- Selain penyelarasan kebijakan, Sudirman mendorong ISKINDO memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pemerintah, pelaku usaha, hingga lembaga swadaya masyarakat.
- Pembangunan pesisir merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan kontribusi beragam pihak agar program yang dijalankan lebih terpadu dan tepat sasaran.
- Kolaborasi tersebut tidak seharusnya berhenti pada pertemuan atau kesepakatan formal, tetapi perlu diarahkan pada evaluasi program yang telah berjalan, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta penyusunan langkah perbaikan berdasarkan kondisi lapangan.
PELAKITA.ID — Akademisi Bangka Belitung, Sudirman Adibrata, mendorong Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) mengambil peran lebih strategis dalam menyelaraskan kebijakan kelautan nasional dengan kebutuhan dan persoalan nyata masyarakat pesisir di daerah.
Di pandangannya, organisasi profesi sarjana kelautan tidak cukup hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga perlu terlibat dalam mengawal implementasi kebijakan dan memastikan pembangunan kelautan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kata dia, kebijakan kelautan yang dirumuskan pemerintah pusat perlu diterjemahkan secara tepat di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kawasan pesisir. Hal ini penting karena setiap daerah memiliki karakteristik, potensi sumber daya, persoalan tata ruang, serta kebutuhan pembangunan yang berbeda sehingga pendekatan kebijakan yang seragam belum tentu mampu menjawab persoalan lokal secara efektif.
Sudirman menilai, ISKINDO memiliki peluang untuk menjembatani kebutuhan tersebut melalui kontribusi keilmuan, rekomendasi kebijakan, dan keterlibatan aktif dalam proses pembangunan.
Dengan kapasitas akademik dan jaringan profesional yang dimiliki anggotanya, ISKINDO diharapkan mampu memberikan masukan kritis sekaligus mengawal kebijakan agar tidak berhenti pada dokumen perencanaan.
Mengevaluasi kebijakan tata ruang pesisir
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Sudirman adalah penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengaturan zonasi kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan instrumen perencanaan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tingkat lokal, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih mendalam dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Persoalan tata ruang pesisir tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan administratif semata. Implementasinya perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, kepentingan ekonomi, karakteristik ekologis, serta dinamika pemanfaatan ruang laut yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan.
Dalam konteks tersebut, ISKINDO dapat mengambil peran sebagai penghubung antara pengetahuan akademik dan kebutuhan perumusan kebijakan.
Organisasi ini diharapkan mampu membantu mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, sekaligus menyampaikan rekomendasi yang relevan dengan kondisi wilayah pesisir.
Memperkuat kolaborasi lintas sektor
Selain penyelarasan kebijakan, Sudirman mendorong ISKINDO memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pemerintah, pelaku usaha, hingga lembaga swadaya masyarakat. Menurutnya, pembangunan pesisir merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan kontribusi beragam pihak agar program yang dijalankan lebih terpadu dan tepat sasaran.
Kolaborasi tersebut tidak seharusnya berhenti pada pertemuan atau kesepakatan formal, tetapi perlu diarahkan pada evaluasi program yang telah berjalan, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta penyusunan langkah perbaikan berdasarkan kondisi lapangan.
Dengan demikian, setiap pihak dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan pembangunan kelautan.
Bagi ISKINDO, kerja sama lintas sektor juga menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi sarjana kelautan sebagai tenaga profesional yang mampu menghubungkan kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut akan semakin penting ketika pembangunan pesisir menghadapi keterbatasan anggaran, persoalan koordinasi, serta beragam kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya.
Mendorong proyek percontohan yang konkret
Salah satu masukan penting Sudirman ialah perlunya ISKINDO merancang proyek percontohan (pilot project) di wilayah pesisir. Proyek semacam ini dapat menjadi bentuk kontribusi nyata organisasi dalam menguji pendekatan pembangunan, memperlihatkan manfaat penerapan ilmu kelautan, serta membangun model yang berpotensi direplikasi oleh provinsi lain.
Keberhasilan proyek tidak semata-mata diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat. Karena itu, sejak awal perlu ditetapkan indikator yang jelas, seperti peningkatan kapasitas masyarakat, perbaikan pengelolaan sumber daya pesisir, penguatan ekonomi lokal, atau penyelesaian persoalan tata ruang yang selama ini menghambat pembangunan.
Apabila berhasil, model tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain dengan karakteristik serupa. ISKINDO pun memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa keahlian sarjana kelautan dapat diterjemahkan menjadi solusi yang terukur, bukan hanya rekomendasi akademik yang berakhir di ruang seminar.
Mengukur keberhasilan dari manfaat bagi masyarakat
Bagi Sudirman, orientasi utama pembangunan kelautan tetap harus berpijak pada manfaat yang dirasakan masyarakat pesisir. Program yang baik tidak cukup dinilai dari kelengkapan dokumen, besarnya rencana investasi, atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi perlu dilihat dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar berbagai inisiatif pembangunan tidak berhenti sebagai wacana karena terbentur keterbatasan anggaran daerah atau lemahnya koordinasi antarlembaga. Keterbatasan fiskal memang menjadi tantangan, tetapi perlu direspons melalui penentuan prioritas yang tepat, penguatan kemitraan, dan pemanfaatan pengetahuan untuk merancang program yang realistis.
Dalam hal ini, ISKINDO diharapkan mampu membantu daerah mengidentifikasi peluang, merumuskan alternatif kebijakan, dan membangun kemitraan yang memungkinkan program prioritas tetap berjalan. Dukungan keilmuan dan profesionalisme sarjana kelautan dapat menjadi salah satu modal untuk memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara lebih efektif.
Masukan Sudirman menempatkan ISKINDO pada peran yang lebih luas daripada sekadar organisasi profesi.
Organisasi ini diharapkan mampu mengawal kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengembangkan proyek percontohan yang menunjukkan manfaat konkret ilmu kelautan bagi pembangunan pesisir.
Ukuran penting kontribusi ISKINDO adalah sejauh mana gagasan dan keahlian para sarjana kelautan mampu membantu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan. Dengan menghubungkan kebijakan, pengetahuan, kolaborasi, dan kebutuhan masyarakat, ISKINDO berpeluang memperkuat relevansi profesi sarjana kelautan sekaligus mendorong pembangunan pesisir yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Tentang Sudirman
Dr. Sudirman Adibrata, S.T., M.Si. adalah seorang dosen dengan latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang ilmu kelautan, khususnya oseanografi serta pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Ilmu dan Teknologi Kelautan di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan magister (S2) dan doktor (S3) di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, dengan bidang kajian pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
Lahir di Tasikmalaya pada 6 Januari 1976, Sudirman memiliki latar belakang akademik yang memadukan ilmu kelautan dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya laut.
Keahlian tersebut relevan dengan isu tata ruang pesisir, sinkronisasi kebijakan kelautan pusat dan daerah, serta penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Redaksi
