Transformasi Hilirisasi Perikanan: Evaluasi Komprehensif Program Rumah Produksi Bersama (RPB) Weri-Saharey

PELAKITA.ID – Keberlanjutan ekonomi jangka panjang masyarakat pesisir di wilayah perdesaan sangat bergantung pada transformasi struktural dari kegiatan ekstraksi komoditas mentah bernilai rendah menuju pengolahan produk bernilai tambah tinggi.

Di kawasan transmigrasi pesisir Weri-Saharey, yang terletak di Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sumber penghidupan masyarakat selama ini bertumpu pada kegiatan perikanan tangkap laut. Akan tetapi, ketergantungan pada penjualan hasil tangkapan tanpa pengolahan, yang memiliki daya tahan sangat terbatas, membuat rumah tangga pesisir rentan terhadap fluktuasi harga musiman, kehilangan hasil pascapanen, serta penyusutan margin keuntungan secara signifikan.

Kondisi Awal dan Konteks Strategis

Untuk memutus siklus kerentanan ekonomi tersebut, Tim 9 Ekspedisi Patriot Universitas Hasanuddin (TEP 2026 UNHAS) menginisiasi intervensi pengembangan rantai nilai selama empat bulan.

Program ini secara resmi mengusung judul penelitian “Hilirisasi dan Diversifikasi Olahan Perikanan Berbasis Rumah Produksi Bersama di Kawasan Transmigrasi Weri-Saharey”, dalam kerangka pelaksanaan program Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia.

Dipimpin Ketua Tim Ir. Rijal M. Idrus, M.Sc., Ph.D., inisiatif ini diarahkan untuk mengubah sumber daya perikanan menjadi produk pangan yang tahan simpan, dikemas secara profesional, memiliki merek, serta memenuhi ketentuan regulasi. Dengan demikian, nilai ekonomi dari hasil perikanan dapat dipertahankan dan dikembangkan langsung di tingkat masyarakat.

Kondisi Sebelum Intervensi dan Hambatan Struktural

Sebelum program dilaksanakan, masyarakat pesisir Weri dan Saharey menghadapi sejumlah hambatan struktural yang membatasi mobilitas ekonomi dan kemampuan mereka memperoleh nilai tambah dari hasil perikanan. Meskipun perairan Fakfak Timur memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang melimpah, perekonomian lokal belum didukung oleh infrastruktur pengolahan pascapanen yang terorganisasi.

Beberapa persoalan ekonomi yang menjadi gambaran kondisi awal meliputi:

• Fluktuasi hasil tangkapan dan ketidakstabilan margin keuntungan: Penjualan ikan segar sangat bergantung pada permintaan pembeli setiap hari dan keterbatasan daya tahan ikan. Pada musim panen, ketika pasokan ikan melimpah, nelayan sering terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga rendah. Sebaliknya, produk olahan yang tahan simpan seperti abon, sambal, dan keripik memiliki peluang mempertahankan harga jual yang lebih stabil meskipun terjadi perubahan musim penangkapan.

• Keterbatasan infrastruktur: Belum tersedia fasilitas pengolahan khusus yang higienis dan memiliki pembagian zona kerja. Akibatnya, produksi dilakukan secara tidak teratur di rumah masing-masing dengan kondisi sanitasi yang belum terstandar.

• Kelemahan pengemasan dan pengawetan: Produk olahan rumah tangga masih menggunakan pembungkus plastik sederhana yang tidak tertutup rapat. Kondisi ini membuat produk rentan mengalami oksidasi, menyerap kelembapan, terkontaminasi mikroorganisme, dan lebih cepat mengalami penurunan mutu.

• Belum adanya identitas merek dan informasi produk: Produk belum dilengkapi identitas visual, informasi nilai gizi, standar berat bersih, maupun narasi identitas lokal. Hal tersebut menghambat terbentuknya kepercayaan konsumen.

• Terbatasnya akses pasar: Ketiadaan pemenuhan standar keamanan pangan, kemasan profesional, dan persiapan perizinan membuat produk olahan lokal sulit memasuki jalur perdagangan bernilai tinggi, bahkan untuk menjangkau pusat perkotaan regional seperti Kota Fakfak.

Keselarasan Strategis dengan Kerangka Kebijakan

Arsitektur program hilirisasi Weri-Saharey dirancang untuk membangun keselarasan kebijakan pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari nasional, kementerian, provinsi, hingga kabupaten.

Tingkat Nasional

• Agenda Asta Cita ke-5: Menerjemahkan mandat nasional untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi melalui peningkatan nilai tambah domestik semaksimal mungkin di tingkat desa.

• Agenda Asta Cita ke-4: Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas terstruktur bagi perempuan nelayan atau mama-mama serta generasi muda setempat.

• Agenda Asta Cita ke-6: Memperkuat pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kawasan perdesaan, transmigrasi, dan desa.

Tingkat Kementerian

– Prioritas Kementerian Transmigrasi: Melaksanakan mandat utama Ekspedisi Patriot 2026 dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur Rumah Produksi Bersama (RPB), penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia produktif, serta penerapan teknologi tepat guna.

Tingkat Provinsi

• Visi Papua Barat 2025–2029 (Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri): Mendukung rencana induk pembangunan provinsi untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan mengoptimalkan komoditas unggulan lokal.

• RKPD Papua Barat 2027: Selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah yang memprioritaskan hilirisasi komoditas lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adat.

Tingkat Kabupaten

– Perencanaan Pembangunan Inklusif Kabupaten Fakfak: Menyelaraskan program dengan kebijakan daerah yang berorientasi pada sinergi lintas sektor, optimalisasi sumber daya kelautan, serta perluasan konektivitas perdagangan lokal antara kawasan transmigrasi perdesaan dan pasar perkotaan.

Melalui penyelarasan mandat kebijakan ekonomi makro dengan pelaksanaan program di tingkat masyarakat, inisiatif ini membangun kerangka tata kelola yang memiliki legitimasi untuk menerjemahkan kebijakan hilirisasi menjadi kegiatan usaha yang berfungsi dan dimiliki masyarakat. Keselarasan tersebut menjadi landasan operasional bagi penerapan metodologi partisipatif dalam membangun rantai nilai ekonomi lokal.

Proses Pelaksanaan dan Metodologi Partisipatif

Arsitektur operasional yang dijalankan Tim 9 UNHAS selama empat bulan intervensi berlandaskan prinsip kepemilikan bersama oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mensyaratkan agar fasilitas pengolahan tidak sekadar diberikan sebagai bantuan dari pihak luar, tetapi harus menjadi aset yang dikelola dan diatur oleh masyarakat setempat.

Untuk mencegah fasilitas tersebut terbengkalai setelah ekspedisi berakhir, program menerapkan metodologi yang menempatkan para pemangku kepentingan lokal sebagai pengambil keputusan utama dalam penyiapan fasilitas fisik, penyusunan protokol operasional, hingga pengaturan distribusi komersial.

Kerangka Penelitian Aksi Partisipatif (Participatory Action Research/PAR)

Intervensi ini menggunakan kerangka Penelitian Aksi Partisipatif atau Participatory Action Research (PAR), yang menempatkan anggota masyarakat sebagai perancang aktif ekosistem ekonomi daerah mereka sendiri.

Metodologi ini secara resmi dimulai melalui kegiatan sosialisasi program dan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) yang dilaksanakan di Balai Kampung Saharey pada Jumat, 4 September 2026, pukul 13.30 WIT.

Kegiatan tersebut dihadiri 30 peserta inti yang mewakili unsur tata kelola pemerintahan dan berbagai kelompok sosial di kawasan transmigrasi, yaitu:

• Kepala Distrik Fakfak Timur, Gani Samai, S.E.

• Kepala Kampung Saharey.

• Kepala Kampung Weri.

• Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) Weri dan Baperkam Saharey.

• Pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Saharey.

• Perwakilan kelompok pemuda-pemudi Weri-Saharey.

• Kelompok perempuan nelayan atau mama-mama.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak awal, keputusan mengenai penempatan fasilitas, pembagian zona produksi, dan alur kerja komersial ditetapkan melalui kesepakatan bersama masyarakat. Pendekatan ini memastikan adanya keselarasan antara tata kelola pemerintahan di tingkat distrik dan pelaksanaan program di tingkat akar rumput.

Pembentukan Rumah Produksi Bersama (RPB)

Salah satu hasil penting dari FGD awal adalah kesepakatan untuk memilih dan memanfaatkan kembali bangunan milik masyarakat yang telah tersedia di kawasan transmigrasi sebagai Rumah Produksi Bersama (RPB) Weri-Saharey.

Pemanfaatan kembali infrastruktur yang sudah ada memungkinkan penghematan belanja modal sekaligus memastikan fasilitas tersebut langsung terintegrasi dengan lingkungan fisik masyarakat.

Ruang dalam bangunan kemudian ditata ulang menjadi fasilitas pengolahan yang higienis dengan pembagian zona fungsional berbeda untuk mencegah kontaminasi silang.

Peralatan teknis utama yang disiapkan dalam RPB meliputi:

• Meja produksi berbahan baja tahan karat (stainless steel): Digunakan untuk penanganan bahan baku secara higienis dan persiapan produk yang terstandar.

• Timbangan digital berpresisi tinggi: Memastikan ketepatan berat bersih setiap kemasan dan konsistensi formula produk.

• Mesin penyegel vakum (vacuum sealer): Mengeluarkan oksigen dari dalam kemasan untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme aerob serta mencegah ketengikan akibat oksidasi.

• Mesin penyegel plastik jenis impulse hand sealer: Menggunakan pengaturan suhu panas yang terkalibrasi untuk menghasilkan segel kedap udara pada berbagai ketebalan bahan kemasan.

Integrasi Rantai Nilai dari Hulu hingga Hilir

Secara fisik, RPB menjadi simpul operasional yang menjembatani kegiatan perikanan tangkap di sektor hulu dengan perdagangan komersial di wilayah perkotaan pada sektor hilir.

Pengadaan bahan baku dari nelayan lokal menjadi bagian awal rantai produksi. Selanjutnya, ikan diolah secara higienis, diawetkan melalui proses pemanasan, dan dikemas menggunakan standar yang telah ditentukan di fasilitas RPB.

Setelah itu, produk dilengkapi identitas merek visual yang dirancang bersama masyarakat serta label yang memenuhi ketentuan hukum, sehingga siap dipasarkan melalui jaringan bisnis dan kemitraan perdagangan di Kota Fakfak.

Hal penting lainnya adalah kerangka RPB diselaraskan dengan program kluster perikanan lain yang berjalan secara paralel di kawasan tersebut. Integrasi berbagai inisiatif ini bertujuan mengoptimalkan logistik pengadaan bahan baku, menjaga stabilitas pasokan ketika musim tangkapan berubah, mencegah persaingan pemanfaatan sumber daya secara lokal, serta membangun ekonomi kelautan yang terintegrasi di Distrik Fakfak Timur.

Setelah fasilitas fisik dengan pembagian zona kerja tersebut beroperasi dan terhubung dengan rantai pasok regional, program kemudian diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan teknis yang terarah.

Pengembangan Kapasitas dan Pelaksanaan Pelatihan

Untuk memastikan fasilitas RPB dapat beroperasi sesuai standar industri pengolahan pangan, Tim 9 UNHAS melaksanakan kurikulum pengembangan kapasitas secara modular. Strategi pembelajaran mengutamakan praktik langsung dengan menggabungkan pemahaman teoretis dan pelaksanaan teknis menggunakan peralatan serta bahan baku lokal.

Modul Teknis 1: Pengemasan Modern dan Perpanjangan Masa Simpan Produk

Pada Senin, 28 September 2026, tim melaksanakan Pelatihan Dasar Pengemasan Produk Olahan Perikanan yang dipandu oleh tenaga ahli teknis Dessy Eka Kuliahsari, S.TP., M.TP.

Kegiatan ini diikuti 30 peserta utama dari masyarakat, terutama kelompok perempuan atau mama-mama di Kampung Weri dan Saharey. Pelatihan memberikan pengalaman praktik pengemasan untuk tiga jenis produk unggulan:

1. Abon ikan: Produk ikan berbumbu yang disuwir dan memiliki kadar air rendah sehingga membutuhkan kemasan dengan perlindungan terhadap kelembapan.

2. Sambal ikan: Produk sambal berbasis minyak yang dicampur dengan olahan ikan dan membutuhkan pengendalian mikroorganisme melalui proses pemanasan.

3. Keripik ikan: Makanan ringan berbahan hasil laut yang digoreng hingga renyah dan rentan terhadap kelembapan udara maupun kerusakan fisik akibat benturan.

Peserta mengikuti praktik langsung mulai dari pengaturan timbangan digital untuk memastikan ketepatan berat produk, pengisian bahan ke dalam kemasan, pengeluaran udara menggunakan mesin vakum, hingga pengaturan suhu mesin penyegel panas yang disesuaikan dengan ketebalan kemasan standing pouch dan plastik retort.

Salah satu terobosan penting dalam modul ini adalah praktik sterilisasi termal menggunakan kemasan retort untuk produk sambal ikan. Melalui proses sterilisasi dengan suhu tinggi pada kemasan yang telah disegel, mikroorganisme patogen dan organisme penyebab kerusakan produk dapat dinonaktifkan. Teknologi ini memungkinkan perpanjangan masa simpan secara alami tanpa bergantung pada bahan pengawet kimia maupun pewarna makanan buatan.

Menyampaikan harapannya terhadap keberlanjutan kegiatan tersebut, Dessy Eka Kuliahsari, S.TP., M.TP., mengatakan:

“Semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Weri dan Saharey, terutama mama-mama yang mengembangkan produk olahan perikanan.”

Modul Teknis 2: Keamanan Pangan, Higiene, Sanitasi, dan Kepatuhan Regulasi

Pada Selasa, 29 September 2026, tahap kedua pelaksanaan program menghadirkan Pelatihan Keamanan Pangan, Higiene Sanitasi, Pelabelan, dan Persyaratan Dasar Produk Pangan Olahan Perikanan untuk Pemasaran.

Kurikulum pelatihan ini mengintegrasikan dua aspek penting dalam pemenuhan standar produk pangan.

Pertama, dasar-dasar sanitasi dan higiene.

Materi disampaikan oleh Andi Nur, S.Farm., dengan fokus pada protokol kebersihan pribadi, sterilisasi ruang kerja, penanganan bahan baku secara higienis, serta pencegahan kontaminasi di lingkungan produksi RPB.

Kedua, kepatuhan regulasi dan standardisasi label produk.

Materi ini dipandu langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, dr. Maulana Karjadi Patiran, M.Kes., bersama Armita Abdullah, S.Si., Apt., yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Urusan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak.

Peserta mendapatkan penjelasan mengenai unsur-unsur wajib yang harus dicantumkan pada label produk sebelum memasuki pasar komersial, meliputi:

• Nama produk.

• Komposisi bahan.

• Berat bersih.

• Tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa.

• Identitas dan asal produsen.

Dalam sesi tersebut, dr. Maulana Karjadi Patiran juga menjelaskan tahapan resmi untuk memperoleh Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT/PIRT). Ia menyatakan dukungan kelembagaan Dinas Kesehatan untuk melakukan audit dan sertifikasi terhadap fasilitas produksi tersebut.

Menekankan pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan agar produk dapat diterima pasar, dr. Maulana Karjadi Patiran, M.Kes., menyampaikan:

“Harapannya, produk yang dihasilkan dari Rumah Produksi Bersama ini nantinya dapat terjual dan menjangkau berbagai wilayah. Kami dari Dinas Kesehatan juga berharap masyarakat dapat terus memperhatikan keamanan dan kualitas produk serta memenuhi persyaratan yang diperlukan, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga aman dan dapat diterima oleh konsumen.”

Modul Teknis 3: Panduan Pencitraan Merek dan Pembentukan Identitas Bersama

Untuk meningkatkan daya tarik produk dibandingkan dengan produk sejenis yang beredar di pasar, Tim 9 UNHAS menyelenggarakan FGD khusus mengenai pencitraan merek atau branding.

Proses ini melibatkan masyarakat dalam menggali dan memetakan warisan budaya lokal, identitas geografis, serta narasi sejarah transmigrasi untuk diterjemahkan menjadi elemen visual yang khas pada kemasan produk.

Tim tidak memaksakan penggunaan konsep visual dari luar. Sebaliknya, kelompok pemuda dan kelompok pengolah produk dilibatkan secara langsung dalam merancang nama merek, logo visual, tipografi, pilihan warna, serta desain grafis kemasan.

Pendekatan penciptaan bersama ini memungkinkan cerita dan identitas lokal hadir secara autentik pada kemasan produk. Identitas merek yang terbentuk diharapkan mampu menarik perhatian konsumen sekaligus memberikan pembeda di tengah persaingan pasar ritel.

Penguasaan ketiga modul teknis tersebut menjadi fondasi praktis untuk membangun pembagian kerja berdasarkan kelompok demografis dalam ekosistem ekonomi kampung.

Pembagian Peran Berdasarkan Kelompok Masyarakat dan Perbandingan Kapasitas

Keberlanjutan produksi setelah ekspedisi berakhir membutuhkan pembagian tanggung jawab operasional sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing kelompok masyarakat.

Distribusi pekerjaan antara nelayan, kelompok perempuan pengolah produk atau mama-mama, serta generasi muda atau pemuda-pemudi akan membentuk alur kerja yang lebih terspesialisasi dan mencegah fasilitas yang dibangun kehilangan fungsi setelah program selesai.

Dalam pelembagaan ekosistem tersebut, BUMKam Saharey ditempatkan sebagai institusi utama yang mengoordinasikan kegiatan operasional.

BUMKam Saharey bertanggung jawab atas pengawasan formal fasilitas RPB, pemeliharaan aset fisik, pengaturan kontrak pengadaan bahan baku antara nelayan dan kelompok pengolah, serta pengelolaan distribusi pendapatan untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan kembali modal usaha kampung.

Matriks Pembagian Kapasitas dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

Evaluasi Metodologis terhadap Efektivitas Pelatihan

Untuk mengevaluasi peningkatan kapasitas peserta secara lebih mendalam, tidak sekadar berdasarkan daftar kehadiran, Tim 9 UNHAS menerapkan pengukuran melalui pre-test dan post-test terhadap 30 peserta inti.

Penilaian mencakup pemahaman teoretis dan kemampuan praktik dalam beberapa aspek, yaitu kalibrasi mesin penyegel panas, pemeriksaan tekanan vakum, pelaksanaan protokol sanitasi, serta pemenuhan ketentuan label kemasan.

Hasil pengukuran menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam kemampuan peserta. Masyarakat yang sebelumnya menerapkan praktik produksi tanpa standar kini mulai memiliki kompetensi teknis dalam pengolahan pangan secara higienis, pengawetan termal, dan pemenuhan ketentuan regulasi.

Peningkatan keterampilan tersebut menjadi landasan bagi terbentuknya kemandirian operasional masyarakat. Kapasitas ini sekaligus mempersiapkan fasilitas RPB untuk mengajukan perizinan dan sertifikasi pemenuhan komitmen kesehatan SPP-IRT (PIRT) kepada pemerintah daerah.

Analisis Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Intervensi

Setelah kemampuan operasional masyarakat mulai terbentuk, langkah selanjutnya adalah menghubungkan kapasitas produksi tersebut dengan pasar komersial melalui strategi integrasi ke jaringan perdagangan perkotaan.

Hasil Program, Integrasi Komersial, dan Rencana Aksi ke Depan

Transformasi kegiatan produksi lokal menjadi kemandirian ekonomi jangka panjang membutuhkan hasil operasional yang nyata dan terhubung dengan jaringan distribusi komersial di pusat-pusat perkotaan.

Hasil Operasional dan Penjajakan Kemitraan Pasar

Intervensi selama empat bulan menghasilkan empat keluaran utama:

1. Fasilitas RPB yang beroperasi: Unit pengolahan yang memanfaatkan kembali bangunan yang telah tersedia, ditata berdasarkan zona kerja yang higienis, serta dilengkapi meja produksi, timbangan digital, mesin vakum, dan mesin penyegel.

2. Tenaga kerja terlatih: Sebanyak 30 anggota masyarakat, terutama mama-mama dan pemuda, memiliki keterampilan dalam pengolahan pangan secara higienis, pengemasan vakum, sterilisasi termal retort, serta penerapan identitas merek visual.

3. Lini produk siap dipasarkan: Tiga jenis produk berbeda yang memiliki daya tahan simpan lebih panjang melalui proses pengawetan, yaitu abon ikan, sambal ikan, dan keripik ikan.

4. Peta jalan pemenuhan regulasi: Tersedianya tahapan menuju sertifikasi pemenuhan komitmen kesehatan SPP-IRT dengan dukungan langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak.

Untuk mengubah kemampuan produksi menjadi sumber pendapatan kampung, Tim 9 UNHAS bersama perwakilan masyarakat dan Kepala Distrik Fakfak Timur, Gani Samai, S.E., memulai kegiatan penjajakan kemitraan usaha atau business matching di Kota Fakfak.

Sampel produk diperkenalkan secara langsung kepada calon pembeli dan pelaku usaha ritel perkotaan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membuka saluran distribusi awal melalui tiga kategori pasar yang dinilai memiliki potensi komersial tinggi:

• Toko oleh-oleh dan cendera mata lokal.

• Minimarket independen di kawasan perkotaan.

• Restoran makanan laut dan usaha di sektor perhotelan.

Merefleksikan dampak struktural program tersebut, Kepala Distrik Fakfak Timur, Gani Samai, S.E., menyampaikan pandangannya mengenai arti penting inisiatif ini melalui tiga aspek utama.

Mengenai peningkatan nilai tambah hasil pascapanen:

“Kami bersyukur dengan adanya kegiatan seperti ini di Weri-Saharey. Potensi perikanan yang dimiliki masyarakat sangat besar, sehingga kami berharap program hilirisasi ini dapat membantu masyarakat tidak hanya menjual hasil tangkapan dalam bentuk bahan mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai tambah.”

Mengenai pemberdayaan kelompok masyarakat dan perluasan ekonomi:

“Kami berharap pemuda-pemudi dan masyarakat Weri-Saharey dapat semakin diberdayakan dan memiliki keterampilan yang bisa menjadi sumber ekonomi baru. Program ini menarik karena tidak berhenti pada produksi atau pengolahan, tetapi juga sampai pada pemasaran.”

Mengenai kelayakan komersial melalui penjajakan kemitraan usaha:

“Business matching sangat bermanfaat karena masyarakat akan diperkenalkan langsung dengan calon pembeli atau pelaku usaha. Ini penting untuk keberlanjutan program, sehingga produk yang dihasilkan nantinya benar-benar memiliki pasar dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.”

Peta Jalan Strategis untuk Aksi Lanjutan dan Kemandirian

Untuk memastikan keberlanjutan operasional dan kemandirian ekonomi setelah berakhirnya kegiatan Ekspedisi Patriot UNHAS selama empat bulan, disusun rencana aksi dalam tiga tahapan waktu.

Tahap 1: Pelaksanaan Segera (Bulan Terakhir Ekspedisi)

• Menyelesaikan panduan identitas visual merek, berkas desain grafis merek, serta pencetakan label kemasan terstandar berdasarkan hasil perancangan bersama melalui FGD.

• Melaksanakan distribusi awal untuk penjajakan kemitraan usaha serta menempatkan sampel produk di gerai ritel, minimarket, dan toko oleh-oleh yang telah diverifikasi di Kota Fakfak.

Tahap 2: Konsolidasi Menengah (Masa Transisi Setelah Ekspedisi)

• Menyelesaikan audit kesehatan fasilitas secara resmi melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak untuk memperoleh nomor registrasi pemenuhan komitmen SPP-IRT (PIRT) yang akan dicantumkan pada seluruh label kemasan produk.

• Memformalkan kesepakatan internal pengadaan bahan baku antara kelompok nelayan penangkap ikan dan kelompok pengelola pengolahan RPB yang terdiri atas mama-mama. Pengaturan ini dilakukan di bawah pengawasan BUMKam untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga bahan baku.

Tahap 3: Kemandirian Jangka Panjang (Tata Kelola Lokal Berkelanjutan)

• Menyelesaikan proses pengalihan pengelolaan fasilitas, pemeliharaan peralatan, dan administrasi keuangan kepada BUMKam Saharey sebagai institusi utama dalam pengembangan dan akumulasi modal kampung.

• Memperluas infrastruktur pemasaran digital yang dikelola generasi muda dengan menghubungkan promosi media sosial dan toko daring dengan pemesanan ulang dari jaringan ritel fisik di seluruh Kabupaten Fakfak dan Papua Barat.

Visi Akhir Program

Tujuan struktural dari program Rumah Produksi Bersama Weri-Saharey adalah mentransformasi profil ekonomi makro kawasan transmigrasi pesisir tersebut.

Melalui integrasi infrastruktur pengolahan modern, teknologi pengawetan termal, pemenuhan standar regulasi, narasi merek berbasis identitas lokal, serta penjajakan kemitraan langsung dengan pasar perkotaan, program ini secara mendasar mengubah cara sumber daya kelautan meninggalkan kampung dan memasuki rantai perdagangan.

Weri-Saharey tidak lagi hanya diarahkan untuk menjual ikan mentah dengan nilai ekonomi rendah yang rentan mengalami kerusakan dan penurunan harga. Masyarakat kini dipersiapkan untuk menghasilkan dan memasarkan produk pangan olahan yang memiliki daya simpan lebih panjang, identitas merek, serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

Dengan mengangkat narasi daerah yang autentik dan memenuhi persyaratan keamanan pangan yang ketat, produk hilirisasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan margin keuntungan lebih tinggi. Nilai ekonomi yang tercipta dapat dipertahankan di tingkat lokal, sekaligus memperkuat fondasi kemandirian masyarakat Weri-Saharey dalam jangka panjang.

___
Editor K. Azis