MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, A. Zulkifly, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menegaskan, setiap program dan belanja pemerintah harus diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian Kota Makassar.
Pesan tersebut disampaikan Zulkifly saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penelaahan Capaian Indikator Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan III Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah mitigasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk menghadapi Triwulan IV.
Menurut Zulkifly, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kemajuan sebuah kota sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembahasan mengenai capaian indikator ekonomi tidak boleh dipandang sebagai agenda teknis semata, melainkan harus menjadi perhatian utama seluruh perangkat daerah.
Ia bahkan menyayangkan belum optimalnya kehadiran sejumlah OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pertumbuhan ekonomi dalam forum tersebut. Padahal, hasil pembahasan FGD membutuhkan keterlibatan perangkat daerah agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan konkret.
“Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tentu ini hal yang sangat penting dan urgen. Ini merupakan inti dari indikator kita dalam melaksanakan pembangunan di Kota Makassar,” ujarnya.
Zulkifly juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah menjaga dan memperluas aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sehat akan menciptakan ruang bagi berkembangnya usaha, investasi, lapangan kerja, serta aktivitas perdagangan dan jasa yang pada akhirnya memperkuat penerimaan daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Menguat, Belanja Harus Lebih Tepat Sasaran
Dalam sambutannya, Zulkifly mengungkapkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi Makassar menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan angka yang disampaikannya, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026 mencapai sekitar 6,6 persen, kemudian meningkat menjadi 7 persen pada Triwulan II.
Capaian tersebut, menurutnya, memperlihatkan posisi Makassar sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Meski demikian, pemerintah kota tidak boleh berpuas diri karena masih terdapat pekerjaan rumah dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyinggung pembahasan bersama DPRD Kota Makassar mengenai indikator makro ekonomi sebagai dasar pembahasan anggaran perubahan. Sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi, rasio gini, kemiskinan, dan pengangguran perlu dibaca secara bersamaan untuk memastikan bahwa kebijakan penganggaran benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, ia juga mengangkat persoalan realisasi anggaran yang cenderung menumpuk pada semester kedua. Kondisi ini terlihat dari pola penyerapan belanja pemerintah yang relatif rendah pada Triwulan I dan II, kemudian meningkat pada Triwulan III dan IV.
Zulkifly menyebut realisasi anggaran pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 85 persen, sementara pada tahun-tahun sebelumnya juga masih terdapat persoalan penyerapan belanja dan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Menariknya, pertumbuhan ekonomi Makassar justru tetap menunjukkan peningkatan meskipun realisasi belanja belum sepenuhnya optimal pada awal tahun. Hal ini, menurutnya, perlu dikaji secara lebih mendalam agar pemerintah tidak terjebak pada anggapan bahwa tingginya realisasi anggaran secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Biar banyak kita belanjakan uang, kita realisasikan belanja OPD, tetapi kalau tidak tepat dalam hal peningkatan ekonomi, pasti tidak ada hubungannya. Makanya programnya harus tepat,” tegasnya.
Ia meminta setiap OPD mengidentifikasi sektor unggulan dan potensi ekonomi yang relevan dengan tugas serta kewenangannya. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam program, rencana kerja, dan penganggaran yang memiliki hubungan langsung dengan penguatan aktivitas ekonomi.
Ekosistem Ekonomi Makassar Menjadi Modal Besar
Zulkifly menilai salah satu kekuatan utama Makassar terletak pada ekosistem ekonominya yang relatif berkembang. Hubungan antara pelaku usaha sebagai produsen, masyarakat sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai regulator serta fasilitator didukung oleh infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang memadai.
Ketersediaan jalan, transportasi, pelabuhan, bandara, perhotelan, restoran, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadikan Makassar memiliki daya tarik tersendiri sebagai pusat aktivitas ekonomi di kawasan Indonesia Timur.
Ia mencontohkan berkembangnya rumah sakit swasta, sekolah swasta, serta berbagai layanan kesehatan yang menarik masyarakat dari sejumlah daerah untuk datang ke Makassar. Aktivitas tersebut tidak hanya memperkuat sektor jasa, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi melalui perdagangan, transportasi, akomodasi, dan sektor pendukung lainnya.
Dalam konteks investasi, Zulkifly menyampaikan bahwa realisasi investasi Kota Makassar pada 2026 telah mencapai sekitar Rp5 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran Rp4 triliun.
Menurutnya, sektor jasa menjadi salah satu penyumbang penting dalam perkembangan investasi tersebut, termasuk layanan rumah sakit swasta yang nilai realisasi penanaman modalnya disebut mendekati Rp1 triliun. Sektor lain yang turut berkembang meliputi telekomunikasi, perumahan, perdagangan, reparasi, dan transportasi.
Capaian investasi tersebut, lanjutnya, harus menjadi perhatian OPD untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjaga iklim usaha dan memberikan kemudahan bagi para investor.
Dinas Kesehatan, misalnya, perlu memikirkan kebijakan yang mendukung pengembangan investasi layanan kesehatan. Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu memastikan proses perizinan berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Demikian pula perangkat daerah lainnya harus mengidentifikasi kontribusi sektor ekonomi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pelatihan Tenaga Kerja dan Penguatan Sektor Unggulan
Selain investasi dan infrastruktur, Zulkifly menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan peran Dinas Tenaga Kerja dalam memperluas pelatihan dan pembimbingan masyarakat agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Dengan berkembangnya sektor jasa, perdagangan, kesehatan, dan berbagai aktivitas usaha lainnya, kebutuhan terhadap tenaga kerja yang terampil juga semakin besar. Karena itu, program pelatihan harus dirancang berdasarkan kebutuhan dunia usaha, bukan sekadar memenuhi target kegiatan perangkat daerah.
Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen yang mampu memperkuat ekosistem ekonomi tersebut. Pemerintah tidak cukup hanya mengalokasikan anggaran, tetapi perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen pada 2029
Dalam kesempatan itu, Zulkifly juga mengingatkan target pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 8 persen pada 2029 sebagaimana arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Ia mengaitkan target tersebut dengan agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, lima tahun pertama dalam tahapan pembangunan menjadi periode penting untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat.
Pengalaman ketika menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Makassar, katanya, memberinya pemahaman mengenai pentingnya kesinambungan perencanaan, mulai dari penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra hingga RKPD. Seluruh dokumen tersebut harus saling terhubung dan diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan yang terukur.
Karena itu, ia meminta Bappeda mengambil peran strategis dalam mengawal konsistensi perencanaan dan penganggaran seluruh OPD. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian program, Bappeda diharapkan mampu memastikan setiap perangkat daerah menjalankan agenda pembangunan sesuai target.
Zulkifly juga meminta agar hasil FGD tidak berhenti pada diskusi dan pemaparan data. Validasi capaian indikator ekonomi, identifikasi faktor penghambat, serta penyusunan proyeksi Triwulan IV harus menghasilkan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti.
Ia berharap seluruh perangkat daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, investasi, dan perekonomian, terlibat aktif dalam proses tersebut.
“Makanya saya berharap Bappeda harus menangkap ini. Para kepala SKPD yang hadir juga harus menangkap bagaimana kita mencari solusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Makassar diharapkan mampu menyelaraskan data ekonomi, perencanaan program, dan kebijakan penganggaran sehingga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif dapat dipertahankan.
Tantangannya bukan semata-mata mencapai angka pertumbuhan yang tinggi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas dan dirasakan oleh masyarakat.
