4 IUP Dicabut di Raja Ampat, ISKINDO: Bukti Keberanian Presiden Menyelamatkan Surga Laut Indonesia

  • Whatsapp
Ilustrasi Pelakita.ID

PELAKITA.ID – Keputusan pemerintah untuk menghentikan izin empat perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat patut kita sambut dengan penuh apresiasi dan rasa hormat.

“Ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi ekosistem laut paling kaya dan paling berharga di dunia,” puji wakil ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Darwis Ismail, S.T, M.M.A kepada Pelakita.ID, 10 Juni 2025.

Ungkapan Darwis itu menyusul informasi penghentian tersebut disampaikan pada konferensi pers Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 9 Juni 2025 sebagaimana dikutip dari TVOne.

Menurut Darwis, dalam konteks krisis lingkungan yang terus mengintai, langkah ini layak dicatat sebagai momen penting dalam sejarah perlindungan laut Indonesia.

“Pandangan kami di ISKINDO, dengan Ketua Umum Pak Riza Damanik, Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata unggulan, tetapi juga laboratorium hidup bagi ilmu kelautan global,” ucapnya.

Dengan lebih dari 1.500 spesies ikan dan ratusan jenis karang, wilayah ini telah lama diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

“Aktivitas tambang, betapapun menjanjikan secara ekonomi jangka pendek, jelas merupakan ancaman nyata terhadap keberlanjutan ekosistem ini. Kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, hingga hilangnya ruang hidup spesies-spesies endemik menjadi risiko yang terlalu mahal untuk ditoleransi,” terang alumni S2 Agrobisnis IPB Universitu itu.

Dia menyatakan, lebih dari itu, penghentian izin tambang juga menjadi wujud nyata keberpihakan terhadap masyarakat adat dan komunitas nelayan tradisional di Raja Ampat.

Mereka, lanjut Darwis, yang selama ini menjadi penjaga laut dan bergantung pada keberlanjutan ekosistem untuk bertahan hidup, kini mendapat pengakuan dan ruang yang lebih kuat dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri. Ini menandai pergeseran penting menuju model tata kelola kelautan yang lebih adil, partisipatif, dan berdaulat.

Menurut Darwis, dari sisi komitmen internasional, keputusan ini juga mencerminkan konsistensi Indonesia sebagai negara yang aktif mendorong konservasi laut global.

“Di tengah berbagai deklarasi dan target, seperti konservasi 30 persen wilayah laut dunia pada 2030, langkah konkret di lapangan seperti inilah yang memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai pemimpin regional dalam pembangunan kelautan berkelanjutan,” kata dia.

ISKINDO, kata Darwis, melihat bahwa keputusan ini membuka jalan untuk memperkuat model pembangunan ekonomi laut yang berorientasi pada konservasi.

“Saya kira sepakat, potensi Raja Ampat untuk pengembangan ekowisata bahari, perikanan lestari, hingga jasa lingkungan pesisir harus terus didorong sebagai alternatif nyata terhadap eksploitasi sumber daya non-terbarukan seperti pertambangan,” ucapnya.

“Kita tidak sedang menolak pembangunan, tetapi sedang mengarahkan pembangunan ke jalur yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” sebutnya.

“Sebagai bagian dari komunitas akademik dan praktisi kelautan, kami di ISKINDO mengajak semua pihak—pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan pelaku usaha—untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik,” tambahnya.

“Kita harus memastikan bahwa langkah berani ini tidak berhenti di Raja Ampat, tetapi menjadi contoh kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, keadilan sosial, dan etika ekologis yang diterapkan di seluruh wilayah pesisir Indonesia,” sebut alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas ini.

Darwis, atas nama ISKINDO menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang telah mengambil keputusan berani dan berpihak pada masa depan. Ini adalah kemenangan bagi laut, bagi masyarakat adat, dan bagi generasi yang akan datang.

“Laut bukan untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi untuk diwariskan dalam keadaan lestari. Jadi sudah tepat jika Presiden Prabowo mencabut izin tambang di Raja Ampat, langkah berani menyelamatkan Surga Laut. Pak Presiden sangat berani, demi menyelamatkan Surga Bawah Laut kita di Raja Ampat,” pungkasnya.