Pastikan setiap rupiah digunakan secara bertanggung jawab, jaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan
PELAKITA.ID – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program prioritas di sektor perikanan.
Tahun ini, anggaran sebesar Rp 58,98 miliar telah digelontorkan untuk mendukung berbagai kegiatan strategis yang berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat pesisir.
Dalam rapat teknis bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, Gubernur Sherly Tjoanda Laos menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran, tanpa mengesampingkan percepatan pelaksanaan program.
Ia menekankan bahwa setiap program harus berfokus pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pastikan setiap rupiah digunakan secara bertanggung jawab, jaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan,” ujarnya dikutip via media PilarMalut.
Sejumlah program unggulan yang telah dirancang DKP Malut antara lain pembangunan coldstorage berkapasitas 20 ton di tiga wilayah: Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Halmahera Selatan, masing-masing dengan nilai anggaran Rp 2,8 miliar.
Fasilitas ini ditujukan untuk menjaga mutu hasil tangkapan nelayan.
Pemprov juga membangun pabrik es berkapasitas 5 ton di Desa Bajo (Kecamatan Sanana Utara, Kepulauan Sula) dan Desa Dabo (Kecamatan Maba Utara, Halmahera Timur), masing-masing senilai Rp 3 miliar, guna memperkuat sistem rantai dingin (cold chain) dalam distribusi hasil laut.
Tak hanya itu, dialokasikan pula anggaran lebih dari Rp 19 miliar untuk pengadaan armada tangkap berukuran 1–3 GT yang akan disalurkan ke berbagai kabupaten/kota, termasuk Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai.
Program ini turut mencakup bantuan rumpon laut dalam, pengembangan budidaya rumput laut, dan penyediaan alat tangkap modern yang menyasar pelaku usaha perikanan skala kecil dan menengah.
Dalam rangka mendorong keberlanjutan, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan sarana pendukung budidaya perikanan air payau dan air tawar, serta peningkatan kapasitas pengolahan hasil laut.
Termasuk dalam program ini adalah rehabilitasi fasilitas pengolahan di wilayah Dufa-Dufa dan Wainin.
Gubernur Sherly menutup arahannya dengan menekankan bahwa sinergi lintas sektor, percepatan pelaksanaan, serta tata kelola yang akuntabel dan bersih menjadi kunci utama keberhasilan seluruh program DKP tahun 2025.
Redaksi
