PELAKITA.ID – Pelakita memeriksa dokumen internet tentang pernyataan Ayatollah Ali Khameini dari Iran tentang larangan memproduksi bom nuklir.
Dan benar, bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah mengeluarkan fatwa keagamaan yang menyatakan bahwa produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir dilarang (haram) menurut hukum Islam.
Pernyataan publik pertama mengenai fatwa ini muncul sekitar tahun 2003, dan sejak saat itu telah diulang dalam berbagai bentuk, baik dalam pidato maupun pernyataan resmi pemerintah Iran.
Fatwa ini menyatakan bahwa senjata nuklir bertentangan dengan etika Islam, oleh karena itu Iran tidak seharusnya mengejar pengembangan senjata tersebut.
Pejabat Iran kerap menggunakan fatwa ini untuk memperkuat posisi mereka bahwa program nuklir Iran semata-mata ditujukan untuk tujuan damai, seperti produksi energi dan penelitian medis.
Namun penting untuk dicatat bahwa fatwa ini bukanlah komitmen hukum internasional yang mengikat seperti halnya perjanjian atau traktat. Ini adalah pernyataan keagamaan dan politik dari otoritas tertinggi di Iran.
Hingga kini, tidak tersedia versi tertulis lengkap dari fatwa ini dalam bentuk legal formal yang bisa diakses publik. Fatwa tersebut biasanya dikutip dalam pidato atau dokumen resmi pemerintah, dan beberapa analis di Barat mempertanyakan status hukumnya.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menemukan bukti adanya penelitian terkait senjata di Iran pada masa lalu, khususnya sebelum tahun 2003.
Beberapa pakar dan negara (terutama Amerika Serikat dan Israel) tetap skeptis, dengan alasan adanya kerahasiaan masa lalu Iran dan kemampuan teknologi ganda (dual-use) yang secara teori bisa digunakan untuk membuat senjata nuklir.
Jadi pembaca sekalian, memang benar bahwa Ayatollah Khamenei telah mengeluarkan fatwa menentang senjata nuklir, dan Iran menggunakan hal ini untuk menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud mengembangkan bom nuklir.
Meski demikian, perdebatan internasional masih berlangsung, apakah Iran benar-benar akan konsisten pada posisi tersebut ataukah hanya menggunakan fatwa sebagai alat politik sembari tetap menjaga kemungkinan lain di masa depan.
