PELAKITA.ID – Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas dukungan pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Upaya ini ditempuh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, melalui pertemuan strategis dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam agenda tersebut, Andi Ina bertemu dengan Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Y. Paonganan, S.Si., M.Si., di Gedung Mina Bahari Utama.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama Sekretaris Jenderal KKP RI untuk menyelaraskan usulan pembangunan daerah dengan prioritas program pemerintah pusat.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Barru untuk membuka peluang dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama bagi program yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas perikanan, penguatan infrastruktur pesisir, serta pengembangan usaha masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), program yang diarahkan untuk memperkuat kawasan permukiman nelayan sekaligus meningkatkan kualitas sarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Di Kabupaten Barru, pembangunan KNMP di Kelurahan Tanete dilaporkan telah rampung 100 persen. Sementara itu, empat lokasi lainnya masih berada dalam tahap pelaksanaan. Capaian tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan perluasan program pada tahun berikutnya.
Untuk tahun anggaran 2027, Pemkab Barru mengusulkan pembangunan KNMP di Desa Bojo, Pulau Puteangin, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.
Usulan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pembangunan kawasan nelayan sekaligus memperkuat fasilitas yang menunjang aktivitas perikanan di sejumlah wilayah pesisir Barru.
Selain pengembangan KNMP, Andi Ina juga menyampaikan usulan pengembangan budidaya ikan air tawar berbasis Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS). Program ini direncanakan menjangkau 55 desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya mendorong diversifikasi usaha perikanan dan memperluas peluang ekonomi masyarakat.
Teknologi Mini RAS memungkinkan air dalam sistem budidaya disirkulasikan dan diolah kembali sehingga penggunaannya lebih efisien. Penerapan teknologi tersebut berpotensi mendukung pengembangan budidaya ikan nila maupun lele, dengan tetap memperhatikan kesiapan sarana, kapasitas pembudidaya, pengelolaan kualitas air, dan keberlanjutan usaha.
Bagi Kabupaten Barru, pengembangan budidaya ikan air tawar dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat sumber penghasilan masyarakat di luar kegiatan penangkapan ikan di laut. Jika dirancang sesuai kebutuhan lokal dan disertai pendampingan teknis, program tersebut juga berpeluang membuka ruang usaha baru di tingkat desa dan kelurahan.
Usulan lain yang disampaikan mencakup bantuan peralatan pengering ikan bagi kelompok pengolah hasil perikanan. Dukungan ini diperlukan untuk memperkuat penanganan pascapanen, meningkatkan nilai tambah produk, serta membantu pelaku usaha mengembangkan produk olahan yang lebih kompetitif.
Pemkab Barru turut mengusulkan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus memperkuat produktivitas usaha perikanan tangkap.
Pada sisi lingkungan, rehabilitasi fasilitas di Pulau Pannikiang juga menjadi perhatian dalam pembahasan bersama KKP. Pulau tersebut merupakan kawasan konservasi mangrove yang memiliki arti penting bagi perlindungan ekosistem pesisir. Penguatan fasilitas pendukung di kawasan ini diharapkan dapat membantu menjaga fungsi ekologis mangrove sekaligus mendukung pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
Berbagai usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Barru menyinkronkan kebutuhan pembangunan daerah dengan program kementerian.
Melalui koordinasi ini, pemerintah daerah berupaya memperluas peluang dukungan pendanaan APBN untuk tahun anggaran 2026–2027, termasuk melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Sekretaris Jenderal KKP RI menyambut positif usulan yang disampaikan Pemkab Barru dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjutinya melalui direktorat teknis terkait. Tindak lanjut tersebut menjadi tahapan penting untuk mengkaji kesesuaian program, kebutuhan teknis, serta peluang dukungan anggaran bagi masing-masing usulan.
Bagi Barru, komunikasi dengan pemerintah pusat tidak sekadar berkaitan dengan pengajuan program dan pembiayaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memastikan pembangunan kelautan dan perikanan menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Keberhasilan upaya ini nantinya akan sangat ditentukan oleh kesiapan usulan, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan kesinambungan pelaksanaan program.
Dengan mendorong pengembangan KNMP, budidaya ikan berbasis teknologi, penguatan usaha pengolahan hasil perikanan, serta rehabilitasi fasilitas kawasan konservasi, Pemkab Barru berupaya membangun sektor kelautan dan perikanan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat upaya tersebut sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir.
