Suatu bangsa bisa memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang cerdas. Namun jika masyarakatnya saling curiga, sulit bekerja sama, dan mudah terpecah, maka pembangunan akan berjalan lambat. Energi habis untuk mengelola konflik, bukan menciptakan solusi.
PELAKITA.ID – Dalam setiap periode sejarah, masyarakat sering kali menaruh harapan besar pada satu figur. Sosok itu bisa berupa presiden yang visioner, pemimpin yang karismatik, tokoh reformasi yang berani, atau aktivis yang dianggap mampu mengubah keadaan.
Ketika bangsa menghadapi berbagai persoalan, muncul kecenderungan untuk mencari “penyelamat” yang diyakini mampu membawa perubahan secara cepat dan menyeluruh.
Namun sejarah dunia menunjukkan kenyataan yang berbeda. Tidak ada negara yang berhasil mencapai kemajuan berkelanjutan hanya karena kehadiran satu orang hebat.
Sebesar apa pun pengaruh, kecerdasan, atau keberanian seseorang, pembangunan sebuah bangsa tidak dapat bertumpu pada individu semata.
Bangsa yang maju bukanlah bangsa yang beruntung memiliki satu tokoh luar biasa, melainkan bangsa yang mampu membangun sistem yang luar biasa. Kemajuan suatu negara pada akhirnya ditentukan oleh kekuatan institusi, kualitas tata kelola, serta kemampuan berbagai pihak untuk bekerja sama dalam kemitraan yang kokoh.
Keterbatasan Teori “Orang Besar”
Pandangan bahwa sejarah digerakkan oleh individu-individu besar pernah sangat populer.
Sejarawan abad ke-19, Thomas Carlyle, bahkan menyatakan bahwa sejarah dunia pada dasarnya adalah biografi orang-orang besar.
Menurut pandangan ini, tokoh seperti Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, atau Winston Churchill mengubah arah sejarah melalui kemampuan pribadi mereka.
Kepemimpinan memang penting. Akan tetapi, perkembangan ilmu sosial modern menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak pernah sepenuhnya ditentukan oleh individu.
Sosiolog Max Weber mengakui kekuatan kepemimpinan karismatik, tetapi ia juga mengingatkan bahwa karisma bersifat sementara dan rapuh.
Ketika sebuah masyarakat terlalu bergantung pada satu pemimpin, mereka sering kali mengalami kesulitan ketika pemimpin tersebut meninggal, pensiun, atau kehilangan pengaruh.
Banyak negara pernah mengalami kemajuan pesat di bawah kepemimpinan yang kuat, tetapi kemudian menghadapi stagnasi setelah pemimpinnya tidak lagi berkuasa.
Dari sini kita belajar bahwa pemimpin dapat memulai perubahan, tetapi hanya institusi yang mampu menjaga keberlanjutan perubahan tersebut.
Institusi Lebih Penting daripada Individu
Pemikiran ini diperkuat oleh ekonom Daron Acemoglu dan James Robinson dalam buku mereka yang terkenal, Why Nations Fail.
Mereka berargumen bahwa kemakmuran suatu negara tidak ditentukan oleh letak geografis, budaya, atau figur pemimpinnya, melainkan oleh kualitas institusi yang dimiliki negara tersebut.
Institusi yang kuat menciptakan aturan yang jelas, menjamin hak-hak warga negara, mendorong inovasi, dan memastikan akuntabilitas.
Sebaliknya, institusi yang lemah membuka ruang bagi korupsi, nepotisme, dan ketidakstabilan.
Sebuah negara mungkin beruntung memiliki pemimpin yang luar biasa hari ini. Namun bagaimana jika pemimpin itu tidak lagi ada esok hari? Jika kemajuan hanya bergantung pada kualitas personal seseorang, maka kemajuan tersebut akan sangat rapuh.
Keberhasilan Singapura sering dikaitkan dengan kepemimpinan Lee Kuan Yew. Namun Lee sendiri berkali-kali menegaskan bahwa keberhasilan negaranya tidak hanya bergantung pada dirinya, melainkan pada birokrasi yang profesional, hukum yang kuat, dan sistem meritokrasi yang berjalan dengan baik.
Kekuatan Singapura bertahan hingga kini karena institusinya terus bekerja bahkan setelah era Lee Kuan Yew berakhir.
Pemenang Nobel Ekonomi, Elinor Ostrom, memberikan pelajaran penting lainnya. Melalui berbagai penelitiannya, ia menunjukkan bahwa persoalan-persoalan kompleks dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata.
Solusi yang berkelanjutan hanya dapat lahir melalui kerja sama antara pemerintah, komunitas, sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.
Baik dalam isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, maupun pengentasan kemiskinan, pembangunan selalu membutuhkan aksi kolektif.
Seorang pemimpin mungkin dapat meluncurkan program besar, tetapi keberhasilan program tersebut bergantung pada ribuan orang yang bekerja di berbagai lini. Guru di ruang kelas; Dokter dan tenaga kesehatan di puskesmas; Petani di desa-desa.
Pelaku usaha di pasar; Aparatur pemerintah di kantor-kantor pelayanan; Tokoh masyarakat di lingkungan komunitas.
Tanpa keterlibatan mereka, visi pembangunan hanya akan menjadi slogan yang indah di atas kertas.
Modal Sosial: Infrastruktur yang Tidak Terlihat
Ilmuwan politik Robert Putnam memperkenalkan konsep modal sosial (social capital) untuk menjelaskan mengapa sebagian masyarakat berkembang lebih baik dibanding yang lain.
Modal sosial mencakup jaringan sosial, rasa saling percaya (trust), norma bersama, dan semangat timbal balik (reciprocity) yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif.
Menurut Putnam, masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung memiliki ekonomi yang lebih kuat, pemerintahan yang lebih efektif, dan demokrasi yang lebih sehat.
Jalan raya, pelabuhan, dan bandara merupakan infrastruktur yang terlihat. Sebaliknya, kepercayaan adalah infrastruktur yang tidak terlihat.
Suatu bangsa bisa memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang cerdas. Namun jika masyarakatnya saling curiga, sulit bekerja sama, dan mudah terpecah, maka pembangunan akan berjalan lambat. Energi habis untuk mengelola konflik, bukan menciptakan solusi.
Di sinilah pentingnya kemitraan. Kemitraan yang kuat hanya dapat tumbuh di atas fondasi kepercayaan.
Persoalan yang dihadapi dunia saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Perubahan iklim, pandemi, ketahanan pangan, transformasi digital, migrasi, dan ketimpangan sosial saling terkait satu sama lain.
Pakar manajemen Peter Senge menggambarkan masyarakat modern sebagai sistem yang kompleks, di mana setiap tindakan dalam satu sektor akan memengaruhi sektor lainnya.
Kesehatan masyarakat bergantung pada pendidikan. Ketahanan pangan bergantung pada keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas sumber daya manusia.
Ketangguhan menghadapi perubahan iklim bergantung pada partisipasi masyarakat.
Tidak ada satu kementerian, satu organisasi, atau satu tokoh yang memiliki seluruh pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Karena itu, tata kelola modern menuntut kolaborasi lintas sektor dan lintas kepentingan.
Kemitraan sebagai Mesin Pembangunan Berkelanjutan
Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-17, yaitu Partnerships for the Goals atau Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
SDG 17 menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.
Masing-masing pihak membawa modal yang berbeda. Pemerintah menghadirkan kebijakan dan kewenangan; perguruan tinggi menyumbangkan ilmu pengetahuan dan inovasi; dunia usaha menghadirkan investasi dan efisiensi; masyarakat menyediakan pengetahuan lokal dan legitimasi sosial dan organisasi sipil memperkuat partisipasi dan akuntabilitas.
Ketika seluruh unsur tersebut bekerja bersama, dampaknya jauh lebih besar dibandingkan jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri.
Bahaya Memuja Tokoh
Ketergantungan yang berlebihan pada satu figur juga mengandung risiko besar.
Filsuf politik Hannah Arendt mengingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu individu dapat melemahkan partisipasi masyarakat dan menghambat tumbuhnya budaya berpikir kritis.
Ketika masyarakat percaya bahwa satu orang akan menyelesaikan semua persoalan, mereka cenderung menjadi penonton pasif. Pembangunan kemudian dipahami sebagai sesuatu yang diberikan kepada masyarakat, bukan sesuatu yang diciptakan bersama oleh masyarakat.
Padahal bangsa yang kuat tidak dibangun oleh penonton. Bangsa yang kuat dibangun oleh warga yang aktif berpartisipasi, berdialog, bekerja sama, dan mengambil tanggung jawab bersama.
Sejarah memang mengenang para tokoh besar karena mereka menjadi simbol perubahan. Namun di balik setiap tokoh besar selalu terdapat jaringan institusi, profesional, komunitas, dan kemitraan yang bekerja tanpa henti.
Nelson Mandela tidak mungkin mentransformasi Afrika Selatan tanpa institusi yang mampu menjaga rekonsiliasi. Franklin D. Roosevelt tidak mungkin menjalankan program New Deal tanpa birokrasi yang efektif. Lee Kuan Yew tidak mungkin memodernisasi Singapura tanpa aparatur sipil yang kompeten.
Fondasi kemajuan bangsa bukanlah sosok pahlawan itu sendiri, melainkan sistem yang memungkinkan jutaan orang biasa berkontribusi menghasilkan perubahan luar biasa.
Negara yang bergantung pada satu orang akan selalu rentan. Sebaliknya, negara yang membangun institusi yang kuat dan kemitraan yang kokoh akan jauh lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan zaman.
Sosodara…
Masa depan pembangunan tidak terletak pada pencarian sosok penyelamat baru, melainkan pada penguatan sistem yang memungkinkan kerja kolektif berlangsung secara berkelanjutan.
Sebagaimana diingatkan Acemoglu, institusi membentuk kemakmuran. Sebagaimana ditunjukkan Ostrom, kerja sama melahirkan solusi. Sebagaimana dijelaskan Putnam, kepercayaan adalah fondasi kemajuan bersama.
Sebuah bangsa bergerak maju ketika pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat mampu bekerja dalam jejaring kemitraan yang kuat. Pembangunan berkelanjutan tidak pernah merupakan hasil kerja seorang pejuang tunggal. Ia adalah buah dari jutaan tangan yang bergerak bersama dalam sistem yang sehat.
Pada akhirnya, sebuah negara tidak bangkit karena memiliki satu pahlawan. Negara bangkit karena mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga menjadi bagian dari solusi.
___
Gowa 21 Juni 2026
