu.
Senang hati bukan main. Saya menganggap perjalanan ke Palu tidak semata dari satu kota ke kota lain, tetapi juga mempertemukan pekerjaan, persahabatan, ingatan, dan sejumlah pelajaran tentang bagaimana sebuah daerah bergerak menuju perubahan.
Lima hari di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 26–30 Oktober 2026, menjadi salah satu perjalanan semacam itu bagi saya.
Saya datang bersama dua kolega dari Jakarta untuk menjalankan tugas sebagai trainer dan fasilitator dalam pembekalan Mitra Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Tetapi Palu ternyata menawarkan lebih dari agenda pelatihan.
Ada cerita tentang kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil, ada pelajaran dari dua penghargaan Adipura, ada perjumpaan dengan sejumlah sahabat lama, dan ada kesempatan menyaksikan wajah kota yang terasa semakin tertata.
Kembali ke Palu, Menemukan Wajah Kota yang Berubah
Perjalanan dimulai pada Senin, 26 Oktober 2026. Kami berangkat dari Jakarta pada pagi hari bersama dua kolega, Shari Novita dari Pusat Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Muhammad Rusman Madjuleka, seorang aktivis LSM dan pekerja media yang berpengalaman dalam pelatihan metode pengumpulan data.
Kami bertiga mendapat tugas menyiapkan dan mengawal pembekalan mitra pembangunan KNMP 2027 di Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini melibatkan tiga institusi pelaksana survei, yakni Universitas Alkhairaat Palu, LSM Rubalang, dan LSM Mulia. Dua organisasi masyarakat sipil dan satu perguruan tinggi tersebut menjadi bagian dari upaya KKP memperluas kolaborasi dalam penyiapan lokasi pembangunan kampung nelayan.
Menjelang malam, kami tiba di Palu.
Dari kendaraan yang membawa kami menuju hotel, saya mulai memperhatikan wajah kota yang tampak berbeda dibandingkan pengalaman berkunjung pada 2015 dan 2018.
Ada bangunan yang lebih tertata, aktivitas ekonomi malam yang hidup, kafe-kafe yang tumbuh, serta sejumlah fasilitas komersial yang memperlihatkan perkembangan kota.
Saya sempat berkomentar kepada pengemudi bahwa Palu yang saya lihat malam itu terasa jauh berbeda dari kunjungan sebelumnya. Kota ini seperti sedang memperlihatkan babak baru kehidupannya.
Kami menginap di Swiss-Belhotel Palu, kawasan Silae, dekat tepian pantai.
Ada kenangan tersendiri di hotel tersebut karena saya pernah bertemu Prof. Nur Sangadji, M.Sc., di tempat yang sama. Kamar yang lapang, pemandangan laut dari lantai tiga, dan suasana musik dari area hotel menjadi pengantar yang menyenangkan sebelum memasuki agenda pelatihan.
KNMP 2027 dan Pentingnya Kolaborasi
Agenda utama berlangsung pada 27–29 Oktober 2026.
Sebanyak 197 peserta hadir dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Mereka merupakan bagian dari jejaring mitra pembangunan yang akan terlibat dalam survei calon lokasi KNMP 2027.
Pembekalan ini bukan sekadar pelatihan mengisi kuesioner. Ada dua keluaran penting yang hendak dicapai, yakni tersedianya dokumen hasil survei melalui aplikasi KoboCollect dan kemampuan mitra memfasilitasi proses validasi serta pendalaman informasi melalui diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD).
Dalam skema tersebut, surveior tidak hanya mendatangi lokasi, mengajukan pertanyaan, lalu mengirimkan data ke Jakarta.
Mereka juga diharapkan mampu membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan, mengidentifikasi persoalan, dan membantu melengkapi informasi yang belum memadai melalui FGD di tingkat desa maupun kabupaten.
Pembukaan kegiatan secara daring menghadirkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif. Dalam arahannya, ia menjelaskan perkembangan KNMP sejak dirintis pada 2025 serta harapan pemerintah agar program tersebut semakin luas jangkauannya pada 2027.
“Dari sekadar membangun kampung nelayan menuju sebuah ekosistem usaha ekonomi yang terpadu.” Kurang lebih begitu harapan Dirjen Lotharia.
Pemerintah menyiapkan proses survei terhadap sekitar 3.500 titik potensial. Dari proses penyaringan tersebut, diharapkan diperoleh sekitar 1.000–2.000 lokasi yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan tahap berikutnya.
Menurut Lotharia, pelibatan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting karena pemerintah membutuhkan data yang lebih akurat, objektif, dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan.
Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Mohammad Abdi Suhufan, kemudian menjelaskan tahapan, prosedur, metodologi, serta indikator yang harus dipahami para mitra pembangunan.
Ia menekankan bahwa penentuan lokasi tidak boleh bertumpu pada asumsi atau sekadar usulan administratif, melainkan harus didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ada sejumlah aspek yang harus diperiksa, mulai dari basis perikanan, kelembagaan, kesiapan tapak, utilitas, peluang usaha, hingga komitmen pemerintah dan masyarakat setempat. Setiap indikator memiliki arti penting dalam menentukan apakah sebuah lokasi benar-benar layak dikembangkan menjadi kawasan kampung nelayan.
Dalam sesi pemaparan, penulis mendapat kesempatan menjelaskan perspektif sosial ekonomi dan rantai nilai perikanan. Saya mengajak peserta melihat hubungan antara kebijakan nasional dan kepentingan daerah, sekaligus memahami mengapa survei harus mampu menangkap kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan peluang pengembangan usaha masyarakat pesisir.
Disampaikan bahwa, KNMP tidak cukup dipahami sebagai program pembangunan infrastruktur. Kapal, alat tangkap, tempat penyimpanan ikan, maupun fasilitas pendukung lainnya memang penting, tetapi keberlanjutan kawasan sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat terlibat, bagaimana kelembagaan bekerja, dan bagaimana rantai nilai perikanan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan.
Karena itu, proses pengumpulan data harus berjalan bersama proses komunikasi dan fasilitasi. Data yang baik bukan hanya angka yang terisi lengkap, melainkan informasi yang diperoleh melalui pemahaman terhadap realitas dan suara para pemangku kepentingan.
Dari KoboCollect hingga Simulasi FGD
Hari pertama pelatihan berlangsung dinamis. Banyak pertanyaan muncul dari peserta, mulai dari dasar hukum program, dukungan operasional surveyor, cara menghadapi persoalan konflik lahan, hingga mekanisme penentuan lokasi apabila terdapat beberapa desa yang mengusulkan titik berbeda.
Pertanyaan teknis mengenai pengisian KoboCollect juga cukup banyak.
Kami menjelaskan bahwa setiap lokasi memiliki satu formulir utama, sementara informasi pendukung dapat dihimpun dari berbagai responden dan pemangku kepentingan. Seluruh keterangan tersebut kemudian digunakan untuk melengkapi satu dokumen survei yang akan dikirimkan kepada Satgas di Jakarta.
Pada hari kedua, pendekatan pelatihan lebih banyak menggunakan praktik dan simulasi.
Peserta berlatih mengisi formulir, memahami definisi setiap pertanyaan, mengikuti alur pengisian, dan memastikan pertanyaan wajib tidak terlewatkan.
Kami juga melakukan roleplay fasilitasi FGD tingkat desa. Peserta mengambil peran sebagai kepala desa, nelayan, ibu rumah tangga nelayan, pedagang ikan, serta fasilitator.
Simulasi ini penting karena FGD bukan sekadar forum mengumpulkan orang, melainkan ruang untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari orang-orang yang benar-benar memahami kondisi desa.
Peserta juga diperkenalkan pada kebutuhan memilih sekitar 10–15 orang yang relevan untuk terlibat dalam FGD desa. Keterwakilan dan kualitas informasi menjadi pertimbangan utama, bukan semata-mata jumlah orang yang hadir.
Hari ketiga diisi dengan praktik pengisian dan pembaruan data melalui KoboCollect. Saya cukup senang melihat keseriusan peserta dalam menyelesaikan tahapan tersebut. Dari pemantauan proses pembekalan lintas provinsi, Sulawesi Tengah berada pada posisi kedua dalam progres pengisian saat itu, sebuah capaian yang memperlihatkan kesungguhan para peserta.
Ada pula momen istimewa ketika Prof. Nur Sangaji, M.Sc., akademisi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, hadir memberikan motivasi.
Kehadirannya disambut hangat dan memperoleh tepuk tangan meriah. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang memiliki pengaruh dan penghormatan tersendiri di lingkungan akademik maupun masyarakat Palu. Dia menyampaikan pentingnya inisiatif bagi seorang surveyor.
Pada kesempatan itu, secara simbolis kami menyerahkan topi dan rompi biru bertuliskan KKP Surveior Mitra kepada enam perwakilan dari tiga institusi pelaksana. Saya bersama Shari Novita dan M. Rusman Madjulekka menyerahkan perlengkapan tersebut sebagai penanda kesiapan mereka menjalankan tugas di lapangan.
Sesi penutupan juga menjadi ruang bagi peserta menyampaikan kesan, harapan, dan kebutuhan pendampingan lanjutan.
Beberapa di antara mereka berharap tetap ada asistensi ketika mulai melakukan survei. Kami memandang usulan tersebut penting, termasuk membangun komunikasi melalui grup WhatsApp agar persoalan teknis maupun dinamika lapangan dapat segera didiskusikan.
Bertemu Pemerintah Daerah, Mendengar Harapan dari Palu
Di sela-sela agenda pelatihan, saya berkesempatan mengunjungi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala dinas, Dr. Yopie Patiro, menyambut baik pelaksanaan survei yang melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan harapan agar proses pendataan menghasilkan informasi yang semakin baik dan mampu menggambarkan kondisi aktual lokasi-lokasi potensial KNMP. Pelibatan mitra pembangunan dinilainya sebagai langkah untuk menyempurnakan proses pendataan sebelumnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Prof. Nur Sangaji dan Abdul Aziz Gapnal, sahabat yang juga merupakan anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria di Sulawesi Tengah.
Kehadiran Abdul Aziz terasa relevan karena salah satu aspek krusial dalam pembangunan KNMP adalah kepastian dan kesiapan lahan.
Saya kemudian berkesempatan bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido. Sudah cukup lama saya berharap bisa bertemu beliau. Di tengah kesibukannya, Wakil Gubernur masih menyediakan waktu untuk menerima kami dan berbincang mengenai KNMP 2027.
Saya menjelaskan skema survei, pelibatan perguruan tinggi dan NGO, serta upaya mengidentifikasi lokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
Ibu Wagub menyambut baik inisiatif tersebut dan menyampaikan beberapa wilayah yang menurutnya memiliki potensi perikanan besar.
Ia menyebut Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, termasuk komunitas-komunitas Bajo yang menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan. Pantoloan, Tolitoli, dan Parigi juga menjadi wilayah yang menurutnya potensial untuk mendapat perhatian.
Ada kesan personal yang tertinggal dari pertemuan itu. Banyak orang menggambarkan Ibu Reny sebagai sosok yang ramah dan rendah hati. Dalam bahasa Makassar, orang seperti ini kerap disebut sombere.
Saya merasakan sendiri keramahan tersebut dalam percakapan yang berlangsung terbuka dan bersahaja.
Dua Piala Adipura dan Pelajaran tentang Kepemimpinan
Palu juga memberi saya kesempatan untuk membicarakan sesuatu yang menarik dari sisi tata kelola perkotaan, yakni keberhasilan kota ini meraih penghargaan Adipura pada 2023 dan 2025. Tahun 2024 tidak diselenggarakan penilaian Adipura, sehingga dua penghargaan tersebut menjadi penanda capaian Palu dalam dua periode penilaian.
Saya bertemu dengan Ibnu Mundzir, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, yang berbagi cerita mengenai kiat dan proses perubahan pengelolaan sampah di kota ini.
Ada satu hal yang sangat menarik dari penjelasannya, yakni pentingnya kepemimpinan kepala daerah dalam mendorong perubahan. Wali Kota Palu Hadianto Rasyid disebut memiliki komitmen kuat untuk menjadikan persoalan lingkungan sebagai agenda prioritas pemerintahan.
Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dukungan anggaran yang disebut mencapai sekitar delapan persen dari APBD untuk Dinas Lingkungan Hidup. Dukungan ini memungkinkan perangkat daerah memperkuat program, meningkatkan layanan, dan membangun koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.
Selain kepemimpinan, partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting. Pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dibebankan kepada petugas kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup. Ada keterlibatan warga, mekanisme retribusi, perubahan perilaku, serta koordinasi yang harus dibangun secara konsisten.
Dua Piala Adipura itu mengingatkan saya bahwa perubahan kota tidak lahir dari satu kegiatan seremonial atau kampanye sesaat. Ia membutuhkan kepemimpinan yang bekerja, anggaran yang berpihak, birokrasi yang bergerak bersama, dan warga yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya.
Palu memberi pelajaran bahwa reputasi buruk sebuah kota bukanlah nasib yang harus diterima selamanya. Dengan komitmen dan tata kelola yang konsisten, sebuah kota memiliki kesempatan untuk membangun kembali citra dan kualitas lingkungannya.
Vatulemo, Landmark dan Wajah Baru Kota Palu
Salah satu pengalaman paling menyenangkan selama di Palu adalah kesempatan berkeliling kota bersama dua sahabat lama, Lisa Indriyani Bangkele, teman semasa SMA, dan suaminya, M. Arif Sute yang akrab disapa Dg. Nyanrang, asal Galesong.
Keduanya mengajak saya melihat sejumlah sudut kota, termasuk Taman Vatulemo yang menjadi salah satu landmark dan ruang publik kebanggaan masyarakat Palu.
Kawasan ini memberi kesan tersendiri, dengan penataan ruang yang membuat warga dapat menikmati suasana kota secara lebih nyaman.
Saya juga sempat mengunjungi Baruga UMKM, sebuah ruang yang menampilkan beragam produk usaha masyarakat. Ada produk makanan, busana, hingga furnitur yang memperlihatkan potensi kreativitas dan kegiatan ekonomi lokal.
Di sejumlah sudut kota, saya melihat pertumbuhan kafe dengan penataan yang menarik. Tempat-tempat tersebut tampak menjadi ruang pertemuan dan aktivitas anak-anak muda.
Kebersihan, keteraturan, serta penataan area parkir memberikan kesan bahwa ruang usaha dan ruang publik dapat tumbuh berdampingan dengan tertib.
Saya menikmati suasana itu tanpa harus membuat kesimpulan berlebihan. Sebuah kota memang tidak hanya dinilai dari gedung-gedungnya, tetapi juga dari bagaimana ruang publik dikelola, bagaimana warga menggunakannya, dan bagaimana aktivitas ekonomi dapat berlangsung tanpa menghilangkan kenyamanan bersama.
Perjalanan bersama Dg. Nyanrang membawa saya ke kawasan Gong Perdamaian, tidak jauh dari Polda Sulawesi Tengah.
Dari kawasan perbukitan, saya berkesempatan menikmati bentang Kota Palu dari ketinggian. Pemandangan teluk dan permukiman yang membentang di antara perbukitan menjadi pengingat betapa istimewanya lanskap geografis kota ini.
Kami juga melewati sejumlah infrastruktur jalan, termasuk konstruksi jalan layang yang tampak megah dan mengingatkan pada jalan tol. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari perubahan fisik kota yang patut dicermati dalam perjalanan pembangunan Palu.
Tentu saja, perjalanan ke Palu tidak lengkap tanpa menikmati kulinernya. Saya diajak mencicipi bakso di salah satu pusat keramaian kota. Tempatnya nyaman dan rasanya memang sesuai dengan cerita Dg. Nyandrang yang menyebut bakso tersebut sebagai salah satu favorit warga.
Sebelum kembali ke Makassar, ada dua oleh-oleh yang tidak boleh terlupakan: bawang goreng dan sambal roa. Keduanya menjadi buah tangan khas yang dibawa pulang, sekaligus kenangan dari keramahan pasangan sahabat lama yang telah menemani perjalanan saya.
Lima Hari, Banyak Pelajaran
Lima hari di Palu mengajarkan saya bahwa pembangunan memiliki banyak wajah.
Dalam KNMP 2027, saya melihat pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menghasilkan data yang lebih berkualitas serta memastikan pembangunan kampung nelayan berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
Dari dua Piala Adipura, saya belajar kembali bahwa kepemimpinan, keberanian mengalokasikan anggaran, koordinasi birokrasi, dan partisipasi warga merupakan unsur penting dalam mengubah wajah sebuah kota. Sementara dari Vatulemo dan ruang-ruang publik Palu, saya melihat bagaimana identitas kota dibangun melalui penataan ruang, fasilitas publik, kegiatan ekonomi, dan kenyamanan warganya.
Ketiganya memang berbeda bidang, tetapi memiliki satu benang merah: perubahan membutuhkan kerja bersama dan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan gagasan menjadi tindakan.
Saya meninggalkan Palu dengan membawa lebih dari sekadar catatan pembekalan, foto kegiatan, bawang goreng, dan sambal roa. Ada ingatan tentang orang-orang yang bekerja untuk masa depan kampung nelayan, ada cerita tentang kota yang terus berbenah, dan ada keramahan sahabat yang membuat perjalanan terasa lebih dekat.
Palu, bagi saya, bukan hanya kota persinggahan selama lima hari. Ia adalah ruang belajar tentang bagaimana sebuah daerah merawat potensi, memperbaiki tata kelola, membangun identitas, dan menumbuhkan harapan.
Dari ruang pelatihan KNMP, dua Piala Adipura, hingga Taman Vatulemo, Palu menyimpan banyak cerita tentang perubahan yang sedang berlangsung.
___
Tamarunang, 31 Oktober 2026
