Dialog pemberdayaan masyarakat Desa Pancasila dan Konstitusi Galesong (dok: pelakita.ID)
PELAKITA.ID – Tanggal 30 Oktober 2021 menjadi momen bersejarah sekaligus kado istimewa bagi Prof Dr Aminuddin Salle, S.H. M.H Karaeng Patoto bersama keluarga sebab Balla Barakkaka ri Galesong, rumah tradisi dan kebudayaan yang dirintisnya 3 tahun lalu disambangi Ketua MK dan Mentan.
Adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr Anwar Usman, S.H, M.H dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Daeng Kawang dan jajarannya yang datang ke Desa Tabbuncini, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Takalar.
Bagi Pelakita.ID yang hadir dalam acara tersebut, ada sembilan fakta menarik terkait kunjungan bersejarah ke asal usul pahlawan Karaeng Galesong I Mannindori Karaeng Tojeng yang kini bersemayam di Kecamatan Ngantang Malang tersebut.
Pertama, ini sejarah bagi MK dan warga Galesong. Baru kali ini sembilan hakim mahkamah konstitusi datang bersamaan ke satu event di luar Jawa. Ketua MK, Dr Anwar Usman mendapat gelar Karaeng Makkulle dari keluarga kerajaan Galesong.
Mereka datang ke Galesong, Takalar, Sulsel. Mulai dari Prof Saldi Isra hingga Prof Arief Hidayat. YM Arief Hidayat bahkan memberikan petuah bagaimana menjaga konstitusi sesuai corak desa dan tradisi yang ada di Galesong.
Founder Pelakita.ID, bersama Ny Suryana Aminuddin, Prof Aminuddin Salle, Mentan SYL Daeng Kawang dan Sekjen MK, Guntur Hamzah, bersatupadu membangun negeri dengan konsep Pancasila dan berbasis Konstitusi (dok: pelakita.ID)
Kedua, kesembilan hakim konstitusi tersebut disambut tradisi adat, pasukan berkuda sedari Galesong Utara berbatasan Barombong Makassar.
Rombongan pun diterima di Balla Lompoa ri Galesong lalu ke Balla Barakkaka, lalu disambut a’rate, ganrang bulo dan picuru (umba-umba) lambang penerimaan dan persahabatan. Mereka pun mendapat cinderamata badik simbol kebenaran dan kesejatian.
Ketiga, peluncuran Desa Pancasila dan Konstitusi berikut penyediaan platform Minicourt Berbasis Adat yang disiapkan oleh Sekretariat Mahkamah Konsitusi.
Hal tersebut diharapkan dapat menjadi media solusi jika ada konflik terkait pelaksanaan pemilihan kepada desa di Takalar. Mari membayangkan proses persidangan adat dan mendapat perhatian anggota Mahkamah Konstitusi.
Keempat, Desa Pancasila dan Konstitusi Galesong mendapat dukungan Kementerian Pertanian untuk dapat mengembangkan pembangunan desa melalui program pemberdayaan masyarakat.
Pada momen yang sama SYL sempat memamerkan bagaimana senjata badik khas Makassar digunakan sebagai simbol keteguhan merealisasikan janji dan kebenaran. Dia mengenakan badik dan bercerita perihal makna di baliknya.
Kementan akan memperkuat kapasitas produksi dan pelembagaan petani pada lahan 1 500 hektar untuk jagung dan 2 500 hektar untuk persawahan. Tidak tanggung-tanggung lokasinya di sekitar Galesong meliputi Gowa dan Takalar. Mohon Unhas
Kelima, menjadi contoh kolaborasi program antara Masyarakat Desa Pancasila dan Konstitusi yang melibatkan beragam pemangku kepentingan.
Ada MKRI, Kementerian seperti Kementan, PT Universitas Hasanuddin dalam hal ini FH Unhas, PT Taspen dan PLN, masyarakat sipil dalam hal ini Yayasan AS Center dan Balla Barakkaka serta peneliti sosial-ekonomi desa.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Ketua MK, Dr Anwar Usman di Balla Barakakka ri Galesong (dok: pelakita.ID)
Naskah program telah disiapkan dan akan dielaborasi dan dikembangkan secara bertahap. Draft program pertanian, pariwisata, perikanan hingga penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok usaha sudah disiapkan.
Keenam, membutuhkan personil yang mahir IT untuk dapat mengelola Minicourt Platform. Training dan pengembangan sistem kerja akan didorong ke depan atas asistensi Sekretariat Mahkamah Konstitusi.
Menurut Sekjen MK, Guntur Hamzah, program ini dimensinya luas dan mendukung sekitar 50 desa dalam skema Desa Pancasila dan Konstitusi ini. Jadi bukan hanya Galesong tetapi hingga Sumatera dan Papua.
Ketujuh, secara bertahap Pemda Takalar telah menyiapkan saran prasarana yang mendukung Desa Pancasila, ada program pengolahan sampah, penatalaksanaan sungai, wisata berbasis budaya dan UMKM, budidaya ikan berbasis sungai hingga penyediaan alat penampung sampah dan gazebo wisata.
Kedelapan, Balla Barakkaka ri Galesong menjadi model pengembangan Desa Pancasila dan Konstitusi yang akan disebarluaskan secara mandiri, keswadayaan dan akan terbuka untuk dikerjasamakan dengan siapapun yang mempunyai visi dan misi membangun daerah dengan sumberdaya tersedia terutama potensi sosial kebudayaan.
Kesembilan, kemitraan dengan Unhas dalam hal ini Fakultas Hukum akan dilanjutkan dengan memperkaya dimensi, telaah sosial budaya dari perspektif hukum.
Serangkaian riset sosial, riset hukum hingga asistensi penanganann isu-isu sosial akan dikerjasamakan dengan Keluarga Besar Balla Barakkaka ri Galesong. Kehadiran Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu dan Dekan FH Unhas Prof Farida Patittingi itu adalah wujud nyata kepedulian. Setelah ini, mari duduk semeja, bersulang dan meretas jalan perubahan.
Demikian sembilan momen sekaligus fakta bagaimana para pihak ingin membangun Desa Pancasila dan Konstitusi di Galesong, tanah para pemberani.
