PELAKITA.ID – Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan bencana ekologis, sebuah pesan kuat lahir dari Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
Kelompok penyandang disabilitas bersama organisasi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, dan pegiat lingkungan menunjukkan bahwa upaya penyelamatan lingkungan bukan hanya tanggung jawab negara atau aktivis lingkungan semata, melainkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu, bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Latimojong, Dewan Kehutanan Nasional (DKN), akademisi, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar kegiatan bertajuk “Aksi Nyata Disabilitas untuk Iklim”.
Kegiatan yang dipusatkan di Dusun Tamara, Desa Malela, pada Sabtu (20/6) lalu itu meliputi diskusi multipihak, penyerahan bibit kepada penyandang disabilitas, serta penanaman simbolis 100 pohon di lahan milik kelompok disabilitas dan kawasan bantaran Sungai Suso yang rawan erosi.
Lebih dari sekadar kegiatan seremonial, aksi ini menjadi penanda lahirnya paradigma baru bahwa kelompok disabilitas bukan hanya kelompok rentan yang terdampak perubahan iklim, tetapi juga bagian penting dari solusi.
Selama ini, penyandang disabilitas sering ditempatkan sebagai objek perlindungan dalam berbagai kebijakan kebencanaan dan lingkungan. Padahal, mereka memiliki kapasitas, pengetahuan, dan semangat yang sama untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Koordinator Wilayah V DPD PPDI Sulawesi Selatan, Basri Andang, menegaskan bahwa krisis iklim memberikan dampak yang lebih berat bagi kelompok disabilitas karena keterbatasan akses informasi, mobilitas, dan layanan saat terjadi bencana.
Kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menempatkan penyandang disabilitas hanya sebagai penerima bantuan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa teman-teman disabilitas siap berdiri di garis depan untuk menanam, merawat, dan menyuarakan keadilan iklim. Kegiatan ini menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif akademisi, pemerintah, praktisi lingkungan, dunia usaha, dan komunitas disabilitas guna mencari solusi bersama terhadap berbagai ketimpangan yang masih terjadi,” ujarnya.
Pesan serupa disampaikan Ketua Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Dr. Abdul Rahman Nur, SH, MH. Menurutnya, kegiatan ini memiliki nilai penting karena menghubungkan diskusi dengan aksi nyata di lapangan.
“Kita terlalu sering berbicara tentang lingkungan dalam ruang-ruang rapat dan seminar. Yang menarik dari kegiatan ini adalah diskusi dilakukan langsung di lokasi yang pernah terdampak bencana, bersama masyarakat dan kelompok disabilitas, lalu dilanjutkan dengan aksi penanaman pohon. Ini menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” katanya.
Wakil Rektor IV Universitas Andi Djemma Palopo itu bahkan melihat kegiatan ini sebagai embrio lahirnya gerakan lingkungan berbasis disabilitas yang lebih luas di Indonesia.
Menurutnya, gerakan tersebut perlu dikembangkan menjadi program berkelanjutan, termasuk mendorong terbentuknya kebun bibit yang dikelola langsung oleh organisasi penyandang disabilitas di tingkat desa maupun kabupaten.
“Kita berharap gerakan ini tidak berhenti di Desa Malela. Ini bisa menjadi model yang direplikasi di desa-desa lain untuk menjaga daerah aliran sungai, memperkuat ketahanan lingkungan, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok disabilitas,” ujarnya.
Urgensi gerakan ini semakin nyata ketika melihat kondisi lingkungan Desa Malela. Kepala Desa Malela, Muharram, menjelaskan bahwa wilayahnya menghadapi ancaman erosi tebing sungai sepanjang sekitar tiga kilometer yang berpotensi memicu longsor dan kerusakan infrastruktur desa.
Banjir besar yang terjadi sebelumnya bahkan menyebabkan bentangan jembatan gantung utama warga berubah dari sekitar 60 meter menjadi hampir 100 meter akibat abrasi dan pengikisan tebing sungai. Dampaknya tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga mengganggu akses petani menuju lahan pertanian mereka.
Karena itu, penanaman pohon tidak lagi dapat dipandang sebagai kegiatan simbolis semata. Bagi masyarakat Desa Malela, rehabilitasi vegetasi di sepanjang bantaran Sungai Suso merupakan bagian dari strategi adaptasi dan mitigasi bencana berbasis alam.
Pemerintah desa mendorong penanaman jenis tanaman seperti aren dan bambu yang memiliki kemampuan memperkuat struktur tanah sekaligus berfungsi sebagai pagar alami penahan erosi.
Pada akhir kegiatan, Kepala KPH Latimojong, Ir. Hasrul, M.Si., menyerahkan bibit kepada Ketua PPDI Luwu, Bakhtiar, dan perwakilan penyandang disabilitas Desa Malela, Yusri.
Penyerahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan aksi penanaman bersama oleh seluruh peserta di lahan kelompok disabilitas dan bantaran Sungai Suso.
Di balik sederhana dan terbatasnya skala kegiatan ini, tersimpan pesan yang jauh lebih besar.
Perubahan iklim tidak mengenal batas sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik seseorang. Karena itu, solusi terhadap krisis iklim juga harus inklusif dan melibatkan semua kelompok masyarakat.
Apa yang dimulai dari Desa Malela sesungguhnya bukan hanya tentang menanam 100 pohon.
Ini adalah upaya membangun kesadaran bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan, memperoleh akses terhadap informasi iklim, serta menjadi pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan bumi.
Jika gerakan ini terus diperkuat, Luwu berpotensi menjadi contoh bagaimana agenda inklusi sosial dan aksi iklim dapat berjalan beriringan.
Dari tepian Sungai Suso, sebuah pesan penting disampaikan kepada Indonesia: penyelamatan lingkungan akan lebih kuat ketika tidak ada satu kelompok pun yang ditinggalkan.
