Baginya, partai politik tidak boleh sekadar menjadi institusi yang hadir dalam kontestasi elektoral, melainkan kekuatan yang aktif memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperjuangkan aspirasi publik, dan menghadirkan solusi konkret bagi rakyat.
PELAKITA.ID – Satu video masuk ke Chatbox Instagram penulis. Video ini menceritakan aksi politisi senior Partai Demokrat Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis.
JJ, begitu kami biasa menyapanya berbicara dalam sebuah sesi dialog politik atau tepatnya semacam pelatihan kader yang hangat dan reflektif.
Ada yang menarik bagi penulis sehigga video ini jadi obyek tulisan.
Menarik pada cakupan substansial peran serta politisi Demokrat dalam membangun daerah serta dimensi apa saja yang perlu menjadi arena para politisi Demokrat yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono di DPP Partai Demokrat dan Ni’matullah RB di DPD Demokrat Sulsel.
Dalam video itu, Andi Januar Dharwis menyampaikan pandangan visioner tentang bagaimana Partai Demokrat seharusnya memainkan peran strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Baginya, partai politik tidak boleh sekadar menjadi institusi yang hadir dalam kontestasi elektoral, melainkan kekuatan yang aktif memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperjuangkan aspirasi publik, dan menghadirkan solusi konkret bagi rakyat.
Partai Demokrat dan Tanggung Jawab Demokrasi
Menurut Januar, partai politik harus berada di garis depan dalam memperkokoh proses demokrasi. Partai Demokrat, khususnya, perlu memiliki daya tawar politik yang kuat—bukan hanya berlandaskan teori, tetapi dibangun atas kemampuan melakukan advokasi politik yang berkelanjutan.
Advokasi itu tidak cukup berhenti pada kritik, tetapi harus menghasilkan solusi yang nyata, terutama bagi masyarakat lapisan menengah ke bawah.
“Kita bukan hanya harus kuat berorasi, tetapi juga menawarkan solusi,” tegasnya. Bagi Januar, keberanian menyuarakan aspirasi rakyat harus diikuti kemampuan merumuskan kebijakan publik yang bisa diimplementasikan, terukur, dan berdampak.
Januar menekankan bahwa politisi Demokrat harus hadir sebagai pembela masyarakat menengah ke bawah. Program pembangunan daerah, penggunaan anggaran, dan perencanaan proyek harus memberikan manfaat langsung bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Hal itu hanya mungkin diwujudkan bila setiap kader Demokrat benar-benar memahami kebutuhan rakyat, menyerap aspirasi mereka, dan mengartikulasikannya dalam bahasa kebijakan.
“Kaitan aspirasi masyarakat dengan kebijakan harus jelas. Harus ada bukti, logika, dan perencanaan. Dan itu semua memerlukan empati,” ujarnya. Empati menjadi fondasi moral dalam setiap langkah politik, karena tanpa itu, agenda perubahan hanya akan berhenti sebagai slogan.

Kekuatan Moral dan Intelektual
Dalam refleksinya, Januar yang juga motocrosser dan penyelam ulung ini mengutip kembali pesan penting dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): bahwa Demokrat harus berdiri dan bekerja dengan kekuatan moral dan kekuatan intelektual.
Keduanya adalah fondasi yang membedakan Demokrat dari partai lain—sebuah identitas politik yang menekankan integritas, kecerdasan, dan orientasi pada kepentingan publik.
Kekuatan moral menuntun kader untuk menjaga sikap, komitmen, dan integritas. Sementara kekuatan intelektual memastikan bahwa setiap gagasan yang diusung realistis, argumentatif, dan dapat dieksekusi.
Menghadapi Tantangan Pemerintahan Daerah
Januar juga mengulas fenomena keterpurukan politik dan lemahnya tata kelola daerah di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu indikatornya adalah rendahnya kapasitas penyerapan anggaran, kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya, dan minimnya inovasi pemerintahan.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor teknokratis, tetapi juga oleh lemahnya kecakapan mengelola politik di daerah. Politik yang tidak dibangun dengan logika publik, ketajaman analisis, dan keberanian melakukan pembaruan akan menghasilkan pemerintahan yang stagnan.
Karena itu, Januar menegaskan bahwa Demokrat harus memaksimalkan kekuatan gagasan dan kecerdasan politik dalam setiap arena. Partai harus mampu menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat terjadi bila pengelolaan pemerintahan didorong oleh ide, bukan sekadar kepentingan jangka pendek.
Tiga Dimensi Arena Perjuangan Politisi Demokrat
Januar menutup presentasinya dengan menekankan tiga dimensi penting yang harus menjadi arena perjuangan setiap politisi Demokrat di era sekarang:
Pertama, Ekonomi Hijau (Green Economy)
Demokrat harus aktif mendorong kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan: energi bersih, konservasi, pertanian berkelanjutan, dan adaptasi perubahan iklim. Ekonomi hijau adalah kebutuhan masa depan, bukan pilihan.
Digitalisasi Pembangunan (Digital Development)
Di tengah transformasi teknologi yang cepat, Demokrat harus hadir mengawal agenda digitalisasi layanan publik, UMKM, sistem data terpadu, dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat.
Pemerintahan yang Bersih (Good Governance)
Ini adalah identitas perjuangan Demokrat. Penguatan transparansi, akuntabilitas, antikorupsi, dan tata kelola yang efisien harus menjadi komitmen utama kader di semua tingkatan.
“Mari kita di Demokrat bersama mengontrolnya,” seru Januar yang aktif juga sebagai runner ini.
Ia mengajak seluruh kader memperkuat peran kontrol sosial, memperbaiki tata pemerintahan, dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan rakyat.

Demokrat Sejati adalah Pelayan Publik
Presentasi politik Andi Januar Dharwis menggambarkan sebuah komitmen: bahwa menjadi Demokrat bukan hanya status keanggotaan, tetapi panggilan moral untuk bekerja dengan integritas, kecerdasan, dan keberpihakan pada rakyat.
Dalam pandangannya, Demokrat sejati adalah mereka yang memahami realitas sosial masyarakat, menawarkan solusi yang logis dan terencana, dan memastikan agenda perubahan dapat dijalankan secara rasional dan manusiawi.
Dengan spirit ini, Demokrat diharapkan dapat terus hadir sebagai kekuatan yang memperbaiki negeri—melalui moralitas, intelektualitas, dan kerja nyata untuk rakyat.
___
Kamaruddin Azis, Sorowako, 27 Desember 2025
___
Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2001 sebagai respons atas dinamika politik nasional pasca-Reformasi. Sejumlah tokoh yang dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memprakarsai pendirian partai ini sebagai wadah politik baru yang menawarkan jalan tengah: demokratis, nasionalis, religius moderat, serta berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang bersih. L
ahirnya Partai Demokrat juga tidak dapat dilepaskan dari situasi saat itu, ketika SBY kalah dalam pemilihan Wakil Presiden di Sidang MPR 2001. Para pendiri melihat perlunya kendaraan politik yang dapat menopang kepemimpinan nasional berbasis kompetensi dan moralitas, dan dari sinilah Demokrat berkembang menjadi salah satu partai yang memiliki pengaruh besar pada Pemilu 2004 dengan kemenangan SBY sebagai Presiden RI.
Kini, Partai Demokrat dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang terpilih sebagai Ketua Umum pada Kongres V tahun 2020. Di bawah kepemimpinannya, partai ini menegaskan kembali jati dirinya sebagai partai modern yang mengedepankan integritas, kecerdasan, dan keberpihakan pada rakyat. AHY membawa semangat regenerasi dan modernisasi organisasi dengan menekankan pentingnya moral force, intelektualitas politik, serta komitmen terhadap agenda-agenda strategis seperti pemerintahan yang bersih, ekonomi inklusif, dan peningkatan kualitas demokrasi.
Kepemimpinan AHY juga menjadi simbol transisi generasi dalam Demokrat, menjadikannya tetap relevan dalam dinamika politik Indonesia masa kini.
