Napas Baru Kelautan Indonesia, Strategi Berkelanjutan Darwis Ismail Menuju Kejayaan Bangsa

Darwis mengusulkan Perhimpunan Ahli Kelautan Indonesia, lengkap dengan standar kompetensi kerja nasional untuk pemetaan laut, survei hidrografi, oseanografi, hingga konservasi. Momentumnya tepat. Pemerintah baru saja mengesahkan Konvensi ILO 188 dan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan.
Pasar dunia makin menuntut bukti mutu, dari produk hingga manusianya. Dengan lebih dari 50 perguruan tinggi kini menyelenggarakan pendidikan kelautan, sertifikasi menjadi jembatan antara ijazah dan pekerjaan.
Tentu ketiga gagasan itu belum selesai sebagai rancangan. Revisi kewenangan daerah menuntut kerja legislasi yang panjang, badan usaha negara harus dijaga agar tidak mematikan usaha rakyat, dan organisasi profesi hanya bermakna bila standarnya dihormati industri.

Oleh: Ir. Amril Taufik Gobel, ST, IPU, ASEAN Eng. – Corporate Communication Advisor PT Nindya Karya (Persero), Blogger (daengbattala.com)

“Kita terikat pada samudra.” John F. Kennedy, Newport, 14 September 1962

PELAKITA.ID – Presiden Amerika Serikat itu mengucapkannya pada jamuan makan malam menjelang lomba layar di Newport. Ia mengingatkan bahwa kadar garam dalam darah manusia serupa dengan kadar garam di lautan, sehingga setiap kali kembali ke laut, manusia sesungguhnya pulang ke asalnya.

Menariknya, dalam pidato yang sama Kennedy menyinggung pesta olahraga yang baru saja digelar di Indonesia dan semangat yang ditiupkannya ke seluruh Asia. Enam puluh empat tahun kemudian, di negeri kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa air, kalimat itu terasa seperti ditulis untuk kita.

Di antara puluhan ribu anak bangsa yang memilih hidupnya diikat oleh laut, nama Darwis Ismail kini mengemuka sebagai salah satu calon Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) periode 2026 hingga 2031.

Perjalanannya bermula jauh dari ruang rapat Jakarta. Putra Luwu, Sulawesi Selatan, ini menamatkan sarjana kelautan di Universitas Hasanuddin, lalu merantau ke ibu kota dan meraih gelar magister manajemen di IPB.

Ia menempuh jalan yang tidak lazim bagi seorang aktivis: menjadi pengusaha, memimpin Teknocorp Grup, menekuni usaha udang vaname, sambil tetap merawat rumah alumninya.

Dua periode ia dipercaya memimpin Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Unhas. Pada Kongres III ISKINDO di Tanjungpinang, September 2021, organisasi beranggotakan sekitar 35 ribu orang itu menempatkannya sebagai wakil ketua umum, mendampingi M. Riza Damanik.

ISKINDO sendiri lahir dari kegelisahan yang sama.

Alumni kelautan dari berbagai kampus, termasuk jejaring Unhas yang sebelumnya menghidupkan HIKTIKINDO dan ISLA, ikut menginisiasi wadah nasional ini dan mempercayakan kepemimpinan pertamanya kepada M. Zulficar Mochtar.

Pada 3 Juli 2015, lima belas pengurusnya diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, membawa usulan pembangunan pulau terluar dan standar sertifikasi bagi sarjana kelautan. Enam tahun kemudian, pada Desember 2021, Darwis ikut dalam rombongan yang diterima Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Di ruangan itu terungkap bahwa sekitar 3 ribu sarjana kelautan lulus setiap tahun namun masih bergantung pada sertifikat terbitan lembaga asing, sementara porsi kredit usaha rakyat untuk sektor kelautan kala itu hanya sekitar 2 persen.

Sebelas tahun sejak ketukan pertama di pintu Istana, pekerjaan rumah itu belum tuntas. Itulah benang yang hendak dijahit Darwis pada Kongres IV, 23 dan 24 Oktober 2026.

Kongres itu berlangsung ketika dunia sedang tidak ramah. Dana Moneter Internasional pada Juli 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,0 persen, menaikkan perkiraan inflasi dunia ke 4,7 persen, dan memperkirakan pertumbuhan perdagangan dunia melambat dari 5 persen menjadi 3,5 persen.

Konflik di Timur Tengah sejak akhir Februari membuat harga energi sekitar 25 persen lebih mahal. Bagi nelayan, angka itu bukan sekadar statistik. Setiap liter solar yang makin mahal berarti hari berlayar yang lebih pendek serta dapur yang lebih sepi.

Di dalam negeri, gambarnya bercampur. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester pertama, tetapi 63.789 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja hingga September 2026.

Di kampung pesisir, Nilai Tukar Nelayan September 2026 turun menjadi 108,85 dari 109,04 pada bulan sebelumnya. Di lima provinsi, termasuk Kalimantan Tengah (95,20) dan Nusa Tenggara Timur (96,07), indeks itu pada Agustus 2026 masih di bawah 100, pertanda biaya hidup dan biaya produksi melampaui pendapatan.

Sementara itu ekspor perikanan Januari hingga Juni 2026 mencapai 566,25 ribu ton senilai 3 miliar dolar AS ke 152 negara. Capaian yang patut disyukuri, namun baru sekitar 45 persen dari target tahunan 6,7 miliar dolar AS.

Di tengah kecemasan itu, laut justru menawarkan jalan keluar. Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB edisi 2026 mencatat produksi perikanan dan budi daya perairan dunia menembus rekor 235 juta ton pada 2024. Budi daya hewan air untuk pertama kalinya melampaui 100 juta ton, perdagangannya bernilai 184 miliar dolar AS, dan sektor ini menopang lebih dari 600 juta penghidupan.

Indonesia tercatat dalam kelompok lima negara yang bersama menyumbang 82 persen produksi budi daya perairan dunia, sejajar dengan Tiongkok, India, Vietnam, dan Bangladesh.

Ketika harga energi dan pangan bergejolak, dunia mencari protein yang terjangkau, dan negeri ini memilikinya. Persoalannya bukan pada kekayaan laut, melainkan pada siapa yang mengurus, siapa yang membeli, dan siapa yang diakui keahliannya.

Tiga pertanyaan itulah yang dijawab tiga gagasan strategis Darwis.

Pertama, siapa yang mengurus.

Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, kewenangan pengelolaan laut 0 sampai 12 mil ditarik ke provinsi dan banyak kabupaten/kota melebur dinas kelautannya ke dinas lain.

Nelayan kecil dan pembudi daya, yang seluruh hidupnya berlangsung di kampung, terpaksa berurusan dengan kantor yang jauh. Darwis mendorong ISKINDO menyusun kajian akademis dan naskah kebijakan untuk menghidupkan kembali dinas kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota.

Ia juga menyoroti banyaknya sarjana kelautan yang menganggur karena menyempitnya formasi di daerah. “Kalau itu dimunculkan kembali, bisa ribuan alumni kelautan terserap di situ nanti,” ujarnya.

Kedua, siapa yang membeli. Darwis mengusulkan badan usaha milik negara yang khusus menggarap budi daya biota bernilai tinggi seperti lobster, kerapu, udang vaname, rumput laut, dan kerang mutiara.

Perannya sebagai pembeli siaga, penyedia benih unggul, pelaksana riset terapan, sekaligus pintu ekspor yang tertib, dengan pola kemitraan inti dan plasma agar nelayan tidak sekadar menjadi penonton.

Gagasan ini bukan lahir kemarin sore. Sejak 2024 ia telah menyuarakannya bersama usul alokasi minimal 5 persen APBN untuk kelautan. Ia berbicara sebagai praktisi.

Dalam hitungannya, Sulawesi Selatan memiliki lebih dari 100.000 hektare tambak dengan produktivitas baru 5 sampai 10 ton per hektare, padahal daerah dan negara tetangga mampu mencapai 20 sampai 30 ton.

Jika celah itu ditutup dengan teknologi, benih bebas penyakit, rantai dingin, dan listrik tenaga surya untuk kincir tambak, ia memperkirakan 200 ribu tenaga kerja terserap. Bukti kecilnya sudah terlihat: di provinsi itu saja, 144 unit pengolahan ikan lokal mengekspor ke 46 negara dan mempekerjakan 8.389 orang.

Ketiga, siapa yang diakui. Dokter memiliki IDI, insinyur memiliki PII, sedangkan ahli kelautan belum memiliki rumah profesi yang menetapkan standar dan melindungi anggotanya.

Darwis mengusulkan Perhimpunan Ahli Kelautan Indonesia, lengkap dengan standar kompetensi kerja nasional untuk pemetaan laut, survei hidrografi, oseanografi, hingga konservasi.

Momentumnya tepat. Pemerintah baru saja mengesahkan Konvensi ILO 188 dan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan.

Pasar dunia makin menuntut bukti mutu, dari produk hingga manusianya. Dengan lebih dari 50 perguruan tinggi kini menyelenggarakan pendidikan kelautan, sertifikasi menjadi jembatan antara ijazah dan pekerjaan.

Tentu ketiga gagasan itu belum selesai sebagai rancangan. Revisi kewenangan daerah menuntut kerja legislasi yang panjang, badan usaha negara harus dijaga agar tidak mematikan usaha rakyat, dan organisasi profesi hanya bermakna bila standarnya dihormati industri.

Darwis menempatkan semuanya sebagai agenda yang harus diuji lewat kajian kelayakan dan perdebatan terbuka, seraya mengajak siapa pun yang terpilih untuk tetap membawa gagasan ke depan. Keteguhan serupa terlihat ketika ia bersuara keras soal tambang nikel di Raja Ampat pada Juni 2025. Keberpihakannya pada laut tidak ia tawar dengan kepentingan sesaat.

Begitulah, kongres bukan soal siapa yang duduk di kursi ketua. Ia soal anak nelayan yang baru diwisuda lalu pulang ke kampung tanpa tahu ke mana ijazahnya harus dibawa. Ia soal petambak yang menjual udangnya dengan harga yang ditentukan orang lain. Ia soal penyelam pemeta karang yang keahliannya tak tercatat di mana pun.

Jika ISKINDO mampu menjawab tiga wajah itu, Indonesia tidak hanya bertahan dari badai ekonomi dunia, tetapi juga menawarkan jawabannya sendiri: pangan dari laut yang dikelola orang berilmu dan dinikmati orang kecil.

Kofi Annan pernah mengingatkan bahwa pendidikan adalah pijakan kemajuan di setiap masyarakat dan setiap keluarga. Bagi sarjana kelautan Indonesia, pesan itu kini menunggu untuk dilayarkan.

“Pengetahuan adalah kekuatan. Informasi itu membebaskan.” Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB, Toronto, 22 Juni 1997

Referensi: