Tim Kajian Unanda yang terdiri atas Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna juga memaparkan potensi Luwu Raya sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan penguatan konektivitas antarwilayah.
PELAKITA.ID – JAKARTA – Tim Kajian Universitas Andi Djemma (Unanda) memaparkan hasil kajian akademik mengenai urgensi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Luwu Raya di Kantor Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Paparan tersebut diterima Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan dari Luwu Raya.
Anggota Tim Kajian Unanda, Dr. Abdul Rahman Nur, M.Hum., mengatakan kajian yang disampaikan tidak hanya menempatkan pembentukan DOB Luwu Raya sebagai isu pemekaran administratif.
Usulan tersebut juga dipandang memiliki dimensi strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya penguatan kawasan Indonesia Timur.
“Dalam kajian kami, DOB Luwu Raya perlu dilihat lebih luas dari sekadar persoalan administratif. Ada aspek rentang kendali pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan posisi strategis Luwu Raya dalam konektivitas kawasan Indonesia Timur,” kata Abdul Rahman Nur.
Menurut dia, karakter geografis Luwu Raya yang luas dan kompleks menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kajian. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap rentang kendali pemerintahan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Tim Kajian Unanda yang terdiri atas Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna juga memaparkan potensi Luwu Raya sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan penguatan konektivitas antarwilayah.
“Posisi geografis Luwu Raya sangat strategis. Kawasan ini memiliki potensi menjadi salah satu penyangga pertumbuhan dan konektivitas di kawasan timur Sulawesi Selatan sekaligus memiliki keterkaitan dengan pembangunan Indonesia Timur,” ujar Abdul Rahman.
Atas dasar itu, kata dia, Tim Kajian Unanda mendorong agar pembentukan DOB Luwu Raya dapat dipertimbangkan dalam kerangka Kepentingan Strategis Nasional.
Menurut Abdul Rahman, pendekatan tersebut penting agar pembahasan mengenai Luwu Raya tidak berhenti pada perdebatan mengenai pemekaran wilayah. Pemerintah pusat perlu melihat kontribusi kawasan tersebut terhadap agenda pembangunan yang lebih luas.
“Pertanyaan utamanya bukan hanya apakah Luwu Raya layak menjadi daerah otonom baru, tetapi bagaimana keberadaan daerah otonom tersebut dapat memperkuat pembangunan nasional dan mempercepat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu hadir Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Pusat Arsyad Kasmar, Ketua Badan Pekerja Percepatan (BPP) DOB Luwu Raya H. Darwis Ismail, dan Ketua KKLR Sulawesi Selatan Hasbi Syamsu Ali.
Sejumlah unsur legislatif juga mengikuti pertemuan, di antaranya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Luwu, serta Ketua DPRD Kota Palopo.
Abdul Rahman menyebut pertemuan di Kantor Sekretariat Presiden menjadi momentum penting karena aspirasi pembentukan DOB Luwu Raya disampaikan bersama argumentasi dan hasil kajian akademik.
“Perjuangan pembentukan DOB membutuhkan dasar yang dapat diuji secara akademik. Karena itu, kami berupaya menyajikan kondisi objektif wilayah, tantangan tata kelola, rentang kendali, serta potensi strategis Luwu Raya,” katanya.
Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman dalam pertemuan tersebut memberikan respons positif terhadap aspirasi yang disampaikan perwakilan masyarakat Luwu Raya.
Ia menekankan bahwa pembentukan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan.
Dudung juga menilai potensi Luwu Raya perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan dan penguatan integrasi wilayah Indonesia Timur.
Sementara itu, Ketua BPP DOB Luwu Raya H. Darwis Ismail menyampaikan bahwa perjuangan pembentukan DOB merupakan aspirasi panjang masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan objektif pembangunan daerah.
Pembentukan daerah otonom baru diharapkan mempercepat pelayanan publik, membuka akses pembangunan yang lebih merata, dan meningkatkan daya saing kawasan Luwu Raya.
Ketua KKLR Pusat Arsyad Kasmar juga menegaskan komitmen masyarakat Luwu Raya untuk terus mengawal perjuangan DOB melalui pendekatan akademik dan konstitusional serta membangun dialog konstruktif dengan pemerintah pusat.
Bagi Abdul Rahman, paparan di Sekretariat Presiden menunjukkan bahwa perjuangan DOB Luwu Raya kini perlu semakin diperkuat dengan argumentasi berbasis data dan kepentingan pembangunan nasional.
“Luwu Raya memiliki sejarah, sumber daya, wilayah, dan potensi ekonomi. Yang perlu diperkuat adalah bagaimana seluruh potensi tersebut ditempatkan dalam desain pembangunan nasional, khususnya untuk Indonesia Timur,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan panjang aspirasi pembentukan DOB Luwu Raya.
Dari Jakarta, Tim Kajian Unanda membawa satu argumentasi utama: Luwu Raya bukan semata persoalan pemekaran wilayah, tetapi juga tentang bagaimana sebuah kawasan strategis dapat mengambil peran lebih besar dalam masa depan pembangunan Indonesia Timur.
