Prabowo Minta Pembangunan 100 Kampung Nelayan Dipercepat, Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026

  • Whatsapp
Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas (dok: Inews.id)

PELAKITA.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan agar seluruh kawasan yang masuk dalam target tersebut dapat mulai beroperasi pada akhir 2026.

Program ini diarahkan untuk memperkuat infrastruktur perikanan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Mengutip pemberitaan iNews.com yang ditulis Binti Mufarida pada Sabtu, 10 Oktober 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian 100 Kampung Nelayan hingga penghujung tahun ini.

Setiap kawasan direncanakan dilengkapi sarana pendukung yang memungkinkan aktivitas perikanan berlangsung lebih baik, mulai dari penanganan hasil tangkapan hingga pemasaran.

Fasilitas yang disiapkan mencakup dermaga untuk menunjang kegiatan nelayan, pabrik es untuk menjaga mutu ikan setelah ditangkap, serta tempat penyimpanan berpendingin atau cold storage. Pemerintah juga merencanakan pembangunan pasar sebagai ruang transaksi bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan, sehingga hasil tangkapan tidak hanya dapat didaratkan dengan lebih mudah, tetapi juga dipertahankan kualitasnya sebelum dipasarkan.

Dengan dukungan penyimpanan dingin dan akses pasar, nelayan diharapkan memiliki peluang lebih baik dalam mengelola hasil tangkapan dan mengembangkan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi serta distribusi hasil laut.

Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh selesainya pembangunan fisik, tetapi juga oleh kesiapan pengelolaan fasilitas dan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat nelayan.

Tentang Kampung Nelayan Merah Putih

Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan program strategis nasional yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mentransformasi kawasan permukiman nelayan menjadi lebih tertata, produktif, modern, dan terintegrasi dengan kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan.

Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sarana produksi serta kelembagaan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, KNMP dirancang menyediakan fasilitas yang mendukung rantai usaha perikanan, mulai dari kegiatan penangkapan dan pendaratan ikan, penanganan serta penyimpanan hasil tangkapan, hingga pengolahan dan pemasaran.

Fasilitas yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi antara lain dermaga, tempat pelelangan ikan, pabrik es, cold storage, bengkel nelayan, serta sarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Desain kawasan juga dapat membedakan KNMP Hub sebagai pusat layanan dan kegiatan ekonomi utama dengan kawasan penyangga yang terhubung dalam satu ekosistem perikanan.

Lebih jauh, keberhasilan KNMP tidak semestinya hanya diukur dari selesainya pembangunan gedung dan fasilitas, melainkan dari kemampuan kawasan tersebut menggerakkan usaha, memperkuat kelembagaan masyarakat, membuka akses pasar, dan meningkatkan pendapatan nelayan secara berkelanjutan.

Karena itu, ketepatan pemilihan lokasi, kesiapan lahan, keterlibatan masyarakat, kapasitas pengelola, pembiayaan operasional, serta keberlanjutan usaha menjadi faktor penting agar fasilitas yang dibangun benar-benar digunakan dan memberi manfaat. Dalam artikel terbarunya, Pelakita juga menekankan bahwa KNMP harus dibangun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kesiapan kawasan, bukan sekadar mengejar penyelesaian infrastruktur.

Tahun 2027, Pemerintah ingin memastikan sekurangnya 2000 titik telah siap pula untuk dibangun.

Redaksi