Dalam rancangan gagasannya, BUMN khusus budidaya dapat menjalankan sejumlah fungsi sekaligus, mulai dari pengembangan teknologi dan riset terapan, penyediaan benih unggul, penguatan rantai pasok, hingga menjadi mitra pembelian hasil produksi atau offtaker. Kehadiran badan usaha tersebut juga diharapkan membantu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai komoditas marikultur di pasar domestik maupun internasional.
PELAKITA.ID – JAKARTA – Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di Jakarta, Ketua Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin, Darwis Ismail, ST., MM., menawarkan tiga gagasan strategis untuk memperkuat tata kelola dan pembangunan sektor kelautan Indonesia.
Ketiga gagasan tersebut mencakup penguatan kembali kelembagaan dinas kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota, pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus untuk pengembangan budidaya biota bernilai ekonomi tinggi, serta pendirian Perhimpunan Ahli Kelautan Indonesia (PAKI) sebagai wadah profesi.
Menurut Darwis, agenda tersebut perlu menjadi bahan perjuangan ISKINDO dalam merumuskan arah kebijakan kelautan nasional ke depan.
“Ketiga gagasan yang akan dibawa dalam forum Munas itu sangat strategis dan menyentuh inti dari berbagai tantangan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia saat ini,” kata Darwis ketika dihubungi pada Sabtu malam, 10 Oktober 2026.
Darwis, yang juga menjadi salah satu kandidat calon ketua umum ISKINDO, menilai organisasi sarjana kelautan memiliki posisi penting untuk menghubungkan pemikiran akademik, kebutuhan masyarakat pesisir, pengembangan usaha, dan perumusan kebijakan pemerintah.
Karena itu, Munas ISKINDO diharapkan tidak berhenti pada agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga menghasilkan program strategis yang dapat diperjuangkan secara berkelanjutan.
Menguatkan kembali kelembagaan kelautan di kabupaten/kota
Gagasan pertama yang disampaikan Darwis adalah mendorong penguatan kembali dinas kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota. Ia menyoroti perubahan pembagian kewenangan pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan pengelolaan sumber daya laut hingga 12 mil laut kepada pemerintah provinsi.
Perubahan tersebut turut memengaruhi struktur kelembagaan di sejumlah daerah. Beberapa pemerintah kabupaten/kota kemudian melebur atau menggabungkan urusan kelautan dan perikanan dengan perangkat daerah lain, seperti pertanian atau pangan, sehingga perhatian khusus terhadap persoalan masyarakat pesisir berpotensi berkurang.
Menurut Darwis, persoalan yang perlu dicermati adalah jarak antara kewenangan pemerintahan provinsi dan kebutuhan pelayanan masyarakat di tingkat lokal.
Nelayan kecil, pembudidaya, serta pelaku usaha pesisir berinteraksi langsung dengan pemerintah kabupaten/kota, sementara sebagian urusan kelautan harus dikoordinasikan melalui struktur pemerintahan yang memiliki wilayah kerja lebih luas.
Ia menilai kondisi tersebut berisiko memperlambat pelayanan, pendampingan, dan respons terhadap persoalan masyarakat pesisir apabila tidak ditopang mekanisme koordinasi yang efektif. Karena itu, Darwis mendorong ISKINDO mengambil peran melalui kajian akademik dan advokasi kebijakan untuk mengevaluasi pengaturan kelembagaan kelautan di daerah.
Melalui penyusunan policy brief dan rekomendasi berbasis bukti, ISKINDO dapat menawarkan model kelembagaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kabupaten/kota tanpa mengabaikan pembagian kewenangan yang berlaku.
Pembahasan tersebut, menurut gagasan Darwis, perlu diarahkan pada penguatan fungsi pelayanan, pendampingan nelayan kecil, penyuluhan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir.
BUMN khusus untuk budidaya biota bernilai ekonomi tinggi
Gagasan kedua adalah menginisiasi pembentukan BUMN yang secara khusus berperan dalam pengembangan budidaya biota laut bernilai ekonomi tinggi. Darwis melihat Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan marikultur, tetapi potensi tersebut membutuhkan dukungan investasi, teknologi, riset terapan, akses pasar, dan sistem usaha yang mampu melibatkan pembudidaya lokal.
Sejumlah komoditas yang dapat menjadi perhatian antara lain lobster, kerapu, udang vaname, rumput laut untuk kebutuhan industri, serta kerang mutiara. Pengembangan komoditas tersebut membutuhkan ekosistem usaha yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjamin ketersediaan benih berkualitas, efisiensi budidaya, standar mutu, dan kepastian pemasaran.
Darwis menilai pembudidaya skala kecil masih menghadapi keterbatasan modal, akses teknologi, dan kemampuan menjangkau pasar yang lebih luas. Pada saat yang sama, pengembangan komoditas bernilai tinggi memerlukan investasi serta kapasitas manajemen yang tidak selalu dapat dipenuhi secara mandiri oleh kelompok pembudidaya.
Dalam rancangan gagasannya, BUMN khusus budidaya dapat menjalankan sejumlah fungsi sekaligus, mulai dari pengembangan teknologi dan riset terapan, penyediaan benih unggul, penguatan rantai pasok, hingga menjadi mitra pembelian hasil produksi atau offtaker. Kehadiran badan usaha tersebut juga diharapkan membantu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai komoditas marikultur di pasar domestik maupun internasional.
Namun, Darwis menekankan bahwa pembentukan BUMN tersebut harus disertai kajian kelayakan dan model bisnis yang matang. Perusahaan negara yang dibentuk tidak cukup hanya mengejar keuntungan komersial, tetapi juga perlu memiliki desain kemitraan yang memungkinkan nelayan dan pembudidaya lokal memperoleh manfaat secara berkelanjutan.
ISKINDO, menurutnya, dapat berkontribusi sebagai think tank dalam menyusun studi kelayakan, merancang tata kelola usaha, dan merumuskan skema kemitraan antara perusahaan inti dengan kelompok pembudidaya. Pendekatan tersebut dapat membuka peluang bagi pembudidaya lokal untuk mengakses teknologi, pembiayaan, pendampingan, serta pasar tanpa kehilangan kesempatan untuk berkembang sebagai pelaku usaha mandiri.
Membentuk Perhimpunan Ahli Kelautan Indonesia
Gagasan ketiga yang diajukan Darwis adalah pembentukan Perhimpunan Ahli Kelautan Indonesia (PAKI) sebagai wadah profesi resmi bagi tenaga ahli di bidang ilmu dan teknologi kelautan. Menurutnya, perkembangan sektor kelautan membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi yang jelas, standar kerja yang terukur, serta pengakuan terhadap keahlian yang dimiliki.
Ruang lingkup profesi kelautan semakin luas, meliputi pemetaan laut, survei hidrografi, oseanografi, pengelolaan wilayah pesisir, konservasi, hingga berbagai bidang teknologi dan pengelolaan sumber daya laut. Setiap bidang memerlukan standar kompetensi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan industri, serta ketentuan keselamatan dan perlindungan lingkungan.
Darwis berpandangan bahwa wadah profesi dapat membantu memperkuat sistem pengembangan kompetensi, sertifikasi, etika profesional, dan perlindungan kepentingan tenaga ahli. Keberadaan organisasi tersebut juga berpotensi memperkuat posisi profesional Indonesia dalam proyek nasional maupun kerja sama internasional yang membutuhkan keahlian kelautan bersertifikat.
Untuk mewujudkannya, ISKINDO dapat mengonsolidasikan akademisi, peneliti, praktisi industri, birokrat, dan lembaga riset, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Konsolidasi tersebut dapat diarahkan pada pemetaan kebutuhan profesi, penyusunan standar kompetensi, serta pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang-bidang kelautan yang relevan.
Langkah berikutnya adalah menyiapkan landasan kelembagaan dan mekanisme pengakuan profesi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembentukan PAKI tidak hanya menjadi upaya membangun organisasi baru, tetapi juga bagian dari penataan ekosistem profesional kelautan yang lebih kuat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional.
Munas ISKINDO dan agenda kebijakan kelautan nasional
Darwis berharap ketiga gagasan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai agenda utama ISKINDO setelah Munas. Baginya, penguatan kelembagaan kelautan di daerah, pengembangan industri budidaya bernilai tinggi, dan pembentukan wadah profesi merupakan tiga jalur yang saling melengkapi dalam memperkuat pembangunan kelautan Indonesia.
Penguatan kelembagaan daerah diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat pesisir lebih responsif. Sementara itu, pengembangan BUMN budidaya diharapkan membuka ruang bagi peningkatan nilai tambah dan kemitraan usaha, sedangkan PAKI dapat memperkuat kapasitas serta pengakuan terhadap tenaga profesional kelautan.
Ketiganya juga membutuhkan dukungan kajian akademik, data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan advokasi kebijakan yang konsisten. Dalam konteks tersebut, ISKINDO berpeluang mempertegas perannya bukan hanya sebagai organisasi alumni dan sarjana kelautan, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi gagasan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan nasional di bidang kelautan.
Darwis menegaskan bahwa agenda tersebut perlu diperjuangkan terlepas dari siapa yang nantinya terpilih sebagai ketua umum. Ia berharap hasil Munas dapat menjadi titik awal bagi ISKINDO untuk menyusun prioritas, membangun koalisi pemangku kepentingan, dan mengawal gagasan hingga masuk dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan.
Dengan demikian, Munas ISKINDO tidak hanya menjadi momentum menentukan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya, tetapi juga kesempatan untuk menyepakati agenda bersama mengenai masa depan sektor kelautan Indonesia. Tantangannya adalah mengubah gagasan menjadi rekomendasi yang operasional, membangun dukungan lintas lembaga, dan memastikan setiap agenda memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir serta pengembangan profesi kelautan.
