- Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia ISKINDO M. Riza Damanik menekankan pentingnya kajian akademik, keadilan akses sumber daya laut, pemulihan kesehatan ekosistem, dan penguatan kewirausahaan sebagai agenda strategis sarjana kelautan Indonesia.
- ISKINDO diharapkan konsisten menjadikan kajian akademik dan studi strategis sebagai fondasi untuk memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya laut. Kajian tersebut perlu terus diperbarui dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi mutakhir agar dapat memandu pembangunan kelautan secara lebih baik. Tidak cukup hanya menyampaikan aspirasi atau merespons kebijakan yang sedang berjalan.
- Forum Pra-Kongres IV bukan hanya menjadi tempat bertukar pandangan, melainkan juga ruang untuk menguji gagasan dan mempertemukan pengalaman para alumni dari berbagai bidang. Hasil diskusi diharapkan dapat memperkuat orientasi organisasi agar lebih relevan terhadap persoalan pembangunan maritim dan kebutuhan masyarakat.
PELAKITA.ID, JAKARTA— Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), M. Riza Damanik, mengajak para sarjana kelautan Indonesia memperkuat kontribusi dalam transformasi pembangunan maritim nasional, dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi biru berjalan beriringan dengan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Pesan tersebut disampaikan Riza saat membuka Talk Show Pra-Kongres IV ISKINDO, Jumat, 9 Oktober 2026.
Mengangkat tema “Transformasi Pembangunan Maritim Nasional Menuju Ekonomi Biru yang Berkeadilan dan Inklusif”, forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menghimpun gagasan para alumni menjelang kongres, sekaligus merumuskan arah kontribusi organisasi terhadap pembangunan kelautan Indonesia.
Dalam sambutannya, Riza menyapa sejumlah senior dan anggota ISKINDO yang hadir secara langsung maupun daring.
Ia secara khusus menyapa Kamaruddin Azis, yang disebutnya sebagai sosok yang kerap menjadi “provokator” melalui tulisan-tulisannya yang menarik, serta menyampaikan apresiasi kepada para senior dan alumni yang terus menjaga komunikasi dan jejaring organisasi.
Riza berharap forum tersebut menjadi pemantik bagi para alumni di berbagai daerah untuk menyampaikan gagasan yang selama ini berkembang di lingkungan masing-masing.
Gagasan yang masih tersebar itu, menurutnya, perlu dihimpun dan ditata agar dapat menjadi bagian dari program strategis ISKINDO setelah Kongres IV. “Ini bagian dari upaya kita memberikan stimulus kepada para alumni di mana pun berada, agar nantinya menjelang Kongres IV, semua ide yang berserakan itu bisa disajikan, ditata dengan baik, dan menjadi bagian dari program-program strategis ke depan,” ujarnya.
Memperkuat tradisi akademik dan kebijakan berbasis bukti
Riza menegaskan bahwa ISKINDO merupakan organisasi profesi yang harus menjaga karakter akademik melalui kajian strategis, penelitian, dan pengembangan gagasan yang berlandaskan bukti empiris.
Menurut Deputi Bidang UMKM, Kementerian UMKM itu, karakter tersebut menjadi pembeda penting antara organisasi profesi sarjana kelautan dan perkumpulan yang tidak menempatkan pengetahuan sebagai dasar utama gerakannya.
Sejak didirikan dengan amanah para senior, ISKINDO diharapkan konsisten menjadikan kajian akademik dan studi strategis sebagai fondasi untuk memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya laut.
Kajian tersebut perlu terus diperbarui dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi mutakhir agar dapat memandu pembangunan kelautan secara lebih baik.
Bagi Riza, organisasi profesi tidak cukup hanya menyampaikan aspirasi atau merespons kebijakan yang sedang berjalan. ISKINDO juga perlu menghasilkan pengetahuan, menawarkan pilihan kebijakan, serta mengawal agar keputusan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah didukung pemahaman yang kuat terhadap kondisi ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir.
Dengan demikian, forum Pra-Kongres IV bukan hanya menjadi tempat bertukar pandangan, melainkan juga ruang untuk menguji gagasan dan mempertemukan pengalaman para alumni dari berbagai bidang. Hasil diskusi diharapkan dapat memperkuat orientasi organisasi agar lebih relevan terhadap persoalan pembangunan maritim dan kebutuhan masyarakat.
Empat indikator kemakmuran rakyat dalam pengelolaan laut
Dalam paparannya, Riza mengingatkan kembali amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama prinsip bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia mengaitkan prinsip tersebut dengan pengalaman pengujian undang-undang mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Mahkamah Konstitusi beberapa tahun sebelumnya.
Dari pengalaman itu, Riza menyoroti empat indikator yang menurutnya penting untuk terus dihidupkan dalam mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Pertama, sejauh mana sumber daya alam dimanfaatkan bagi rakyat.
Kedua, bagaimana pemerataan manfaat pemanfaatan sumber daya tersebut. Ketiga, seberapa besar partisipasi masyarakat dalam menentukan manfaat yang dihasilkan.
Keempat, bagaimana penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.
Keempat indikator tersebut, menurut Riza, harus menjadi rujukan ketika Indonesia mengembangkan ekonomi kelautan dan ekonomi biru. Pemanfaatan sumber daya laut tidak boleh hanya dilihat dari besarnya investasi, peningkatan produksi, atau nilai ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga harus dinilai berdasarkan distribusi manfaat dan ruang partisipasi masyarakat.
Ia yang saat Zoom sedang berada di Bandung berharap para sarjana kelautan ikut mengawal agar kebijakan pengelolaan laut, baik di tingkat nasional maupun daerah, tetap sejalan dengan prinsip kemakmuran rakyat.
“Tugas organisasi profesi bukan hanya menghasilkan pemikiran, tetapi juga memastikan bahwa pemikiran tersebut dapat menjadi bagian dari proses pembangunan dan pengambilan keputusan,” ucapnya.
Perspektif tersebut penting karena sumber daya laut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, serta komunitas yang memiliki hubungan historis dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Oleh sebab itu, transformasi pembangunan maritim perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut bukan sekadar menjadi penerima dampak, melainkan turut berpartisipasi dalam menentukan arah pemanfaatan sumber daya.
Kesehatan laut menjadi pekerjaan rumah bersama
Riza, sosok yang pernah aktif di Wahana Lingkungan Hidup dan mengurus bidang kelautan ini kemudian mengangkat tantangan ekologis yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius.
Dia menyampaikan bahwa indeks kesehatan laut Indonesia belum menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya dan, dalam pembacaan global yang ia sampaikan, nilainya belum pernah melampaui rata-rata indeks kesehatan laut dunia.
Kondisi tersebut menjadi bahan refleksi karena Indonesia sebenarnya telah mengalami perkembangan dari sisi regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia kelautan. Regulasi yang tersedia saat ini dinilai lebih lengkap dibandingkan dua dekade lalu, lembaga pengelola semakin berkembang, dan jumlah sarjana serta perguruan tinggi yang memiliki program studi kelautan juga meningkat.
Namun, pertumbuhan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia itu belum otomatis menghasilkan perbaikan kesehatan laut sebagaimana diharapkan. Riza menilai keadaan tersebut perlu menjadi dasar evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas kebijakan, pelaksanaan program, serta kontribusi seluruh pihak dalam menjaga ekosistem laut.
Pria yang pernah kuliah di Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin dan menuntaskanya ilmu serupa di Universitas Diponegoro untuk Strata Satu ini mengajak peserta diskusi menjadikan data kesehatan laut sebagai pemantik untuk merumuskan langkah perbaikan.
“Para sarjana kelautan perlu mendiskusikan pendekatan yang dapat memperkuat perlindungan ekosistem, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, dan memastikan bahwa pemanfaatan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Bagi ISKINDO, tantangan tersebut membuka ruang pengabdian yang luas. Pengetahuan akademik, pengalaman profesional, dan jejaring alumni perlu dimanfaatkan untuk menjembatani kebutuhan penelitian dengan kebijakan serta praktik pengelolaan di lapangan. Dengan begitu, keahlian sarjana kelautan dapat memberikan kontribusi yang lebih terukur terhadap perbaikan kondisi laut Indonesia.
Lebih dari 80 persen potensi subsektor ekonomi kelautan perlu digerakkan
Tantangan berikutnya yang disoroti Riza adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi kelautan Indonesia.
Ia memaparkan hasil studi yang dilakukan bersama sejumlah akademisi dan lembaga, termasuk Prof. Denny yang saat itu memimpin SDGs Center Universitas Diponegoro, serta melibatkan PKSPL IPB dan Ati dari Universitas Hasanuddin.
Studi tersebut berangkat dari pertanyaan mengenai persiapan yang diperlukan Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045. Kajian itu mencoba memetakan subsektor ekonomi yang sudah berkembang, potensi yang belum dimanfaatkan, serta kebutuhan investasi yang perlu dipersiapkan dari sisi sumber daya manusia dan modal.
Menurut simulasi penelitian yang dipaparkan Riza, kurang dari 20 persen subsektor ekonomi kelautan telah bergerak, dimanfaatkan, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Artinya, lebih dari 80 persen potensi subsektor lainnya masih menjadi ruang pekerjaan besar untuk dikembangkan.
“Peluang kita besar sekali, karena ada kesenjangan yang cukup besar terkait pengelolaan subsektor ekonomi kelautan kita,” ujarnya.
Bagi Riza, temuan tersebut menunjukkan bahwa masa depan ekonomi kelautan Indonesia tidak cukup hanya bertumpu pada subsektor yang selama ini sudah berkembang. Diperlukan peta jalan yang dapat mengidentifikasi bidang-bidang potensial, menentukan prioritas investasi, serta memperkuat kapasitas nasional untuk mengembangkan sektor-sektor yang belum bergerak secara optimal.
Investasi penelitian menjadi salah satu kebutuhan penting agar pengembangan subsektor ekonomi kelautan didukung informasi dan inovasi yang memadai.
Di saat yang sama, investasi pada sumber daya manusia dibutuhkan untuk menyiapkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sektor, sementara dukungan modal diperlukan agar gagasan dan teknologi dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.
Riza berharap proses tersebut dapat membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas dan memberikan ruang yang lebih luas bagi alumni kelautan untuk berkontribusi. Potensi ekonomi kelautan yang belum tergarap, menurutnya, harus dibaca sebagai peluang untuk memperkuat peran ilmu pengetahuan, kewirausahaan, dan inovasi dalam pembangunan nasional.
Mendorong lebih banyak pengusaha dari kalangan sarjana kelautan
Pada bagian berikutnya, Riza menyoroti pentingnya kewirausahaan dalam memperluas pemanfaatan potensi sumber daya laut.
Ia menceritakan kunjungannya ke sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Diponegoro, dalam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan.
Dari berbagai pertemuan tersebut, ia menangkap satu kebutuhan mendasar: Indonesia memerlukan lebih banyak pengusaha yang mampu mengembangkan peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengubah potensi sumber daya menjadi nilai tambah.
Riza menyebut rasio kewirausahaan Indonesia saat itu sebesar 3,25 persen. Sebagai pembanding yang disampaikan dalam sambutannya, ia menyebut negara-negara maju memiliki rasio sekurang-kurangnya 8 persen, Amerika Serikat sekitar 12 persen, dan Singapura sekitar 8 persen. Ia berharap Indonesia dapat mencapai target 3,9 persen pada akhir 2029 dan menuju 8 persen pada 2045.
Dalam konteks itu, Riza mengajak para alumni kelautan untuk memperluas pilihan jalur pengabdian profesional.
Menurutnya, tidak semua sarjana kelautan harus masuk ke pemerintahan, menjadi anggota legislatif, atau berkarier di lingkungan kampus. Semua jalur tersebut tetap penting, tetapi sektor usaha juga perlu diisi oleh alumni yang mampu mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis kelautan.
Ia mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha tangguh dari kalangan sarjana kelautan yang memiliki keberanian memanfaatkan peluang, kemampuan membaca kebutuhan pasar, serta penguasaan ilmu dan teknologi. Dengan semakin banyaknya alumni yang membangun usaha, potensi ekonomi laut diharapkan dapat berkembang menjadi sumber pertumbuhan baru sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan berkualitas.
Riza juga menyinggung Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang menurut paparannya telah ditandatangani Presiden sekitar dua bulan sebelumnya dan memuat peta jalan pengembangan kewirausahaan untuk 20 tahun ke depan.
Ia melihat kebijakan tersebut sebagai peluang bagi ISKINDO untuk membangun sinergi dalam menyiapkan pengusaha kelautan.
Organisasi profesi dapat mengambil peran melalui penguatan kapasitas anggota, pengembangan jejaring usaha, kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta hubungan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung tumbuhnya inovasi dan investasi.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kewirausahaan kelautan tidak boleh sekadar mengejar keuntungan dari eksploitasi sumber daya. Ia menekankan tiga prinsip yang perlu menjadi pegangan.
Pertama, usaha harus berpihak pada lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Kedua, kegiatan ekonomi harus mampu menghasilkan nilai tambah melalui inovasi dan teknologi, bukan sekadar mengambil sumber daya mentah. Ketiga, usaha perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
Ketiga prinsip itu menempatkan kewirausahaan sebagai bagian dari solusi pembangunan maritim. Pengusaha kelautan yang dibutuhkan bukan hanya mereka yang mampu meningkatkan produksi, tetapi juga yang dapat mengembangkan produk dan teknologi, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Integritas sebagai fondasi kepemimpinan dan pengabdian
Menjelang akhir sambutannya, Riza menyampaikan harapan agar alumni kelautan dapat mengisi lebih banyak ruang strategis dalam kehidupan publik dan perekonomian nasional. Ia menyebut sektor eksekutif, legislatif, yudikatif, serta sektor swasta sebagai ruang pengabdian yang membutuhkan kontribusi sarjana kelautan.
Namun, penguasaan ilmu pengetahuan dan semangat untuk berkontribusi saja tidak cukup. Riza menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi bagi setiap alumni yang ingin mengambil peran dalam pembangunan.
Ia mengutip pesan yang dikaitkannya dengan pengusaha Warren Buffett mengenai pentingnya integritas, kecerdasan, dan semangat. Dalam penekanannya, kecerdasan dan semangat kehilangan makna apabila tidak disertai integritas.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kapasitas profesional harus berjalan bersama tanggung jawab moral, baik ketika seseorang bekerja di pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi publik, maupun dunia usaha.
Bagi ISKINDO, integritas juga menjadi modal untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat posisi organisasi sebagai mitra strategis dalam pembangunan kelautan. Organisasi profesi akan lebih bermakna apabila mampu menjaga independensi pemikiran, mengedepankan bukti ilmiah, serta menempatkan kepentingan publik dan keberlanjutan sumber daya sebagai pertimbangan utama.
Menjelang Kongres IV, ISKINDO diharapkan semakin kontributif
Menutup sambutannya, Riza berharap diskusi yang berlangsung dalam rangkaian Pra-Kongres IV dapat melengkapi gagasan yang telah berkembang sekaligus memantik pembicaraan lebih mendalam mengenai masa depan pembangunan maritim Indonesia.
Ia menyampaikan harapan agar rangkaian diskusi hingga pelaksanaan kongres berjalan lancar, musyawarah mufakat dapat tercapai, dan program-program strategis organisasi semakin kuat. Lebih dari itu, ia berharap ISKINDO tumbuh menjadi organisasi yang semakin guyub, solid, dan kontributif terhadap pembangunan kelautan nasional.
Pesan Riza menempatkan Kongres IV bukan semata-mata sebagai agenda pergantian kepengurusan, melainkan momentum untuk memperkuat kembali orientasi organisasi.
Kajian akademik perlu terus dikembangkan, prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya harus dikawal, kesehatan laut perlu menjadi perhatian bersama, dan peluang ekonomi kelautan mesti diterjemahkan menjadi kegiatan produktif yang menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja berkualitas.
Di tengah besarnya potensi laut Indonesia dan tantangan yang masih harus diselesaikan, Riza menunjukkan optimisme bahwa para sarjana kelautan memiliki ruang kontribusi yang luas.
Syaratnya, pengetahuan harus dihubungkan dengan kebijakan, inovasi harus dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi, dan pertumbuhan usaha harus tetap berpijak pada keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial.
Melalui semangat kolektif tersebut, ISKINDO diharapkan tidak hanya menjadi rumah bagi para alumni, tetapi juga kekuatan intelektual dan profesional yang ikut menentukan arah masa depan maritim Indonesia.
Kongres IV menjadi kesempatan untuk menerjemahkan harapan itu ke dalam program yang lebih terarah, kolaborasi yang lebih luas, dan kontribusi yang semakin nyata bagi bangsa.
Redaksi
