Salah satu kontribusi pentingnya adalah komitmen untuk memperbaiki tata kelola pelabuhan perikanan. Bagi Lotharia, pelabuhan adalah simpul vital dalam rantai produksi—tempat nelayan kembali, ikan diturunkan, dan rantai distribusi dimulai.
PELAKITA.ID – Lotharia Latif bukan nama baru dalam dunia penegakan hukum Indonesia. Rekam jejaknya panjang, dimulai dari karier kepolisian hingga menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah di berbagai wilayah.
Pengalamannya mengelola keamanan laut melalui Polair dan Polairud membentuk perspektif yang kelak sangat menentukan kiprahnya di sektor kelautan.
Ketika kemudian ia dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perpaduan antara kapasitas teknis, pengetahuan hukum, dan pengalaman lapangan itu menjelma menjadi modal besar bagi transformasi sektor perikanan Indonesia.
Lotharia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum di universitas terkemuka di Indonesia. Fondasi keilmuan tersebut membuatnya terbiasa bekerja dalam kerangka regulasi yang ketat, namun tetap lentur dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Pada 9 Agustus 2024, ia resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap—sebuah posisi strategis yang menempatkannya di pusat arus besar perubahan tata kelola kelautan nasional.
Di saat yang sama, ia juga dipercaya menjalankan fungsi pengawasan internal sebagai Inspektur Jenderal KKP, posisi yang menuntut integritas dan ketelitian tinggi terhadap alokasi anggaran dan pelaksanaan program.
Sebagai Dirjen Perikanan Tangkap, perannya tidak sederhana. Ia memimpin unit yang menentukan arah kebijakan penangkapan ikan Indonesia, mengatur regulasi, mengelola perizinan, hingga memastikan keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan keberlanjutan sumber daya.
Dalam kapasitas ini, ia mengemban mandat besar untuk mengubah wajah sektor perikanan tangkap: membenahi pelabuhan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperluas akses terhadap teknologi dan sarana produksi, serta mempersiapkan implementasi kebijakan besar seperti penangkapan ikan terukur.
Perbaikan Pelabuhan Perikanan
Salah satu kontribusi pentingnya adalah komitmen untuk memperbaiki tata kelola pelabuhan perikanan.
Bagi Lotharia, pelabuhan adalah simpul vital dalam rantai produksi—tempat nelayan kenbali, ikan diturunkan, dan rantai distribusi dimulai.
Ia melihat langsung berbagai kerawanan di lapangan: infrastruktur yang rapuh, sanitasi yang jauh dari standar, serta tata kelola yang belum terintegrasi.
Di bawah kepemimpinannya, KKP mendorong modernisasi pelabuhan agar lebih aman, higienis, efisien, dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Selain infrastruktur, Lotharia juga menguatkan sisi pendanaan bagi sektor perikanan tangkap. Dalam kurun 2020–2024, KKP menyalurkan lebih dari Rp163 miliar untuk memperkuat sektor perikanan di berbagai daerah.
Pendanaan ini digunakan untuk membangun dermaga, pemecah gelombang, fasilitas bongkar muat, serta infrastruktur penunjang lain yang langsung menyentuh kebutuhan operasional nelayan. Pendekatan ini memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat pesisir melalui investasi strategis yang berdampak jangka panjang.
Kebijakannya juga menyentuh aspek keadilan dalam pemanfaatan sumber daya. Melalui program “Tangkap–Manfaat”, KKP menyerahkan kapal hasil rampasan illegal fishing kepada nelayan.
Kebijakan ini tidak hanya menjadi simbol kemenangan negara melawan kejahatan perikanan, tetapi juga menjadi bentuk redistribusi aset yang mendorong pemerataan manfaat laut. Dengan kapal yang lebih besar dan layak, nelayan dapat menjangkau wilayah tangkap yang lebih jauh dan meningkatkan pendapatan mereka.
Di sisi lain, Lotharia mendorong transformasi menuju perikanan berkelanjutan.
Lewat kemitraan dengan lembaga konservasi seperti YKAN, ia mempromosikan pengelolaan perikanan berbasis sains, terutama untuk komoditas strategis seperti kakap, kerapu, dan tuna. KKP mendorong peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan, meninggalkan praktik destruktif seperti gillnet dan trammel net, dan mempromosikan penggunaan bubu atau jebakan yang lebih selektif. Upaya ini menunjukkan bahwa modernisasi sektor perikanan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab ekologis.
Peran Lotharia juga melampaui batas negara. Di forum internasional seperti UN Ocean Conference ke-3 di Nice, Prancis, ia mewakili Indonesia untuk mempresentasikan praktik terbaik perikanan skala kecil.
Ia menekankan pentingnya tata kelola yang adil, inklusif, serta berbasis kearifan lokal—sebuah narasi yang menempatkan nelayan kecil sebagai aktor utama dalam ekonomi biru. Kehadirannya di forum global memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim besar yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memajukan agenda keberlanjutan dan keadilan sosial.
Dalam perannya sebagai Inspektur Jenderal KKP, Lotharia juga dikenal tegas dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Ia memperketat pengawasan program strategis KKP, bekerja sama dengan lembaga seperti BPKP untuk memastikan anggaran digunakan dengan tepat.
Ini penting karena sektor perikanan rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam penyaluran bantuan, hibah kapal, hingga pembangunan infrastruktur. Keberaniannya memperkuat fungsi pengawasan menjadi salah satu kontribusi paling menonjol dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kelautan.
Warisan atau legacy dari kepemimpinan Lotharia dapat dilihat dari empat dimensi utama: transformasi tata kelola, pemberdayaan nelayan, keberlanjutan ekologi, dan transparansi birokrasi.
Upaya modernisasi pelabuhan, distribusi kapal dan sarana produksi, serta penguatan kapasitas nelayan menempatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai prioritas utama.
Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, konservasi, dan alat tangkap ramah lingkungan menandai pergeseran kebijakan ke arah perikanan masa depan yang lebih bertanggung jawab.
Sementara itu, integritas dalam pengawasan internal memperkuat pondasi lembaga dan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.
Tentu, perubahan sebesar ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Koordinasi pusat-daerah, kesiapan regulasi baru, pendampingan bagi nelayan, hingga keberlanjutan anggaran masih menjadi pekerjaan besar. Namun arah perubahan yang dibawa Lotharia memperlihatkan bahwa transformasi sektor perikanan Indonesia sedang berada di jalur yang benar.
Dengan latar belakang kepolisian yang kuat, pemahaman hukum yang mendalam, serta komitmen pada keberlanjutan dan keadilan sosial, Lotharia Latif tampil sebagai sosok penting dalam upaya Indonesia membangun tata kelola laut yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.
Dari pelabuhan hingga forum global, dari ruang rapat kementerian hingga dermaga nelayan, ia meninggalkan jejak yang memperkuat wajah baru sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Redaksi